Pemerintah Fokus Pertanian, Tapi Kesejahteraan Petani Turun

PONTIANAK. Hingga 2009, sektor pertanian masih menjadi urusan pokok Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Ironisnya, pada awal 2010 tingkat kesejahteraan para petani malah menurun.

"Penyelenggaraan urusan pertanian masih merupakan urusan pokok yang harus dilaksanakan," kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar ketika menyampaikan Lapora Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2009 dalam Paripurna DPRD Kalbar, Rabu (31/4).

Sektor pertanian masih menjadi urusan pokok tersebut, karena didasarkan pada data Kalbar dalam Angka 2009, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya, baik atas dasar harga berlaku menuru lapangan usaha maupun harga konstans 2000 menurut lapangan usaha.

Berdasarkan data tersebut, sektor pertanian dan industri pengolahan, pertambangan non migas dan penggalian masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalbar.

"Sehingga dapat dikatakan bahwa potensi unggulan Kalbar masih terfokus pada sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan," terang Cornelis.

Dari data tersebut, tambah dia, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan pilihan, penyelenggaraan urusan pertanian masih menjadi urusan pokok. "Karena di samping sebagai salah satu faktor penggerak pertumbuahan ekonomi, juga diharapkan dapat memperluas lapangan usaha masyarakat," kata Cornelis.

Oleh karena itu, pada 2009 telah dianggarkan belanja untuk membiayai urusan pertanian yang cukup besar sekitar Rp 101,674 miliar atau sekitar 54,85 persen dari biaya untuk menyelenggarakan seluruh urusan pilihan.

Dari dana sebesar itu, dipergunakan untuk belanja tidak langsung sekitar Rp 28,098 miliar dan belanja langsung sekitar Rp 73,575 miliar untuk membiayai penyelenggaraan urusan pertanian.

Cornelis menjelaskan, belanja langsung penyelenggarakan urusan pertanian tersebut dipergunakan untuk melaksanakan program-program pertanian, di antaranya meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangkan agribisnis.

Selain itu, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengembangkan mutu pendidikan pertanian, mengembangkan sistem penerimaan siswa dan pembinaan kepribadian siswa pertanian.

Selanjutnya untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi sarana prasarana serta pengabdian pada masyarakat, memberdayakan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, serta memberdayakan sumberdaya manusia dan kelembagaan.

Cornelis mengatakan, kecenderungan besarnya dana untuk mendukung penyelenggaraan urusan pertanian telah membawa pengaruh positif terhadap pengembangan sektor pertanian tanaman pangan terutama padi.

"Sehingga tidaklah berlebihan apabla saya sampaikan penghargaan yang telah kita terima dari Presiden RI berupa Satya Lencana Pembangunan Bidang Pertanian, karena kita telah berhasil meningkatkan produksi padi di atas 5 persen dari produksi tahun sebelumnya," ujar Cornelis.

Ternyata upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan pada tahun berikutnya. Hal tersebut dapat diketahui dari Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan yang mengalami penurunan.

Padahal Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen menjelaskan, semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.

NTP Gabungan pada Februari 2010 di Kalbar 101,22 turun 0,39 poin atau berubah 0,39 persen dibandingkan bulan sebelumnya 101,61 poin. "Hal ini disebabkan Indeks Harga yang Diterima Petani turun 0,17 persen. Sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani naik 0,23 persen," terang Iskandar.

NTP diperoleh dari perbandingan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dalam persentase. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian, merupakan salah satu indikator proxy untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. "NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi," kata Iskandar.

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada Februari 2010, It Kalbar menurun 0,17 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 121,76 pada Januari menjadi 121,55 pada Februari 2010.

Iskandar menjelaskan, penurunan It tersebut dipengaruhi penurunan indeks tanaman pangan 0,73 persen, kenaikan indeks tanaman hortikultura 2,34 persen, indeks Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) turun 0,53 persen, indeks peternakan naik 0,28 persen dan indeks perikanan naik 0,61 persen.

Sedangkan melalui Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pedesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Pada Februari 2010, Ib Kalbar meningkat 0,23 persen dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari 119,82 pada Januari menjadi 120,09 pada Februari 2010.

Iskandar menjelaskan, kenaikan Ib ini di mana komponen pendukungnya yakni Indeks Konsumsi Rumah Tangga meningkat 0,25 persen. Sedangkan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Pertanian meningkat 0,12 persen.

