Banyak Lulusan Universitas Tak Siap Pakai

Hasan Karman

SINGKAWANG. Jenis pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Singkawang kalau dilihat cukup banyak universitas atau perguruan tinggi. Tetapi, kadang-kadang, lulusannya tidak siap pakai di lapangan, karena banyak teori tetapi tidak teraplikasikan (applicable).

"Tamat SMA dan Perguruan Tinggi terkadang tidak bisa bekerja," ungkap Dr Hasan Karman, Walikota Singkawang ditemui usai membuka Workshop Industri SMK Model dan Dudi Kota Singkawang di Hotel Sentosa, Sabtu (30/4).

Permasalahan lulusan perguruan tinggi yang tidak siap pakai di dunia kerja tersebut tentunya menjadi persoalan yang harus bisa dipecahkan. "Ini bisa kita siasati dengan penggalakan pendidikan sejenis SMK ini, di mana siswa didik dengan keterampilan kejuruan," kata Hasan.

Berbekal keterampilan tersebut, tambah dia, ketika lulus SMK mereka langsung bisa bekerja. "SMK memang digariskan kalau lulusannya itu bisa bekerja, karena mereka menguasai keterampilan di kejuruannya, ini sangat sesuai dengan Indonesia," ujar Hasan.

Kendati demikian, ingat Hasan, bukan berarti melanjutkan ke universitas atau peguruan tinggi itu tidak penting. "Kalau lulusan SMK ini ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, silakan saja, tetapi dengan lulus SMK ini dia sudah bisa diserap dunia kerja," katanya.

Melihat sangat cocoknya SMK untuk jenis pendidikan di Indonesia, khususnya Kota Singkawang, Hasan menyampaikan kalau Kota Pariwisata ini membutkan kejuruan di bidang jasa, pariwisata, industri dalam hal tertentu, misalnya mebel, souvenir dan pertanian.

"Karena setelah kunjungan saya ke Taiwan, saya melihat Taiwan itu negara yang industrinya tidak berskala besar, kecil-kecil tetapi banyak dan tenaga kerjanya lulusan kejuruan," ujar Hasan.

Dari pantauan di negeri orang tersebut, menurut Hasan, dengan karakter Kota Singkawang, patut dikembangkan kejuruan atau keterampilan menganai industri kerajinan produk kebutuhan pangan dan lainnya.

Di tempat yang sama, Kepala Sekolah SMK Model (SMK Negeri 2) Singkawang, Drs Mizan MSi mengungkapkan, SMK mengharapkan kerjasama dengan dunia usaha. "Paling tidak ada MoU, tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan. Apalagi saat ini sudah ada Praktik Kerja Industri (Prakesin). Sehingga terjadi sinkronisasi antara pembelajaran di SMK dengan keinginan dunia kerja," jelasnya.

Dia mengungkapkan, selama ini ketika siswa memasuki pertengahan kelas tiga, sudah ada perusahaan yang melakukan seleksi untuk bekerja. "Siswanya belum tamat, sudah ada yang mintannya untuk bekerja," kata Mizan.

Dengan tingginya keinginan beberapa perusahaan atau perbankan yang telah bekerjasama dengan dengan SMK, membuat siswa yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi menjadi sedikit. "Yang kuliah itu hanya sekitar 15 persen, yang lainnya sudah langsung bekerja," ungkap Mizan.

Tetapi, tambah Mizan, keengganan lulusan SMK itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi bukan tidak adanya keinginan. "Karena yang rata-rata mereka ini dari keluarga menengah ke bawah yang tidak sanggup melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi mereka sudah siap diserap dunia usaha," pungkasnya. (*)

Klinik Mawar Contoh yang Baik bagi Kabupaten/Kota Lain

Oscar M Barreneche

SINGKAWANG. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengharapkan semua kabupaten/kota mencontoh Klinik Mawar Singkawang dalam mencegah dan menangani orang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Sehingga menghilangkan stigma negatif terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).

