PDIP Tetap Legowo

PONTIANAK. Kekalahan calon-calon yang diusung PDIP pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di enam kabupaten di Kalbar tidak membuat PDIP Kalbar berkecil hati.

"Karena ini masalah figur, berbeda dengan pemilu legislatif," kata Drs Corneslis MH, Ketua DPD PDIP Kalbar ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (31/5).

Dia mengatakan, bagaimana pun besar dan bagusnya partai pengusung, kalau figurnya tidak bagus tentu hasilnya tidak akan sesuai yang diharapkan, begitu pula sebaliknya.

Kendati demikian, Cornelis tetap akan mengevaluasi hasil Pemilukada di enam kabupaten tersebut. Evaluasi tersebut diharapkan dapat dijadikan modal PDIP menuju Pemilukada di Landak dan Sambas pada 2011. "Semua daerah (enam kabupaten yang melaksanakan Pemilukada, red) akan kita evluasi," tegasnya

Tetapi Cornelis belum dapat menyebutkan siapa saja figur yang akan diusung PDIP pada Pemilukada Landak dan Sambas mendatang. "Silakan rakyat yang menentukan yang terbaik," katanya.

Penentuan figur yang akan diusung PDIP pada Pemilukada Landak dan Sambas ditentukan DPC PDIP melalui rapat kerja partai. "Belum ada calon, saya belum bisa merekomendasikan, kita lihat dulu hasil evaluasi pemilukada di enam kabupaten ini," kata Cornelis.

Selain akan mengevaluasi PDIP dalam Pemilukada di enam kabupaten di Kalbar, selaku Gubernur Kalbar, Cornelis juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di enam kabupaten tersebut. "Tingkat demokrasinya cukup tinggi, sehingga semua berjalan dengan aman," katanya.

Kalau pun terdapat masalah, tambah dia, silakan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). "Saya mengucapkan kepada semua penyelenggara Pemilukada, aparat keamanan, masyarakat dan lainnya sehingga pemilukada dapat berjalan dengan baik," kata Cornelis. (*)

Daftar Tunggu PLN Capai 80 Ribu Pelanggan

PONTIANAK. Calon pelanggan PT (Persero) PLN mesti bersabar untuk mendapatkan aliran listrik. Pasalnya hingga kini, daftar tunggu (waiting list) mencapai 80 ribu pelanggan. Dengan jumlah tersebut, setidaknya dibutuhkan daya listrik sekitar 60 ribu kilovolt ampere (kva).

"Daftar tunggu tersebut untuk se-Kalbar. Sedangkan untuk per kabupaten/kota datanya di PLN cabang masing-masing, makanya kita nanti minta masing-masing cabang mengeksposnya," ungkap Widodo Budi Nugroho, General Manager PLN Wilayah Kalbar ketika Pers Gethering di Restaurant Saribento Pontianak, Senin (31/5).

Banyaknya daftar tunggu pelanggan PLN tersebut, karena tidak adanya daya listrik cadangan di setiap kabupaten/kota di Kalbar. "Karena banyak daftar tunggu tersebut, untuk nsementara kita selektif memilih pelanggan, hingga kita memiliki daya listrik cadangan," kata Widodo

Dia menjelaskan, tidak adanya cadangan daya listrik tersebut masuk kategori siaga, yakni tidak terjadi pemadaman, tetapi daya listrik yang tersedia hampir sama dengan kebutuhan listrik hingga beban puncak.

"Dengan kondisi tersebut, tidak akan terjadi pemadaman kalau tidak ada gangguan teknis seperti masa pemeliharaan mesin atau mesin rusak, gangguan layang-layang yang menggunakan tali kawat dan lainnya," jelas Widodo.

Kategori kondisi listrik itu terdiri atas normal, defisit dan siaga. Dikatakan normal, apabila daya listrik memiliki cadangan, maka tidak akan terjadi pemadaman. Dikatakan defisit bila daya listrik tidak mampu memenuhi beban puncak, maka terjadi pemadaman bergilir.