Naiknya Indeks Konsumsi Rumah Tangga pada Februari 2010 dibandingkan Januari 2010 juga menunjukkan terjadinya inflasi perdesaan. Pada Februari 2010, indeks ini naik 0,25 persen dibandingkan Januari 2010.

Kenaikan tersebut, kata Iskandar, disebabkan ketujuh pendukung subkelompok konsumsi rumah tangga, yaitu subkelompok bahan makanan naik 0,45 persen, subkelompok makanan jadi turun 0,01 persen, subkelompok perumahan naik 0,02 persen, subkelompok sandang naik 0,18 persen, subkelompok kesehatan naik 0,21 persen.

Selain itu, subkelompok transportasi dan komunikasi naik 0,04 persen. Sementara subkelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tidak mengalami perubahan.

Sedangkan untuk indeks biaya produksi dan penambahan barang modal pertanian pada Februari 2010 dibandingkan bulan sebelumnya naik 0,12 persen, dari 113,67 menjadi 113,81.

Dari enam komponen pendukung subkelompok indeks ini, subkelompok obat-obatan dan pupuk naik 0,01 persen, subkelompok sewa lahan, pajak dan lainnya naik 0,03 persen, subkelompok transportasi naik 0,07 persen dan subkelompok penambahan barang modal naik 0,55 persen. Sementara subkelompok bibit dan upah buruh tani tidak mengalami perubahan. (*)

Cornelis Ditantang Tunjukkan Dewan yang Jadi Eksekutor Proyek

PONTIANAK. Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH meminta anggota DPRD tidak menjadi eksekutor proyek. Ternyata hal itu mendapat reaksi keras dari anggota DPRD Kalbar. Orang nomor satu di Kalbar itu ditantang menunjukkan langsung legislator yang dimaksudnya.

"Kita minta Gubernur menunjukkan siapa anggota dewan yang menjadi eksekutor proyek itu," tegas Retno Pramudya SH, Ketua Komisi A DPRD Kalbar ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Retno sangat menyayangkan pernyataan Cornelis itu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) di Sintang. "Kita pertanyakan dewan mana, jangan hanya menyebut dewan saja tanpa merincinya, ini bisa menimbulkan fitnah," katanya.

Dia menilai pernyataan Cornelis tersebut tentunya menambah buruk image anggota DPRD di mata masyarakat, tidak hanya kabupaten/kota tapi juga provinsi. "Padahal kita sekarang sekarang berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap legislatif," ujar Retno.

Salah satu upaya tersebut, terang dia, dengan melarang semua anggota legislatif sebagai pemain proyek. "Karena kalau dewan sudah bermain proyek tentunya tidak akan dapat menjalankan tuga dan fungsinya secara maksimal," terang Retno.

Tetapi Retno tidak menutup kemungkinan kalau masih ada anggota DPRD yang bermain atau mengeksekusi proyek. Oleh karenanya hal tersebut harus dibuktikan. "Kalau terbukti harus disampaikan secara transparan agar hal tersebut tidak terulang kembali," tegasnya.

Sebelumnya, diberitakan di beberapa media massa, ketika Musrenbang di Sintang, Cornelis mengatakan, biarkan eksekutif melaksanakan tugasnya dalam pembangunan jangan sampai dewan menjadi eksekutor proyek sehingga aspirasi yang masuk terkesan terdapat praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurut Cornelis, bila dewan ingin menyampaikan aspirasi hendaknya melalui mekanisme Musrenbang, agar perencananaan yang telah masuk dalam APBD tidak diutak-atik lagi.

Oleh karenanya, menurut Cornelis, anggota dewan sangat penting menghadiri Musrenbang. Sehingga aspirasi dari masyarakat dapat disampaikan dan diawasi agar bisa terealisasi.

Cornelis mengingatkan dewan, jangan dikarenakan proyek-proyek yang disampaikan merupakan aspirasi masyarakat, justru anggota dewannya yang mengerjakan proyek tersebut, tindakan itu salah. (*)

Upaya Memperburuk Citra Pendidikan Kalbar

PONTIANAK. Setiap pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) seringkali muncul isu kebocoran soal. Beberapa pihak meyakini, hal tersebut hanya disebarkan oknum tertentu sebagai upaya memperburuk citra pendidikan di Kalbar.