"Klinik Mawar telah menerapkan praktik yang sangat bagus tentang pencegahan dan penanganan terhadap orang yang terinfeksi HIV/AIDS," kata Oscar M Barreneche MD MSc, Team Leader Medical Officer HIV/AIDS Indonesia ditemui usai Jambore Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT) ke-2 Singkawang, Bengkayang, Sambas (Singbebas) di Pantai Pasir Panjang Singkawang, Minggu (1/5).

Dalam Bahasa Inggris, Oscar mengatakan, Klinik Mawar Singkawang dalam mencegah dan menangani HIV/AIDS bekerjasama dengan komunitas lokas, ODHA, gigolo, Pekerja Seks Komersil (PSK) dan pemakai Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba). "Pendekatan yang digunakan Klinik Mawar cukup bagus, sehingga mampu mengurangi stigma negative terhadap ODHA," katanya.

Dia mencontohkan, ketika anak-anak yang positif terinfeksi HIV/AIDS dan tidak bisa sama-sama mengekspresikan dirinya. "Mereka seperti anak biasa saja, padahal di antara mereka terdapat ODHA," kata Oscar.

Perwakilan WHO yang akan membuat buku tentang Klinik Mawar ini juga mengatakan, praktik yang diterapkan Klinik Mawar cukup baik seperti dalam menangani ibu hamil yang positif terinfeksi HIV/AIDS agar tidak menular ke anak yang dilahirkannya, menyarankan konsumen PSK untuk memakai kondom, tidak bergantian menggunakan jarum suntik bagi pengguna Narkoba dan lainnya. "Apa yang diterapkan di sini, patut menjadi contoh semua kabupaten/kota di Kalbar atau juga Indonesia," ujar Oscar.

Di tempat yang sama, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Penanggulangan HIV-AIDS RSUD dr Abdul Aziz Kota Singkawang sekaligus Pimpinan Klinik Mawar Kota Singkawang dr Budi Enoch SpPD mengatakan, perwakilan dari WHO itu rencana akan membuat buku tentang Klinik Mawar dan akan dicetak sekitar 2000 hingga 3000 eksemplar untuk disebar di seluruh Indonesia. "Dengan harapan Pokja di tempat lain juga menerapkan apa yang diterapkan di Klinik Mawar Singkawang," jelasnya.

Menurut Budi, WHO memilih Klinik Mawar Kota Singkawang, karena dianggap berhasil dalam mencari orang yang terinfeksi HIV/AIDS, menanggulanginya, manajemen, pencatatan, pelaporannya cukup baik. "Makanya dibuatlah buku tentang Klinik Mawar ini agar bisa dicontoh daerah lain," katanya.

Sebenarnya, kata Budi, yang paling dikagumi perwakilan WHO terhadap Klinik Mawar Kota Singkawang tersebut, karena adanya penyertaan dana dari Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang sekitar Rp 67 juta. "Di daerah lain itu belum pernah ada, karena kebanyakan hanya mengharapkan proyek-proyek," ungkapnya.

Olehkarenanya, Budi memberikan apresiasi kepada Pemkot Singkawang, kendati APBD deficit, tetap memerhatikan kepentingan sosial. "Ini sebagai bentuk kepedulian untuk pelayanan public terutama terhadap dunia kesehatan," paparnya.

Sementara itu, Direktur Penanggulangan Penyakit Menular Langsung (P2ML) Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL ), Kementerian Kesehatan, dr HM Subuh MPPM juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Klinik Mawar dalam mencegah dan menangani HIV/AIDS. "Kita berikan penghargaan tertinggi kepada RSUD Abdul Aziz khususnya Klinik Mawar dan juga Pemkot Singkawang dalam hal perhatiannya, pengembangan program dari penanggulangan HIV/AIDS," katanya.

Menurut dia, Klinik Mawar Kota Singkawang ini nantinya akan menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain. "Karena banyak daerah lain yang masih terjadi pengusiran terhadap ODHA," ungkap Subuh.

Sedangkan praktik di Klinik Mawar telah berhasil menghilangkah stigma negatif dan diskriminasi terhadap ODHA. Sehingga orang-orang yang terinfeksi ini dapat hidup seperti biasa. "Intinya ada komitmen daerah Pemerintah Daerah, Pusat Pelayanan, dan support dari masyarakat," jelas Subuh.