Sedangkan kondisi siaga, bila tanpa cadangan daya listrik dan tidak terjadi pemadaman. Kondisi inilah yang terjadi di Kalbar. Tetapi dapat saja terjadi pemadaman bergilir apabila terdapat gangguan teknis.

Mengenai waktu beban puncak, kata Widodo, seluruh provinsi di Indonesia kecuali Jakarta, terjadi sejak pukul 19.00 hingga 21.00. "Sedangkan pada waktu lainnya relatif rendah dan stabil," ujarnya .

Beban puncak tersebut bersifat dinamis, karena terjadi akibat pola menggunakan listrik dari pelanggan. "Seperti menyalakan AC, televisi, lampu tidak hemat energi dan lainnya," terang Widodo mencontohkan

Di antara beberapa jenis pelanggan PLN, beban puncak paling tinggi dihasilkan pelanggan rumah tangga, perbedaannya dengan waktu biasanya sangat mencolok, berbeda dengan jenis pelanggan lainnya seperti pelanggan industri yang relatif lebih stabil.

Tetapi, bila terjadi hujan misalnya pada waktu beban puncak tersebut, bisa saja beban daya listrik tersebut menjadi berkurang. Kemungkinan banyak pelanggan yang tidak menyalakan AC dan lainnya. "Itu salah satu contoh, makanya saya katakan tinggi beban puncak itu bersifat dinamis, terkadang sangat tinggi dan sangat rendah," terang Widodo

Untuk instalasi Pontianak beban puncaknya sekitar 210 megawatt, instalasi Khatulistiwa 171,5 megawatt, Sambas 12,4 megawatt, Ketapang 17,5 megawatt, Sanggau 11,8 megawatt, Sekadau 3,25 megawatt, Putussibau 4,25 megawatt, Sintang 12 megawatt dan Nanga Pinoh 4,25 megawatt.

PLN hanya mampu menyediakan daya listrik sesuai dengan beban puncak tersebut, karena memang kondisinya saat ini tidak memungkinkan untuk menambah ketersediaan, agar terdapat cadangan daya listrik.

Menghadapi permasalahan listrik di Kalbar yang kini masuk kategori siaga, PT PLN Wilayah Kalbar melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan menambah pasokan daya listrik menggunakan sistem sewa dengan pihak swasta atau investor.

PLN menyewa PLTD 50 megawatt di Pontianak. PLTD-HD 3 megawatt di Sekadau. PLTD-HD 3 megawatt di Ketapang. PLTGB 3 megawatt di Sintang. PLTD 2 megawatt di Sanggau, 1 megawatt di Nanga Pinoh dan 1 megawatt di Putussibau.

Selain itu, PLTMH Merasap 2x750 kilowatt di Bengkayang, PLTM (IPP) Pencarek 2x400 kilowatt di Sambas dan membeli daya listrik IPP di Ketapang 2x7 megawatt. "Upaya menyewa tersebut untuk menambah pasokan daya listrik di Kalbar dalam waktu jangka pendek. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik di Kalbar 2010 hingga 2012" terang Widodo.

PLN juga memiliki upaya jangka panjang untuk menambah pasokan listrik di Kalbar, di antaranya membangun PLTU 2x5 megawatt di Parit Baru, Kuburaya dan PLTU 2 2x27,5 megawat diTanjung Gundul. Rencananya mulai beroperasi 2012.

PLTU lainnya yang dibangun dan akan beroperasi sekitar awal 2012 terdiri atas PLTU 3x7 megawatt di Sintang, 2x7 megawatt di Sanggau dan 2x3 megawatt di Nanga Pinoh. Sedangkan PLTU 2x10 di Ketapang akan mulai beroperasi 2013 dan di Putussibau 2x4 megawatt diproyeksi beroperasi pada 2014.