"Saya kurang yakin kalau ada copy-an soal ujian, serta kunci jawaban melalui SMS (pesan singkat, red) itu benar adanya," kata Maria Goreti, Anggota DPD-RI asal Kalbar ditemui di Mercure Pontianak, Selasa (29/3).

Menurut Maria, copy-an soal ujian yang beredar baik untuk tingkat SMA maupun SMP seperti yang ditemukan beberapa waktu lalu, tidak tercantum waktu pelaksanannya. "Bisa saja itu hanya soal tahun lalu yang tanggal pelaksanaannya dihapus lalu disebarkan ke sekolah-sekolah," duganya.

Demikian pula dengan kunci-kunci jawaban yang beredar di kalangan siswa yang melaksanakan Unas. "Terkait hal ini, bisa saja ada upaya-upaya untuk memperburuk citra pendidikan di Kalbar," kata Maria.

Dia menilai demikian, karena setelah dilihat hasil Unasnya pada tahun-tahun sebelumnya, siswa yang dicurigai memperoleh copy-an soal dan kunci jawaban via SMS, hasilnya tidak terlalu menggembirakan atau biasa-biasa saja.

Hal senada diutarakan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH. Mantan Bupati Landak ini membantah adanya kebocoran soal Unas di Kalbar. "Sebenarnya tidak ada kebocoran soal, karena pengawasannya sangat ketat sesuai dengan prosedur," tegasnya.

Kalau pun beredar copy-an soal atau kunci jawaban, tambah dia, tidak mungkin dari Kalbar. Bahkan Cornelis menduga itu didatangkan dari daerah lain. "Agar citra pendidikan Kalbar dipandang buruk oleh daerah lain," katanya.

Sementara itu, Walikota Pontianak, Sutarmidji juga membantah adanya kebocoran soal Unas baik untuk SMA maupun SMP. "Kita hanya menerima aplop soal yang bersegel kemudian disimpan di tempat yang disegel, di situ juga ada polisi yang menjaganya," terangnya.

Soal Unas tersebut baru dibuka satu jam menjelang pelaksanaan. Jadi kalau terdapat soal-soal ujian yang beredar sebelum pelaksanaan Unas, kemungkinannya sangat kecil dari Kalbar terutama Kota Pontianak. "Saya kurang yakin kalau soal-soal (yang bocor, red) itu dari Kota Pontianak," katanya.

Sutarmidji merasa kurang yakin kalau soal yang beredar sebelum pelaksanaan Unas itu benar, karena belajar dari tahun lalu, di mana diisukan kalau terjadi kebocoran soal di tingkat SMP. "Tetapi anak yang dicurigai mendapat bocoran soal itu, hasil ujiannya biasa-biasanya saja," kisahnya.

Kalau memang beberapa pihak menemukan adanya kebocoran soal perlu dilakukan identifikasi lebih jauh siapa yang melakukan penyebaran dan kebenaran soal tersebut. "Tetapi waktu penindakannya terhadap siswa yang diduga memperoleh bocoran itu, hendaknya dilakukan selesai pengumuman. Kalau nilainya bagus, mungkin memang benar dia mendapat bocoran soal, tetapi kalau hasilnya biasa-biasa saja, bisa saja soal yang diperolehnya tidak benar," terang Sutarmidji.

Terpisah, Wakil Gubernur Kalbar Drs Christiandy Sanjaya SE MM agak risau ketika ditanya mengenai kebocoran soal Unas, karena selama ini persoalan tersebut hanya isu dan tidak dapat dibuktikan keotentikannya. "Lebih baik kita berupaya bagaimana anak kita lulus semua dengan hasil yang memuaskan," kata mantan Kepala Sekolah Immanuel Pontianak ini.

Upaya yang dilakukan agar siswa yang melaksanakan Unas tersebut, perlu mendapat dukungan semua pihak, termasuk orangtua. "Orangtua juga harus memperhatikan waktu keluar anak-anaknya, perhatikan waktu belajarnya di rumah," ujar Christiandy.

Dia juga mengharapkan beberapa pihak untuk mengurangi atau meminimalisir hiburan-hiburan yang dapat menganggu kosentrasi siswa yang belajar di rumah guna mempersiapkan diri menghadapi Unas. (*)

Cornelis Besadu ke Bang-Ang DPR-RI

PONTIANAK. Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Bang-Ang) DPR-RI ke Kalbar dimanfaatkan Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH untuk menyampaikan berbagai permasalahan di Kalbar. Tidak ketinggalan mengenai permohonan agar penarikan subsidi minyak tanah (mita) ditunda.