Menurut Subuh, ketiga hal tersebut terjadi di Kota Singkawang, berbeda dengan di daerah lainnya, pemerintah dan pusat pelayanan telah memberikan support sementara masyarakat tidak sehingga stigmanisasi dan diskriminasi terhadap ODHA semakin tinggi.

Subuh menjelaskan, stigma yang paling berat yang harus dilenyapkan itu dari petugas kesehatan, baik itu dokter, petugas administrasi atau lainnya. "Saya lihat RSUD Abdul Aziz sudah berhasil melenyapkan stigma di petugas kesehatan ini," katanya.

Terdapat pula stigma yang muncul dari ODHA sendiri. Hal ini, kata Subuh juga harus dilenyapkan. "Kalau ODHA-nya menutup diri, saya kira akan sulit menghilangkan stigma negatif terhadap orang yang terinfeksi HIV/AIDS," ingatnya.

Stigma negatif lainnya yang patut dimusnahkan itu di masyarakat dan pemerintah. "Kalau ketiga stigma ini berhasil ditangani, maka terjadi pencairan stigma. Tidak aka nada lagi yang namanya pengusiran terhadap ODHA, ragu-ragu mengalokasi dana untuk menangani HIV/AIDS ini dan lainnya," papar Subuh.

Dia mengharapkan, praktik dan pendekatan yang dilakukan di Klinik Mawar ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. "Singkawang, suatu kota dengan jarak sekitar 152 dari Kota Pontianak terdapat satu tempat yang memberikan pelayanan yang bersahabat, dan secara berani memampang tulisan, Klinik Mawar untuk Pelayanan HIV/AIDS. Di Indonesia belum banyak seperti ini, ada beberapa tetapi masih sembunyi-sembunyi," pungkas Subuh. (*)

Pengemis Bau Tanah Nangis Tua ditangkap Satpol PP

SINGKAWANG. Pengemis asal Sumenep, Jatim, Musahal menangis tersedu-sedu saat tertangkap basah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Singkawang. Bahkan, pria berusia 45 tahun tersebut menyalami dan menyium tangan petugas dan wartawan.

"Pengemis ini ditangkap beserta uang hasilnya mengemis dengan pecahan minimal Rp 1000," ungkap Karyadi, Kepala Satpol PP Kota Singkawang ditemui wartawan usai penangkapan tersebut, Minggu (1/5).

Musahal yang mengenakan baju kaos lengan panjang warna biru bercelana setengah tiang itu ditangkap petugas Satpol PP di daerah Pasiran ketika sedang meminta-minta ke rumah-rumah penduduk pagi kemarin.

Ketika petugas tiba, Musahal sontak kaget dan berupaya kabur dari sergapan. Tetapi dengan sigap petugas Satpol PP berhasil membekuk kakek berbadan segar bugar tersebut.

"Kita mendapatkan informasi dari warga yang resah dengan keberadaan pengemis dari luar Kota Singkawang itu dan meminta agar segera ditertibkan. Mendapatkan laporan tersebut, petugas langsung dikirim untuk menangkapnya," kata Kasatpol PP Karyadi.

Setelah Musahal berhasil dibekuk, para petugas berupaya menanyakan identitas dan sejak kapan beroperasi di Singkawang. Tetapi kakek tersebut malah menjawab bukan dengan Bahasa Indonesia, sehingga sulit dimengerti.

Berkali-kali ditanya, jawabannya selalu menggunakan bahasa daerah Jatim. Tak ayal, hal tersebut membuat petugas berang. Karena petugas sudah mulai marah, akhirnya Musahal bicara dalam Bahasa Indonesia dan memberikan Kartu Tanda Penduduknya (KTP).

Ketika pertanyaan berlanjut, Musahal kembali menggunakan bahasa daerah. Ulahnya yang berpura tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia itu tentu semakin membuat petugas, bahkan wartawan ikut berang.