Widodo mengatakan, PLN juga membeli listrik dari Sesco Serawak 100 megawatt pada 2012 ditambah 100 megawatt lagi pada 2014. "Dengan berbagai upaya PLN ini diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan listrik di Kalbar," tuturnya

Selain berupaya menambah pasokan, PLN juga mensosialisasikan dan mendorong masyarakat untuk menggunakan lampu hemat energi, menggeser waktu operasi pelanggan besar (industri dan mall) agar pada beban waktu beban puncak hanya menggunakan genset. "Kita juga terus mensosialisasikan program hemat energi," pungkas Widodo. (*)

Naik Dangau Memperkokoh Persatuan

SAJINGAN. Upacara Naik Dangau merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan rezeki-Nya kepada masyarakat melalui hasil panen. Selain itu, warisan luluhur etnis Dayak ini juga sangat relevan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

“Nilai-nilai kearifan dan cara pendang yang tersirat dalam upacara adat Naik Dangau ini masih sangat relevan dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan,” kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar ketika membuka Upacara Adat Naik Dangau ke-5 di Kecamatan Sajingan Besar, Sambas, Jumat (28/5).

Menurut Cornelis, persatuan dan kesatuan bangsa itu merupakan elemen dasar untuk melanjutkan dan mempercepat pemerataan pembangunan menuju masyarakat Kalbar yang maju dan sejahtera.

Upacara Adat Naik dango merupakah salah satu dari sekian banyak adat istiadat masyarakat Dayak. Tradisi ini diperingati secara turun temurun sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada Tuhan karena diberikan hasil panen yang melimpah.

Ungkapan syukur tersebut dirayakan masyarakat dengan berbagai atraksi seni dan budaya yang telah mengakar di kalangan masyarakat Dayak. “Eksistensi warisan nilai budaya ini hendaknya dipertahankan agar tidak luntur akibat tekanan pengaruh arus globalisasi yang menyebabkan banyaknya budaya luar yang masuk,” kata Cornelis.

Dia menilai, Upacara Adat Naik Dangau itu menunjukkan jatidiri suatu bangsa yang hidup dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya Kalbar.

Menjadi jatidiri bangsa, karena kebudayaan merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan identitas diri suatu bangsa yang patut terus dipertahankan keberadaannya.

Sehingga Indonesia berupaya melaksanakan pembangunan kebudayaan. Setidaknya terdapat beberapa komponen dalam pembangunan tersebut, yakni berisikan pemikiran, nilai-nilai dan norma yang dianut komunitas tertentu, perilaku masyarakat yang baik dalam hubungan sosial serta hasil budaya. “Komponen-komponen kebudayaan tersebut menjadi pilar yang sangat menentukan bagi peradaban suatu bangsa,” terang Cornelis.

Terkait dengan pembangunan kebudayaan ini, kata Cornelis, Kalbar memiliki peluang untuk mengembangkan sektor pembangunan lainnya, di antaranya sektor pariwisata. Karena selain memiliki keragaman etnis dan budaya, juga memiliki objek wisata yang terkait dengan suatu budaya.

Dalam mengembangkan sektor pariwisata, pola pikir dan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan sistem melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat.

Di tempat yang sama, Bupati Sambas, Ir H Burhanuddin A Rasyid mengatakan, upacara adat Naik Dangau sangat positif bagi generasi muda untuk mampu memahami adat budaya leluhurnya yang luhur.

“Dengan keragaman adat budaya ini, diharapkan tidak menimbulkan benih-benih perpecahan ataupun jurang pemisah bagi generasi etnis yang ada. Tetapi hendaknya menjadi moment untuk saling menghormati dan hidup berdampingan demi terwujudnya masyarakat harmonis, rukun dan damai,” kata Burhanuddin.