"Kita meminta agar subsidi minyak tanah jangan langsung dipotong tahun ini," kata Cornelis ketika menerima kedatangan Bang-Ang DPR-RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (31/3).

Cornelis menyampaikan hal tersebut kepada para anggota DPR-RI itu karena mengkhawatirkan keadaan masyarakat di daerah pedalaman dan pesisir Kalbar yang masih sangat membutuhkan mita.

"Kita menyadari program konversi ini merupakah program pusat yang mau tidak mau harus dilaksanakan. Hanya kita mengharapkan subsidi minyak tanahnya tidak langsung dipotong," terang Cornelis.

Selain menyampaikan permasalahan mengenai konversi mita ke elpiji yang seringkali mendapat reaksi keras dari masyarakat tersebut, Cornelis juga menyampaikan persoalan lainnya di Kalbar dan erat kaitannya dengan Bang-Ang DPR-RI yang sedang membahas APBN Perubahan.

Di antara permasalahan tersebut, terkait Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainnya, termasuk persoalan-persoalan yang dihadapi kabupaten/kota di Kalbar yang erat kaitannya dengan kebijakan pusat terhadap daerah.

Cornelis mengatakan, DBH yang diberikan ke daerah belum sesuai dengan prinsip keadilan dan kemeratan karena masih ada yang belum dibagikan ke daerah. "Formulasinya juga perlu dirubah," katanya.

Formulasi DBH Pajak Penghasilan (PPh 21) dan penghasilan orang pribadi dalam negeri (pasal 29), di mana pembagian semula 20 persen untuk daerah, pusat 80 persen, Dari 20 persen itu, provinsi 8 persen dan kabupaten/kota 12 persen. "Sewajarnya, 30 persen untuk daerah, pusat 70 persen. Dari 30 persen itu, untuk provinsi 13 persen dan kabupaten/kota 17 persen," harap Cornelis.

Selain itu, formulasi DBH Pertambangan Umum untuk daerah 80 persen dan pusat 20 persen. Untuk provinsi royalty 26 persen dari 80 persen dan landrent 16 persen dari 80 persen. "Sewajarnya untuk provinsi royalty dan landrent dipersamakan sebesar 26 persen," kata Cornelis.

Di samping formulasi DBH yang perlu dirubah tersebut, Cornelis juga menyampaikan kalau hingga saat ini, DBH Perkebunan (sawit dan karet) serta perikanan belum dibagikan.

Secara keseluruhan pembagian DBH yang diterima Kalbar telah sesuai UU 33/2004, tetapi aturan tersebut perlu disesuaikan kembali, agar memenuhi rasa keadilan dan pemerataan.

Terkait masalah DAU, kata Cornelis, penerimaan setiap tahun cenderung meningkat, tetapi tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Sementara mengenai DAK, alokasinya ke Kalbar cenderung menurun. Akibatnya, terjadi kesulitan pembangunan terutama terhadap bidang DAK yang diterima tahun sebelumnya.

Corneli mengatakan, masalah yang dihadapi terkait penyerapan DAK ini, di antaranya karena minimnya DAU untuk menutupi DAK per bidang. Kondisi lapangan tidak mendukung (topografi dan cuaca). Pengasahan DPA terlambat, sehingga mempengaruhi proses tender.

Selain itu, minimnya tenaga sumberdaya manusia terutama untuk bidang lingkungan hidup. Terjadi juga perbedaan spesifikasi teknis di daerah bila dibandingkan dengan persyaratan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) DAK.

Format laporannya juga tidak didukung dengan sistem aplikasi. Sehingga penyampaian laporan sering terlambat. Kemudian masih kurang atau bahkan tidak ada dana pendukung untuk monitoring dan evaluasi.

Berbagai permasalahan tersebut disampaikan Cornelis kepada 14 Anggota Bang-Ang DPR-RI. Selain itu juga diperkuat dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota se-Kalbar melalui bupati/walikotanya.

Ketua Bang-Ang DPR-RI, Harry Azhar Azis mengatakan, kedatangan timnya ke provinsi-provinsi di Indonesia termasuk di Kalbar untuk mengevaluasi penyerapan anggaran dan menyerap aspirasi permasalahan di daerah. "Hasil kunjungan ini akan kami bawa dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan pada 9 April mendatang," katanya.