Karena melihat orang-orang di sekitarnya mulai marah dengan ulahnya, akhirnya si kakek bau tanah ini menangis tersedu-sedu, menyalami dan menyiumi tangan para petugas dan wartawan serta berjanji tidak akan mengemis lagi di Kota Singkawang.

Bahkan dia semakin ketakutan ketika petugas berlelucon untuk mengirimnya ke Sambas. Dengan tangannya, Musahal mengekspresikan seperti dirinya digorok. Wajahnya pun kelihatan semakin ketakutan.

Setelah mendapatkan data lengkap mengenai pengemis asal Sumenep yang mengaku baru satu hari di Singkawang dan tinggal di sekitar RSUD Abdul Azis tersebut, para petugas Satpol PP langsung mengantarkannya ke tempat perberhentian bis ke Pontianak.

Karyadi mengatakan, data-data Musahal sudah dikoordinasikan ke Satpol PP Pontianak untuk memantau keberadaan Musahal ini, apakah langsung pulang ke daerahnya atau mampir lagi ke daerah lain.

Musahal ini ditengarai dikoordinir atau dimobilisasi semacam sindikat, termasuk pengemis-pengemis lainnya yang sengaja didatangkan ke Kalbar. "Masyarakat Kalbar yang murah hati dan toleransi, menjadi daya tarik bagi para pengemis itu datang dari luar Kalbar," jelas Karyadi.

Pendapatan para pengemis tersebut, ungkap Karyadi, cukup besar. Dari pengakuan Musahal, per hari mampu memperoleh Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. "Mereka ini juga mempunyai rekening, makanya saya imbau masyarakat untuk tidak memberi uang kepada pengemis ini, karena sama saja kita memberdayakan orang malas (orang yang mengkoordinir pengemis, red)," ingatnya.

Karyadi mengatakan, Kepala Satpol PP se-Kalbar sudah berkoordinasi untuk menangani para pengemis dari luar daerah seperti Musahal ini. "Kita juga mengimbau masyarakat untuk segera melapor bila di sekitarnya ada pengemis yang berkeliaran," katanya.

Kepala Satpol PP se-Kalbar, kata Karyadi, sudah menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar melalui instansi terkait, Dinas Sosial (Dinsos) untuk mencarikan solusi agar para pengemis ini tidak beraktivitas di Kalbar. (*)

Hijaukan Kota Singkawang, TP-PKK Gandeng Semua Elemen

Ny Emma Hasan Karman (topi putih)

SINGKAWANG. Untuk menghijaukan Kota Singkawang, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Singkawang merangkul masyarakat, instansi horizontal dan vertikal, BNI46, PT Askes, PT Fajar Group, SSA, Yayasan Budha Tzu Chi, BPKS Dwi Tunggal dan lainnya.

"Yang mempunyai pohon, dana, maupun pupuk, menyumbang untuk kegiatan ini," kata Ny Elizabeth Majuyeety (Emma) Hasan Karman, Ketua TP-PKK Kota Singkawang kepada wartawan, Minggu (1/10).

Ny Emma Hasan Karman mengatakan, ini merupakan niat dari TP-PKK untuk menghijaukan Kota Singkawang, sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam mengatasi pemanasan dunia (global warming). "Niat ini disambut baik semua pihak dengan menyumbang pohon untuk ditanam," ungkapnya.

Setelah beberapa waktu yang lalu menanam 100 pohon di Jalan Amrat Singkawang Barat, 1.020 pohon di Singkawang Selatan yang sempat dihadiri Wakil Menteri Perdagangan RI Mahendra Siregar, 400 pohon di Kelurahan Semelagi Singkawang Utara. Pada Jumat (29/4) pagi, 1.400 pohon ditanam di sepanjang bahu jalan perbatasan antara Singkawang Timur dengan Kabupaten Bengkayang.

Emma mengatakan, TP-PKK Kota Singkawang berkomutmen akan terus menanam pohon di tahun ini. Olehkarenanya, semua pihak dan elemen masyarakat diharapkan berpartisipasi.