Di tengah-tengah masyarakat Sambas yang notabene mayoritas beretnis Melayu, upacara adat Dayak Naik Dango diharapkan dapat menjadi media yang potensial untuk menumbuhkan sensitivitas dan penghargaan terhadap seni budaya serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. (*)

Trafficking, Kalbar Peringkat II se-Indonesia

PONTIANAK. Kasus perdagangan manusia (trafficking) di Kalbar menempati peringkat kedua se-Indonesia. Hal ini karena kondisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sehingga seringkali dijadikan daerah transit.

“Ini artinya jumlah kasus trafficking di Kalbar paling banyak setelah Jawa Barat,” kata Drs Christiandy Sanjaya SE MM, Wakil Gubernur Kalbar ditemui usai Rapat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di BPPAMKB Kalbar, baru-baru ini

Kendati kasus trafficking itu banyak terjadi di Kalbar, jumlah pastinya belum dapat diketahui, karena sulitnya mengungkapkan atau membongkar perbuatan melanggar hak asasi manusia itu.

Tidak dapat dimungkiri, jumlah kasus trafficking memang terus meningkat. Sebagai gambaran, sesuai data dari Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, angka kejadian anak Indonesia yang menjadi korban trafficking diperkirakan 70 ribu hingga 95 ribu jiwa.

Dari jumlah tersebut, paling banyak terjadi di Jawa Barat sekitar 38 persen. Sehingga provinsi ini disebut sebagai daerah pemasok (sending area) terbesar di Indonesia terhadap kasus trafficking.

Setelah Jawa Barat, di susul Kalbar. Oleh karenanya, Pemprov Kalbar menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2010 (Pergub 5/2010) tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak.

Selain mengeluarkan kebijakan tersebut, Pemprov Kalbar juga membentuk Gugus Tugas yang melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan (stakeholder) atau terkait. “Dalam RAD tersebut, diupayakan pada 2014, Kalbar terbebas dari trafficking,” kata Christiandy.

Dalam RAD itu, terang Christiandy, berbagai program telah dirancangg sedemikian rupa, mulai dari pencegahan terjadinya kasus trafficking, rehabilitasi korban hingga penindakan terhadap pelaku.

Setidaknya dengan kebijakan dan pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Trafficking itu, persoalan yang menjadi kendala Pemprov Kalbar selama ini menjadi sedikit teratasi.

Menurut Christiandy, selama ini penanggulangan trafficking dihadapkan dengan kendala pendanaan. “Dengan adanya Pergub itu, penganggaran untuk penanganan kasus trafficking menjadi lebih memungkinkan,” katanya.

Ditambah lagi dengan adanya Gugus Tugas yang melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. “Diharapkan masing-masing SKPD ini juga mengalokasikan dana untuk mewujudkan target Kalbar bebas trafficking 2014,” ujar Christiandy.

Terkait dengan banyaknya kasus trafficking di Kalbar, menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Keluarga Berencana (BPPAMKB) Kalbar, Ida Kartini, karena transit dari daerah lain. “Banyak korban dari provinsi lain tetapi transit ke sini karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga,” katanya.

Hal tersebut tentunya tidak berlebihan, karena Kalbar memiliki perbatasan darat langsung dengan negara tetangga sekitar 800 kilometer dan memiliki sekitar 50-60 jalan tikus. “Jalan-jalan tikus itu sangat rentan untuk dimanfaatkan sebagai jalur menyeludupkan orang,” kata Ida.

Sementara mengenai target Kalbar bebas trafficking pada 2015, Ida memberikan respon positif, hanya perlu upaya maksimal untuk mencapainya, karena sangat sulit untuk menekan jumlah kasus hingga tidak terjadi sama sekali atau nol kasus. “Setidaknya kasus trafficking itu harus dikurangi,” ujarnya.