Harry menjelaskan, rapat kerja tersebut terkait dengan pembahasan APBN Perubahan yang ditargetkan sudah dapat disahkan pada 3 Mei mendatang. (*)

Kayu Masih Masuk Tiga Besar Penyumbang Nilai Ekspor Kalbar

PONTIANAK. Kendati produktivitasnya telah anjlok sejak 2008 lalu akibat penertiban illegal logging, kayu dan barang dari kayu masih masuk tiga besar sebagai komoditas penyumbang ekspor terbesar di Kalbar.

"Tetapi kita belum bisa menampilkan jenis-jenis dan asal kayu yang di ekspor tersebut," kata Iskandar Zulkarnaen, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) ketika Berita Resmi Statistik di Kantor Bulog Kalbar, Kamis (1/4).

Produktivitas kayu tersebut di bawah dua komoditas lainnya yang mendominasi nilai ekspor Kalbar yakni karet dan barang dari karet serta biji kerak dan abu logam.

Karet dan barang dari karet pada Februari 2010 meningkat sekitar 56,39 persen dibanding bulan sebelumnya. Biji kerak dan abu logam meningkat 25,07 persen. Sedangkan kayu dan barang dari kayu menurun 14,45 persen dibanding Januari 2010.

Setelah kayu dan barang dari kayu, komoditas lainnya yang memiliki peran terhadap nilai ekspor Kalbar yakni, hasil dari pabrik rajutan. Komoditas ini baru kali pertama memberi andil yang cukup besar terhadap nilai ekspor Kalbar.

Diikuti kapal laut dan bangunan terapung, ikan hidup, udang beku, kerang-kerangan dan invertebrata lainnya. Sisa dari hasil industri kayu, perabot, penerangan rumah, minyak benih, buah-buahan dan benih butir, serta tembakau dan hasil ikutan lainnya. "Kendati beberapa pihak melarang merokok, tembakau masih memberikan sumbangan ekspor ke Kalbar," kata Iskandar.

Pada komoditas utama ekspor tersebut, pada Februari 2010 nilai ekspor Kalbar meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yakni dari US$ 44,24 juta menjadi US$59,45 juta atau naik 34,36 persen.

Sebagian besar komoditas utama ekspor tersebut, pada Februari 2010 mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya kecuali kayu dan barang dari kayu yang menurun 14,45 persen, ikan hidup, udang beku, kerang-kerangan dan invertebrata lain menurun 4,21 persen dan minyak benih, buah-buahan, benih butir menurun 0,17 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Iskandar juga mengungkapkan, kalau sawit dan lada tidak termasuk salah satu komoditas ekspor Kalbar, karena masih provinsi lainnya yang mengekspor. "Hal ini sebagai akibat tidak adanya pelabuhan ekspor di Kalbar," terangnya.

Kalau memang Sawit itu menjadi salah satu komoditas ekspor Kalbar, Iskandar, sangat optimis nilai ekspor Kalbar akan melonjak drastis dantentunya berdampak signifikan pada tingkat perekonomian masyarakat.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Kehutanan (Dishut) Kalbar, Ferdinand mengatakan, terkait masih besarnya ekspor kayu di Kalbar, kemungkinan didominasi kayu tanaman rakyat. "Kayu hak rakyat ini merupakan hak masyarakat, kita tidak bisa melarangnya untuk menjualnya," terangnya.

Kayu tanaman atau hak rakyat tersebut merupakan milik masyarakat. Sehingga pemerintah tidak berhak melarangnya untuk dijual atau diekspor. "Kita tidak mungkin melarang kayu yang ditanam masyarakat di tanahnya sendiri," terang Ferdinand.

Kayu yang dimaksudkan Ferdinand tersebut dapat dijual asalkan memiliki dokumen Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang dikeluarkan kepala desa setempat. "Kalau tidak dokumen SKAU itu maka dapat ditangkap kepolisian," katanya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Hutan, Dinas Kehutanan Kalbar, Ir Sunarno mengatakan, kayu yang boleh menggunakan SKAU tersebut terdiri atas 21 jenis kayu tanaman rakyat yang boleh ditebang. "Hal itu sesuai dengan Permenhut P-33/2007 tentang penggunaan dokumen SKAU untuk pengangkutan kayu hasil hutan rakyat," terangnya.