"Untuk perawatannya, PKK dengan seluruh kadernya di kecamatan dan kelurahan, bersama Yasasan Budha Tzu Chi nantinya akan melakukan pemupukan setiap tiga bulan sekali, yang juga dibantu relawan Tzu Chi, Petugas Kebersihan dan BPKS," ungkap Emma.

Melalui penanaman pohon atau penghijauan Kota Singkawang ini, Emma mengharapkan, akan tumbuh rasa cinta terhadap tanaman dalam diri masyarakat. Sehingga penghijauan dan perawatan terlaksana dengan baik.

"Kota pun menjadi hijau dan ekosistem dapat kembali normal akibat pemanasan global, dan yang terpenting adalah semangat kegotongroyongan yang menjadi dasar jiwa bangsa Indonesia, tumbuh pada masyarakat Kota Singkawang," kata Emma.

Dalam kegiatan tersebut, ikut pula Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Libertus, Wakil Pimpinan BNI 46 Wilayah Banjarmasin M Amrullah, Wakapolres Singkawang Kompol Hery Susanto, para kepala SKPD Singkawang dan para anggota Batalyon 641.

Sebelum menamam pohon, semua elemen masyarakat itu senam sehat di halaman SMAN 7 Singkawang Timur yang juga diikuti siswa-siswi dari SMA Negeri 7, SD Negeri 1, SD Negeri 7, SD Negeri 10 Singkwang Timur.

Kegiatan yang juga didukung BPMPKB tersebut juga melakukan pemutaran film pada malam usai penanaman pohon. Film layar lebar tersebut terkait bahaya Narkoba, kenakalan remaja dan sosialiasi program Keluarga Berencana (KB). (*)

Robo'-Robo' di Tiga Kecamatan di Kubu Raya

SUNGAI RAYA. Bila di Kabupaten Pontianak, ritual Robo'-Robo' hanya dilaksanakan di satu tempat, di Kuala Mempawah. Tahun ini di Kubu Raya dilaksanakan di tiga kecamatan, yakni Sungai Kakap, Teluk Pakedai dan Kubu.

"Bupati Kubu Raya akan menghadiri tempat Robo'-Robo' itu secara bergiliran," kata Fauzi Kasim, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kubu Raya, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/1).

Fauzi menjelaskan, pada hari perayaan Robo'-Robo', 2 Februari mendatang, pagi harinya Bupati Muda Mahendrawan beserta rombongan akan bertolak ke Sungai Kakap, siangnya dilanjutkan ke Kubu dan malam harinya ke Teluk Pakedai.

Dalam perayaan tahunan pada hari Rabu terakhir di bulan Syafar tahun Hijriyah ini, kata Fauzi, akan dilaksanakan ritual layaknya kedatangan Opu Daeng Menambon ke Kalbar.

Selain itu, akan digelar pula berbagai perlombaan, di antaranya lomba sampan yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat di tiga kecamatan itu. Panitia Pelaksana juga rencananya mendatangkan artis ibukota untuk memeriahkan perayaan Robo'-Robo'.

Menurut Fauzi, selain sebagai ritual tahunan untuk menolak bala' (bencana), Robo'-Robo' juga menjadi pesta rakyat. Sehingga dapat dipastikan ketiga kecamatan itu akan sesak dipadati masyarakat dari berbagai etnis. "Olehkarenanya kita mengharapkan panitia bekerja semaksimal mungkin dan masyarakat dapat mendukung penyuksesan perayaan ini," katanya.

Sekilas mengenai Robo'-Robo', ritual ini merupakan perayaan untuk mengenang kedatangan Opu Daeng Menambon, perantau dari Luwu, Sulawesi Selatan dan menjadi Raja Mempawah.

Konon, orang Bugis yang bergelar Pangeran Emas Surya Negara ini selalu melaksanakan ritual Robo'-Robo' di setiap tempat yang pernah disinggahinya. Tidak hanya di Kuala Mempawah, tetapi juga di tempat lainnya seperti di Kubu, Sungai Kakap dan Teluk Pakedai.