Ida mengakui, dengan total APBD Kalbar hanya sekitar Rp 1,5 triliun per tahun, tentunya sangat sulit untuk mewujudkan target Kalbar bebas trafficking pada 2010. Oleh karena, akan diupayakan memperoleh sumber dana lain, seperti melalui lembaga donor dan lainnya.

Menurut Ida, banyaknya terjadi kasus trafficking karena dilatarbelakangi lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan sulitnya memperoleh pekerjaan.

“Masyarakat kita masih banyak berpendidikan rendah dan miskin. Akhirnya, mereka hanya bisa bekerja di bidang yang memerlukan pendidikan rendah, modal cantik atau kerja kasar di luar negeri,” ungka Ida.

Di tempat yang sama, Pengurus Wilayah Aisyah Kalbar, Khairawati mengatakan, kini begitu banyak modus yang digunakan pelaku trafficking untuk memperdayai korbannya. “Bukan lagi hanya dalam bentuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga berkedok mengirim duta seni atau siswa magang,” ungkapnya.

Para pelaku yang terus berkeliaran tersebut, awalnya bersikap baik kepada calon korbannya. Warga yang tidak mengetahui maksud busuknya mau saja dibawa ke luar negeri. Tetapi, setelah tiba ke luar negeri, mereka pun ditelantarkan. (*)

Pemprov Kalbar akan Evaluasi Sistem Pembukaan Lahan Perkebunan

PONTIANAK. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar akan mengevaluasi sistem pembukaan lahan perkebunan. Hal ini terkait dengan target penurunan titik panas (hotspot) di Kalbar hingga 20 persen tahun ini.

"Evaluasi itu akan kita lakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki provinsi, kalau kewenangannya terkait pejabat di kabupaten sulit juga," kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, belum lama ini.

Evaluasi sistem pembukaan lahan perkebunan yang digunakan perusahaan perkebunan di Kalbar. Karena selama ini, masih ditemukan pembukaan lahan dengan sistem bakar, karena dinilai lebih mudah dan murah.

Sistem bakar tersebut menyebabkan timbulnya bencana kabut asap di Kalbar dan merembet ke daerah lainnya, bahkan ke negara-negara tetangga.

Terkait bencana kabut asap ini, Cornelis pernah dipanggil ke luar negeri bersama Presiden SBY untuk dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban kepada negara-negara di dunia.

Terkait dengan upaya pengurangan bencana kabut asap, Pemprov Kalbar pun menargetkan pengurangan hotspot hingga 20 persen tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, setiap kabupaten/kota diminta membuat Rencana Aksi Daerah.

"Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, peran serta masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM dan mengembangkan kearifan lokal terkait penangan kabut asap, termasuk proses hukumnya," kata Cornelis. (*)

Daerah Berwenang Tentukan Tarif Pajak

*Pusat Hanya Tentukan Batas Minimum dan Maksimum

PONTIANAK. Desentralisasi fiskal mengalami perubahan yang mendasar pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) tentang Pendapatan dan Retribusi Daerah sejak 1 Januari 2010. Pemerintah pusat hanya menentukan batas minimum dan maksimum tarif pajak.

"Penentuan besaran tarif pajak, diserahkan sepenuhnya kepada daerah," kata Drs Maryadi MSi, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar ketika mewakili Gubernur Kalbar dalam Paripurna Penyampaian Empat Rencana Peraturan Daerah (Raperda) di Balairungsari DPRD Kalbar, Selasa (25/5).

Keempat Raperda dijelaskan eksekutif tersebut berupa Raperda Perubahan atas Perda 3/2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kalbar.

Selain itu, Raperda Penyertaan Modal Provinsi Kalbar pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (PT Bank Kalbar), Raperda Perusahan Daerah (Perusda) Aneka Usaha serta Raperda Pajak Daerah.
Maryadi menjelaskan, terkait Raperda Pajak Daerah yang diajukan itu mengakomodir semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemprov Kalbar.

Di antaranya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), air permukaan dan rokok.