Di antara 21 jenis kayu tanaman rakyat tersebut, terdapat durian dan lainnya. "Di Kalbar memang banyak jenis kayu durian yang ditebang," ungkap Sunarno. (*)

Modal, Masalah Utama UMKM Kalbar

PONTIANAK. Kekurangan modal merupakan masalah utama yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalbar. Sehingga sektor yang paling tahan terhadap krisis dunia ini menjadi kesulitan untuk memproduksi, mendistribusikan dan memasarkan produknya.

Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalbar dengan para pengusaha UMKM Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (30/3).

"Apalagi tidak terdapat cukup wadah atau tempat yang dapat diakses UMKM untuk mengembangkan dan memasarkan produknya," kata Erma Suryani Ranik SH, Anggota DPD-RI asal Kalbar.

Terkait kekurangan modal tersebut, ternyata pihak yang diharapkan dapat membantu UMKM masih belum optimal. Karena untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan, pengusaha UMKM harus memiliki agunan atau melalui lembaga penjaminan.

Erma mengakui, pemerintah melalui berbagai program di instansinya masih telah melakukan banyak langkah-langkah untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM. "Namun disadari bahwa masih banyak UMKM yang belum bisa mendapatkan akses dari bantuan pendanaan dari pemerintah," ungkapnya.

Hal tersebut diketahui melalui masih banyaknya keluhan mengenai ketersediaan bantuan dana untuk pelaku UMKM dari instansi pemerintah. "Bantuan itu juga tidak disampaikan secara transparan, sehingga ada kecurigaan bahwa yang bisa mendapatkan akses adalah orang-orang dalam instansi itu pemerintah saja," terang Erma.

Selain permasalahan tersebut, raker DPD-RI dengan pelaku UMKM itu juga menyimpulkan kalau beberapa produk unggulan UMKM di Kalbar seperti tenun songket Sambas, Tenun Ikat Sintang, Bidai Bengkayang dan madu hutan Kapuas Hulu harus memperoleh perhatian untuk pengembangan usaha.

Terkait madu hutan Kapuas Hulu diambil dari Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) sudah memperoleh sertifikat organik dari lembaga sertifikasi nasional. Namun dirasakan petani madu masih mendapat kendala permodalan, karena produk madu masih dijual secara curah, bukan dalam kemasan yang menarik.

Terkait berbagai persoalan yang disampaikan para pelaku UMKM di Kalbar, empat perempuan anggota DPD-RI Kalbar yakni Erma, Hairiah, Sri Kadarwati dan Maria Goreti akan membawa persoalan tersebut ke pusat.

DPD-RI juga mendorong diberlakukannya aturan khusus terkait perpajakan yang meringankan keperasi jasa keuangan, karena anggotanya sebagain besar masyarakat miskin dan tidak memiliki akses terhadap jasa perbankan, padahal mereka terbukti mampu melakukan peningkatan ekonomi terhadap masyarakat pedesaan.

Erma mengatakan, hasil raker tersebut akan dijadikan bahan pembahasan untuk pengawasan pelaksanaan UMKM dan Koperasi. Hal-hal yang berkembang dalam dialog pada Raker tersebut merupakan catatan dalam perbaikan kebijakan maupun implementasi kebijakan UMKM dan Koperasi. "Jika masih ada hal-hal yang dipandang belum jelas oleh Anggota DPD RI akan disampaikan secara tertulis kepada pemangku kepentingan," katanya. (*)

Tingkat Konsumsi Ikan Rendah

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar menargetkan tingkat konsumsi ikan di Kalbar mencapai 30 kilogram per kapita per tahun, lebih tinggi dari saat ini yang hanya 23 kilogram per kapita per tahun.

"Akan kita genjot menjadi 30 kilogram per kapita per tahun," kata Gatot Rudiyono, Kepala DKP Kalbar ditemui usai membuka Rapat Sinkronisasi Perencanaan Progam atau Kegiatan 2011 Dinas Kelautan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar di Ruang Panorama Hotel Kartika Pontianak, Rabu (31/3).

Berbagai upaya akan dilakukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap ikan tersebut. Di antaranya dengan mengupayakan agar pakan ikan lebih murah dan mendorong peningkatan pembudidayaan ikan.

DKP akan mengupayakan harga pakan ternak lebih murah, karena dengan harga sekitar sekitar Rp 8-11 ribu per kilogram cukup memberatkan pembudidaya ikan untuk meningkatkan produktivitasnya.

Salah satu upaya yang ditempuh, dengan mengembangkan pakan berbahan baku residu (ampas/sisa) pabrik sawit. Pilot project-nya akan dilakukan di Sanggau. "Mudah-mudahan ini berhasil," harap Gatot.