Sehingga tidak mengherankan, bila setiap Robo'-Robo' -yang diambil dari kata hari Rabu, karena memang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir pada Syafar tahun Islam- di daerah tersebut juga diadakan ritual serupa.

Setiap tahun, perayaan besar-besaran dilaksanakan di Kuala Mempawah, karena merupakan pusat kerajaan. Tetapi, di tempat yang pernah disinggahinya juga melaksanakan ritual serupa. Bila zaman dahulu hanya diikuti keluarga istana dan masyarakat Bugis, kini semua kalangan dan etnis turut andil dalam ritual tersebut.

Fauzi mengatakan, ritual ini merupakan aset budaya yang patut dilestarikan, karena dapat meningkatkan pengembangan sektor pariwisata. "Kali ini pelaksanaan di tiga kecamatan di Kubu Raya itu telah dilakukan promosi melalui penyebaran pamflet dan lainnya, agar menarik minat wisatawan untuk berkunjung," katanya. (*)

Kubu Raya "Dahului" Pusat

SUNGAI RAYA. Belum saja terbit Intruksi Presiden (Inpres) pembelian beras premium, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya telah mendahuluinya dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Divisi Regional (Divre) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kalbar.

"Kebijakannya belum keluar, instrumennya di kita sudah jalan, terkait pembelian beras lokal oleh Bulog," kata Muda Mahendrawan SH, Bupati Kubu Raya di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (27/1).

Muda menjelaskan, Inpres yang sedang ditunggu-tunggu tersebut tentunya membutuhkan instrument-instrumen agar kelak dapat berjalan efektif. "Kita mendukung terbitnya Inpres itu," katanya.

Salah satu instrumen untuk mendukung keefektivan Inpres itu nantinya, tentunya pemerintah daerah, karena instrumen inilah yang dapat menghubungkan Bulog dengan kelompok-kelompok tani. "Kita sudah mulai itu dengan penandatanganan MoU dengan Bulog terkait pembelian beras lokal Kubu Raya," ungkap Muda.

Pemkab Kubu Raya menggunakan Koperasi Pegawai Republik Indonesi (KPRI) Kubu Raya sebagai instrumen yang menyediakan beras lokal untuk dibeli Bulog. "Karena tidak mungkin Bulog dapat berhubungan langsung dengan kelompok tani. Dengan adanya kerjasama ini, tentunya ada keterjaminan hasil produksi petani itu akan terserap," kata Muda.

Dengan adanya MoU dengan Bulog tersebut, Pemkab Kubu Raya lebih siap menyambut penertiban Inpres pembelian beras premium itu, bahkan instrumennya telah siap dan mulai berjalan.

Instrumen ini, kata Muda, hanya salah satu dari sekian banyak instrumen di hulu dan hilir yang dilaksanakan untuk membangun kemandirian pangan daerah. "Karena untuk membangun kemandirian pangan daerah itu tidak bisa dengan program instan," terangnya.

Bicara mengenai kemandirian ketahanan pangan ini, kata Muda, berarti membicara instrumen dari hulu, misalnya mulai dari persiapan lahan, infrastruktur lahan, pendampingan, alat mesin pertanian, teknologi pembenihan, infrastruktur kelembagaan,permodalan, pasarnya hingga penggudangan.

"Kebijakan seperti ini bisa membuat jaminan pasar secara sistemik, karena sifat pangan ini harus cepat dan memberikan jaminan kepada para petani, supaya hasil pertaniannya dapat terserap dengan tingkat harga yang tidak merugikan petani," papar Muda.

Sedangkan instrumen di hilir itu seperti MoU yang dilakukan antara Pemkab Kubu Raya dengan Bulog beberapa waktu lalu. "Ini salah satu upaya untuk menjamin pasar dari hasil pertanian," jelas Muda.

Selain dengan Bulog, Pemkab Kubu Raya juga telah melakukan kerjasama dengan pihak lainnya yang bersedia membeli beras lokal secara kontinu. "Hal ini diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia yang menghasilkan beras itu serta akses permodalan. Sehingga diperlukan upaya pendampingan dan lainnya," kata Muda.