Mengenai tarifnya, kata Maryadi, pemerintah pusat hanya menentukan batas minimum dan maksimum. Hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Namun tentu saja tetap harus memperhatikan asas-asas perpajakan, salah satu mengenai daya pikul masyarakat," katanya.

Dengan penentuan tarif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah tersebut, tambah dia, tentunya berkurangnya PAD akibat berlakunya UU 28/2009–karena banyak diserahkan ke kabupaten/kota–akan dapat ditutupi.

"Tetapi, kita tidak mengharapkan hanya karena di satu sisi ingin meningkatkan PAD, namun di sisi lain menjadi beban yang sangat berat bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi sehingga dapat menghambat iklim investasi Kalbar," ingat Maryadi. (*)

Harapkan Pusat Fasilitasi Kontrak Bisnis Kalbar-Afrika

PONTIANAK. Sumberdaya alam Kalbar sangat melimpah. Tetapi untuk mengelolahnya pemerintah daerah kekurangan dana. Sehingga kehadiran investor sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, diharapkan pamerintah pusat memfasilitasi kontrak bisnis antara pengusaha Kalbar dengan pengusaha negara Asia Pasifik dan Afrika.

"Kita mengharapkan Kementerian Luar Negeri, khususnya Dirjen Asia Pasifik dan Afrika menjembatani bila terjadi kerjasama bisnis antara pelaku usaha di Kalbar dengan di negara-negara Asia Pasifik dan Afrika," kata Drs Cristiandy Sanjaya SE MM, Wakil Gubernur Kalbar.
Hal tersebut disampaikannya ketika membuka Promoting Bilateral Relations with The African Countries, Potential and Oppurtunities of The West Borneo di Hotel Mercure Pontianak, belum lama ini.

Pemprov Kalbar berharap difasilitasi pemerintah pusat terkait kerjasama bisnis tersebut, karena dengan potensi alam yang melimpah, tentunya membutuhkan investor dan pangsa pasar yang lebih luas untuk produk yang dihasilkan.

Sehingga negara tujuan ekspor Kalbar ke depan tidak hanya di negara-negara China, Jepang, Thailan, tetapi juga negara-negara Asia Pasifik lainnya serat Afrika. "Kerjasama ini, terutama dengan negara-negara di Afrika kurang dioptimalkan," aku Christiandy.

Padahal, bila mengingatkan ke belakang, kerjasama Indonesia dan negara Asia lainnya dengan Afrika cukup baik, seperti terjadi Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 1955 silam.

Dengan kondisi sekarang ini, tentunya diharapkan terjalin kembali kerjasama tersebut, khususnya disektor perekonomian. Dengan harapan memberikan multiplier effect pada pelaku usaha atau masyarakat Kalbar, karena produk-produk yang dihasilkannya memiliki pangsa pasar yang sangat luas.

Apalagi peluangnya cukup besar. Hal ini tampak dari adanya kunjungan dari perwakilan negara Afrika ke Kalbar beberapa waktu lalu, di mana masyarakat di benua hitam itu sangat tertarik dengan produk asal Indonesia, khususnya Kalbar. (*)

Pariwisata Jangan Hanya Konsentrasi pada Satu Segmen

PONTIANAK. Berbagai even wisata terus dilaksanakan di Kalbar sejak awal 2010. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung terus bertambah. Tetapi, masih terkonsentrasi pada satu segmen pembangunan.

"Seharusnya pembangunan pariwisata memiliki multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya," kata Drs Maryadi MSi, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar mewakili Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH ketika membuka Direct Promotion Pontianak di Ayani Megamall, Sabtu (29/5).

Tetapi, kata Maryadi, sangat disayangkan, even-even yang telah diselenggarakan selama ini belum memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pembangunan lainnya, seperti ketenagakerjaan dan lainnya.