Pemanfaatan sisa pabrik sawit ini sudah dilakukan riset, hasilnya akan lebih diefisienkan kembali. Kalau berhasil paling tidak harga pakan hanya sekitar Rp 3.500 per kilogram. "Coba bandingkan dengan harga pakan sekarang," kata Gatot.

Untuk pengembangan ini, kata Gatot, Dirjen DKP akan memberikan dana stimulus untuk pengembangannya kepada masyarakat di Sanggau. "Makanya kita minta dinas kabupaten mencari pelakunya," ungkapnya.

Selain berupaya agar harga pakan ikan lebih murah, kata Gatot, juga akan dilakukan upaya peningkatan produktivitas ikan melalui pemanfaatan, pagong, waduk dan sungai. "Kita juga mohon agar budidaya ikan jangan dirusak, seperti karena PETI, tolonglah ini bicara masa depan," harapnya.

Dengan harga pakan yang murah dan dilakukan peningkatan produktivitas ikan, kata Gatot diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat Kalbar. Karena dengan harga pakan murah, tentunya harga jual ikan ke masyarakat juga akan terjangkau.

Selain itu, melalui upaya tersebut, tentunya akan menjadikan Kalbar sebagai penyumbang terbesar bagi Indonesia yang menargetkan produktivitas ikan mencapai 22,36 juta ton pada 2014. "Karena di Kalbar potensi ikannya mencapai sekitar 20 juta ton," terang Gatot.

Berbagai upaya ini, kata Gatot, agar mampu mendorong tingkat konsumsi ikan di masyarakat Kalbar. "Karena ikan sangat penting bagi kualitas sumberdaya manusia di Kalbar, karena mengandung protein, omega tiga yang penting bagi perkembangan otak anak," katanya.

Terpisah, Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH mengatakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia selain asupan gizi yang harus dipenuhi, Pemprov Kalbar telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan memprioritaskan urusan pendidikan.

Dia mengatakan, penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu indikator untuk melihat capaian kinerja pembangunan manusia atau diistilahkan Human Developmen Indeks (HDI). "Rendahnya kualitas pendidikan kita capai selama ini, maka cenderung akan mempengaruhi HDI tingkat provinsi," terang Cornelis.

Oleh karenanya, terang Cornelis, melalui program prioritas pembangunan daerah dari tahun ke tahun, Pemprov Kalbar berupaya meningkatkan kinerja urusan pendidikan. "Tidak saja dibiayai melalui dana APBD, tetapi juga didampingi biaya APBN," ungkapnya.

Untuk melaksanakan urusan pendidikan ini, pada 2009 telah dialokasikan anggaran belanja langsung sekitar Rp 71,958 miliar. Dana tersebut untuk program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar sembilan tahun, pendidikan menengah, non formal, luar biasa, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, manajeman pelayanan pendidikan serta pendidikan tinggi.

"Melalui penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut, saya sangat menaruh perhatian yang tinggi, dengan harapan kita dapat melahirkan generasi-generasi muda yang berpotensi dan mampu membangun Kalbar ini," papar Cornelis.

Menurut dia, ketertinggalan dan kekurangmerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang masih dirasakan sebagian warga Kalbar, semestinya menjadi tantangan yang harus dihadapi. (dik)

Tolak Sumber Energi dari Minyak Nabati

Publik Eropa sibuk menolak penggunaan minyak nabati sebagai sumber energi. Karena dampak dari pemenuhan bahan bakunya menyebabkan besarnya kerusakan lingkungan.

"Cukup memanfaatkan sisa-sisa nabati untuk dijadikan sumber energi, itu yang sedang dikembangkan," kata Claudia Thiele, Anggota Milieudefensie, Friends of The Earth, Netherlands (Walhi-nya Belanda) ketika Launching Hasil Buku "Pengurusan yang gagal-Penghindaran Tanggungjawab" di Tapaz Pontianak, Senin (29/3).

Claudia yang tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia menerangkan, bila menggunakan sisa-sisa tentunya tidak akan menyebabkan ekspansi lahan besar-besaran. "Tentunya berbeda bila menggunakan minyak nabati yang membutuhkan ekspansi lahan," katanya.