Bila berbagai instrumen tersebut telah diperkuat, tentunya tidak akan mengkhawatirkan lagi bila dilakukan perluasan areal pertanian atau persawahan. "Kawasan yang pernah menjadi pusat pertanian, akan dihidupkan kembali di samping penguatan terhadap kawasan-kawasan yang menjadi basis pertanian selama ini di Kubu Raya," ujar Muda. (*)

Staf Dinas Bina Marga Jangan Ambil "Can Samping"

SUNGAI RAYA. Selama ini, staf di Dinas Binamarga selalu disibukkan dengan penyediaan jasa pembuatan surat penawaran. Hal ini menjadi kerja sambilannya (can samping) untuk menambah pundi-pundi keuangannya. Sehingga pekerjaan utamanya seringkali terbengkalai.

"Seharusnya staf di Dinas Binamarga tidak mengambil can samping seperti membuat surat penawaran para kontraktor," kata Jauhari Ja'far, Anggota Komisi C DPRD Kubu Raya ditemui di tempat kerjanya, Kamis (27/1).

Menurut Jauhari, bila dinas itu selalu memberikan jasa pembuatan surat penawaran untuk kontraktor, pekerjaan utamanya menjadi terkesampingan. "Akibatnya pekerjaannya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi kurang diperhatikan," ungkapnya.

Hal ini, tambah Jauhari, tentunya akan turut menghambat proses pelaksanaan pembangunan. "Pada akhirnya berakibat pada tidak optimalnya pengerjaan di lapangan karena waktunya mepet," katanya.

Terkait dengan jasa pembuatan surat penawaran ini, kata Jauhari, para kontraktor tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau membuat sendiri selalu saja dikatakan salah. "Beberapa kali membuat tetap saja dikatakan salah dan tidak diterima, padahal sebenarnya itu mungkin saja alasan staf itu agar jasanya dimanfaatkan," duganya.

Melihat kondisi di lapangan tersebut, Jauhari meminta, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan menindaktegas para stafnya yang mengambil pekerjaan sampingan sehingga membuat pekerjaan utamanya terbengkalai.

"Bupati juga harus bertindak tegas dan meminta pengawasan dilakukan secara maksimal terhadap kinerja bawahan, agar benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya, bukan malah disibukkan dengan mencari uang dari penjualan jasa pembuatan surat penawaran untuk para kontraktor," pinta Jauhari.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya, Bambang Sridadi membenarnya adanya kemungkinan penjualan jasa pembuatan surat penawaran untuk para kontraktor. "Karena kalau kita melihat pengerjaan pembangunan selalu waktunya mepet, karena lamanya proses pelelangan," katanya.

Bembenk –sapaan akrab Bambang Sridadi–mengatakan, waktu pelaksanaan yang mepet itu diperparah lagi dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Sehingga hasil pengerjaannya tidak sesuai dengan yang telah direncakan. "Kita sudah meninjau langsung pembangunan jalan itu, sekitar 65 persen tidak sesuai dengan bestek," ungkapnya.

Karena tidak sesuai bestek tersebut, jalan yang baru dibangun hanya dalam beberapa waktu sudah rusak berat kembali. "Ada beragam alasan yang disampaikan. Dari dinas teknis termasuk pihak pelaksana. Kita sama-sama memaklumi itu," kata Bembenk.

Menurut dia, alasan yang paling masuk akal itu terkait dengan lambatnya proses pelelangan. Sehingga menyebabkan pengerjaan baru dimulai akhir tahun anggaran. "Itu pengakuan para pelaksana kepada kami," ujar Bembenk.

Legislator Kubu Raya dari Partai Demokrat ini mengatakan, selain waktu pengerjaan yang terlalu mepet, faktor cuaca di Kubu Raya juga menjadi salah satu penyebab cepat rusaknya jalan di kabupaten bungsu di Kalbar ini.