Olehkarenanya, dia sangat mengharapkan agar even-even mendatang yang diselenggarakan terkait program-program dalam Tahun Kunjungan (Visit Years) Kalbar 2010 dikemas sedemikian rupa agar memberikan dampak positif pada sektor lainnya. "Kalau dikemas dengan baik, tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga menambah penghasilan masyarakat," kata Maryadi.

Diakuinya, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata agar berdampak pada sektor lainnya, seperti dengan memberikan peluang kepada para pedagang untuk menggelar dagangannya di sekitar kawasan even pariwisata atau mengikuti pameran-pameran.

Tetapi, hal tersebut perlu dikoordinasikan sedemikian rupa. Maryadi mengharapkan setiap komponen masyarakat terus memperkuat berkoordinasi, memperbanyak intensitasnya, mengambil pangsa pasar yang tepat, memperdalam materi dan lebih menggencarkan promosi.

Di tempat yang sama, Direktur Promosi Dalam Negeri Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Fathul Bahri mengatakan, berbagai paket-paket wisata di Indonesia terus dipromosikan termasuk di Kalbar. "Saya melihat kabupaten/kota di Kalbar punya potensi untuk pengembangan sektor pariwisata," katanya.

Oleh karenanya, tambah dia, pemerintah pusat berkomitmen untuk membantu mengembangkan sektor pariwisata di Kalbar, termasuk provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

Fathul menjelaskan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyiapkan sekitar 80 kegiatan selama 2010 untuk mempromosikan wisata di Indonesia.

Awal promosi wisata tersebut dilaksanakan di Pontianak kemarin dan diteruskan ke daerah-daerah lainnya di kabupaten/kota di Kalbar dan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. "Tahun ini, kami ada 80 kegiatan untuk promosi wisata dalam negeri, meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu," kata Fathul.

Dia mengatakan, untuk promosi wisata domestik itu, instansinya mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk menggelar 80 even promosi di beberapa daerah di Indonesia. Alokasi tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya sekitar Rp 22 miliar.

Fathul menjelaskan, dari 80 even promosi tersebut, dibagi dalam tiga kategori, yakni promosi langsung (direct promotion), penyelenggaraan event dan pendukungan event.

Menurut Fathul, pihaknya akan menanggung 100 persen dana, bila promosi langsung. Bila menjadi penyelenggara kegiatan, biayanya ditanggung Kemenbudpar 80 persen. Sedangkan sisanya dibebankan kepada pemerintah daerah tempat acara digelar.

Sementara itu, bila pihaknya hanya berperan sebagai pendukung event wisata, dukungan dananya hanya 20 persen, sisanya ditanggung pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalbar, Drs Kamaruzzaman MM mengungkapkan, kegiatan-kegiatan promosi seperti yang dicanangkan pemerintah pusat itu tentunya akan sangat membantu program-program Tahun Kunjungan (Visit Years) Kalbar 2010.

Tidak hanya program-program promosi, kegiatan-kegiatan pemerintah pusat di Kalbar lainnya seperti Jambore Pemuda Indonesia (JPI) di Landak Juni mendatang juga mendukung program pariwisata di Kalbar.

Dia mengungkapkan, memasuki lima bulan dicanangkannya Visit Years Kalbar 2010, belum dapat dipastikan jumlah wisatawan yang masuk ke Kalbar. Tetapi bila melihat jumlah kunjungan pada Februari-Maret lalu terjadi peningkatan sekitar 6 persen dari tahun sebelumnya.

Peningkatan itu, kata Kamaruzzaman, dapat pula dilihat dari meningkatnya tingkat hunian hitel, travel perjalanan, penerbangan, destinasi pintu masuk Entikong dan lainnya.

Dengan peningkatan tersebut, dia sangat optimis targetkan wisatawan yang masuk ke Kalbar tahun ini akan tercapai. "Target kita tahun ini sekitar 30 wisatawan, baik domestik maupun mancanegara," terang Kamaruzzaman. (*)