Minyak nabati yang dimaksudkannya ini tidak hanya dari Sawit, tetapi juga dari tanaman lainnya yang dapat menghasilkan minyak nabati. "Banyak dampak yang dimunculkan bila menggunakan minyak nabati sebagai sumber energi," ujar Claudia.

Terkait pengembangan energi nabatiini, sudah lebih dari satu dekade dilakukan Uni Eropa, terutama penggunaan biomassa untuk bahan bakar dan pembangkit listrik.

Belanda menyadari, untuk mencapai ambisi tersebut, harus bergantung pada impor, karena potensi sumber-sumber biomassa di dalam negerinya terbatas. Pada 2030 diperkirakan 60 persen dari pasokan energi nabati harus mengimpor.

Dalam skenario penyediaan energi masa depan di Belanda, biomassa haus menyediaakan sebagian besar tenaga listrik "hijau" pada 2020. Untuk perluasan sasaran 10 persen energi terbarukan di bidnag transportasi, skenario masa depan Belanda bahkan akan menuju sasaran 20 persen wahana transportasi akan memakai bahan bakar nabati pada 2020.

Perusahaan minyak sawit dan energi sangat berminat untuk melayani pasar baru yang terjamin ini. Alhasil, areal perkebunan sawit meningkat pesat di negara-negara tropis, seperti Indonesia khususnya Kalbar. Kilang-kilang besar pun dibangun di pelabuhan seperti di Singapura dan Rotterdam, untuk mengubah minyak nabati menjadi bahan bakar nabati.

Permintaan dan impor minyak sawit Belanda akan meningkat tinggi ketika kilang-kilnag dari perusahaan seperti Neste Oil Rotterdam dan Clean Energy Zwijndrecht mulai beroperasi dan ketika minyak sawit digunakan perusahaan-perusahaan energi sebagai salah satu bahan bakar.

Di antara sekian banyak minyak nabati, sawit merupakan yang paling murah di pasaran. Maka sawit ini akan menggantikan minyak nabati lainnya yang telah dialihfungsikan.

Minyak sawit juga semakin banyak dipakai secara langsung untuk produksi bahan kabar nabati. Walaupun produksinya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi manusia di bumi.

Muncullah gugatan dari publik terkait permasalahan tersebut, karena alam terancam kehilangan keanekaragaman hayati, muncul konflik dengan masyarakat lokal seperti yang terjadi di Ketapang terakait kasus PT BIG dan petani sawit.

Claudia menjelaskan, keraguan yang besar akan dampak pengembangan minyak sawit terhadap iklim mendorong pengembangan pengaturan tentang produksi berwawasan lingkungan seperti yang tertunag dalam Peraturan Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive/RED) yang dikeluakan Uni Eropa.

Dia menjelaskan, sejak 2004 bahan bakar nabati mulai dikenal sebagai sasaran investasi yang menarik, baik di negara penghasil maupun pemakai.

Sasaran Uni Eropa untuk memakai bahan bakar nabati disebabkan pertimbangan lingkungan dan ekonomis serta membuka perspektif akan adanya pasaran tambahan untuk minyak sawit.

"Terbayang akan pertumbuhan pasar bahan bakar nabati di Eropa, Indonesia dan Malaysia segera mengumumkan komitmennya untuk menyiapkan 40 persen dari produksi total sawit mereka sebagai bahan bakar nabati," ungkap Claudia.

Akibatnya, pasokan bahan bakar nabati, bersamaan dengan harga-harga komoditas lainnya mulai meningkat tajam. Kemudian lesu pada awal 2008.

Selama ini, Indonesia dikenal sebagai Jamrud Khatulistiwa. Namun baru-baru ini Buku Rekor Dunia Guiness mencatatnya sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. "Suatu rekor yang banyak mengundang pertanyaan," kata Claudia.

Tingginya tingkat deforestasi ini dikarenakan terjadinya pembukan kawasan hutan tanpa adanya persetujuan. Pembukaannya dilakukan dengan membakar lahan gambut dan lainnya. Sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar ketiga penghasil efek gas rumah kaca. "Bukti bahwa Industri kelapa sawit menjadi pendorong terkuat hilangnya hutan di Indonesia sudah terlalu banyak," ungkap Claudia.

Di antaranya, banyak perusahaan-perusahaan seperti di Ketapang, Kalbar yang membuka hutan tanpa persetujuan dari instansi yang berwenang. Sehingga mereka membuka hutan yang semestinya ditujukan untuk fungsi-fungsi perlindungan lingkungan. (*)