"Proses pelelangan yang banyak dilakukan di penghujung tahun, ketika akan dilaksanakan dihadapkan pada hujan lebat dan banjir. Akibatnya proyek-proyek dikerjakan juga tidak optimal," kata Bembenk. (*)

Cap Go Meh Jadi Aset Kubu Raya

SUNGAI RAYA. Karena ditolak di Kota Pontianak, Perayaan Cap Go Meh (CGM) di Kubu Raya menjadi aset besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya untuk mengembangkan sektor kebudayaan dan pariwisata.

"Hal itu bisa menjadi modal dasar bagi kita untuk melaksanakan kegiatan serupa ke depannya," kata Andreas Muhrotien, Wakil Bupati Kubu Raya ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/1).

Pada intinya, jelas Andreas, Pemkab Kubu Raya menyambut baik rencana Majelis Adat Budaya Tionghua (MABT) yang akan menggelar CGM di Kubu Raya. Karena hal ini sejalan dengan upaya untuk mengembangkan kebudayaan dan pariwisata.

Kendati baru kali pertama di laksanakan di Kubu Raya, menurut Andreas, hal tersebut tidak akan menjadi persoalan, karena selama ini, ketika perayaan tersebut dipusatkan di Kota Pontianak, tatung, naga dan barongsai-nya banyak dari Kubu Raya.

"Ini jelas menjadi aset kita, tentunya diharapkan menjadi dorongan bagi etnis lainnya untuk menggelar acara serupa, pawai budaya atau lainnya dan menjadi agenda wisata di Kubu Raya," kata Andreas.

Terpisah, Wakil Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kubu Raya, Khalid Hermawan mengatakan, di kalangan etnis tertentu CGM dinilai sebagai ritual keagamaan. Namun tidak sedikit beranggapan sebagai nilai budaya yang harus dilestarikan. "Kami menilai, kalaupun sebagai ritual keagamaan kenapa tidak dilakukan di rumah ibadah mereka seperti Kelenteng atau Vihara," ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Kubu Raya ini mengatakan, seandainya perayaan ini memiliki nilai budaya dan harus ada arak-arakan, sebaiknya jangan menampilkan kegiatan sadis dan vulgar, hendaknya disaring.

"Misalnya tatung. Selama ini kita lihat terdapat unsur sadisme. Dari aksi-aksi ditampilkan orang akan selalu ngeri melihatnya. Makanya kami menolak itu yang akan ditampilkan di Kubu Raya," kata Khalid.

Politisi PKS Kalbar itu meminta ada pengaturan jelas terkait tatung ini. Pemkab Kubu Raya harus memberikan rambu-rambu jelas. Misalnya, lokasinya jauh dari jangkauan anak-anak dan lainnya agar tidak berdampak terhadap psikologis anak.

Khalid menilai, Festival CGM ini sebetulnya membuka ruang untuk mengembangkan kebudayaan setiap etnis. Kalau ada penolakan dari Kota Pontianak, hendaknya menjadi pelajaran bagi Kubu Raya.

"Kalau Pemkab Kubu Raya menerima, sekali lagi kami minta ada beberapa catatan diberikan dan ditaati Panitia Pelaksana supaya semuanya berjalan lancar," harap Khalid.

Catatan yang dimaksudkan Khalid itu tentang menyaring unsur sadisme, mengantisipasi kemacetan, menjaga ketertiban dan lainnya. Jangan sampai mengganggu ketentraman masyarakat lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kubu Raya, Kasiono memandang Festival CGM yang menyajikan arak-arakan seperti naga, tatung, barongsai dan lain sebagainya harus dilihat secara mendalam.

Sebaiknya, tambah dia, Pemkab Kubu Raya memberikan beberapa catatan penting.
Alasannya, arak-arakan itu, di samping mengganggu lalu lintas, juga kerap memunculkan dampak tidak sedap. "Misalnya, rentan akan keributan dan gesekan. Makanya alur ditentukan harus bijak dan terarah," ingatnya.

Dia memandang, untuk urusan arak-arakan naga dan barongsai tidak menjadi masalah. Hanya untuk pagelaran tatung, tentu akan berdampak pada psikologis warga karena mengandung unsur sadisme dan vulgar. "Kenapa tidak diadakan di tempat tertutup dan jauh dari lokasi anak-anak," sarannya. (*)