Robo'-Robo' di Tiga Kecamatan di Kubu Raya

SUNGAI RAYA. Bila di Kabupaten Pontianak, ritual Robo'-Robo' hanya dilaksanakan di satu tempat, di Kuala Mempawah. Tahun ini di Kubu Raya dilaksanakan di tiga kecamatan, yakni Sungai Kakap, Teluk Pakedai dan Kubu.

"Bupati Kubu Raya akan menghadiri tempat Robo'-Robo' itu secara bergiliran," kata Fauzi Kasim, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kubu Raya, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/1).

Fauzi menjelaskan, pada hari perayaan Robo'-Robo', 2 Februari mendatang, pagi harinya Bupati Muda Mahendrawan beserta rombongan akan bertolak ke Sungai Kakap, siangnya dilanjutkan ke Kubu dan malam harinya ke Teluk Pakedai.

Dalam perayaan tahunan pada hari Rabu terakhir di bulan Syafar tahun Hijriyah ini, kata Fauzi, akan dilaksanakan ritual layaknya kedatangan Opu Daeng Menambon ke Kalbar.

Selain itu, akan digelar pula berbagai perlombaan, di antaranya lomba sampan yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat di tiga kecamatan itu. Panitia Pelaksana juga rencananya mendatangkan artis ibukota untuk memeriahkan perayaan Robo'-Robo'.

Menurut Fauzi, selain sebagai ritual tahunan untuk menolak bala' (bencana), Robo'-Robo' juga menjadi pesta rakyat. Sehingga dapat dipastikan ketiga kecamatan itu akan sesak dipadati masyarakat dari berbagai etnis. "Olehkarenanya kita mengharapkan panitia bekerja semaksimal mungkin dan masyarakat dapat mendukung penyuksesan perayaan ini," katanya.

Sekilas mengenai Robo'-Robo', ritual ini merupakan perayaan untuk mengenang kedatangan Opu Daeng Menambon, perantau dari Luwu, Sulawesi Selatan dan menjadi Raja Mempawah.

Konon, orang Bugis yang bergelar Pangeran Emas Surya Negara ini selalu melaksanakan ritual Robo'-Robo' di setiap tempat yang pernah disinggahinya. Tidak hanya di Kuala Mempawah, tetapi juga di tempat lainnya seperti di Kubu, Sungai Kakap dan Teluk Pakedai.

Sehingga tidak mengherankan, bila setiap Robo'-Robo' -yang diambil dari kata hari Rabu, karena memang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir pada Syafar tahun Islam- di daerah tersebut juga diadakan ritual serupa.

Setiap tahun, perayaan besar-besaran dilaksanakan di Kuala Mempawah, karena merupakan pusat kerajaan. Tetapi, di tempat yang pernah disinggahinya juga melaksanakan ritual serupa. Bila zaman dahulu hanya diikuti keluarga istana dan masyarakat Bugis, kini semua kalangan dan etnis turut andil dalam ritual tersebut.

Fauzi mengatakan, ritual ini merupakan aset budaya yang patut dilestarikan, karena dapat meningkatkan pengembangan sektor pariwisata. "Kali ini pelaksanaan di tiga kecamatan di Kubu Raya itu telah dilakukan promosi melalui penyebaran pamflet dan lainnya, agar menarik minat wisatawan untuk berkunjung," katanya. (*)

Kubu Raya "Dahului" Pusat

SUNGAI RAYA. Belum saja terbit Intruksi Presiden (Inpres) pembelian beras premium, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya telah mendahuluinya dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan Divisi Regional (Divre) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kalbar.

"Kebijakannya belum keluar, instrumennya di kita sudah jalan, terkait pembelian beras lokal oleh Bulog," kata Muda Mahendrawan SH, Bupati Kubu Raya di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (27/1).

Muda menjelaskan, Inpres yang sedang ditunggu-tunggu tersebut tentunya membutuhkan instrument-instrumen agar kelak dapat berjalan efektif. "Kita mendukung terbitnya Inpres itu," katanya.

Salah satu instrumen untuk mendukung keefektivan Inpres itu nantinya, tentunya pemerintah daerah, karena instrumen inilah yang dapat menghubungkan Bulog dengan kelompok-kelompok tani. "Kita sudah mulai itu dengan penandatanganan MoU dengan Bulog terkait pembelian beras lokal Kubu Raya," ungkap Muda.

Pemkab Kubu Raya menggunakan Koperasi Pegawai Republik Indonesi (KPRI) Kubu Raya sebagai instrumen yang menyediakan beras lokal untuk dibeli Bulog. "Karena tidak mungkin Bulog dapat berhubungan langsung dengan kelompok tani. Dengan adanya kerjasama ini, tentunya ada keterjaminan hasil produksi petani itu akan terserap," kata Muda.

Dengan adanya MoU dengan Bulog tersebut, Pemkab Kubu Raya lebih siap menyambut penertiban Inpres pembelian beras premium itu, bahkan instrumennya telah siap dan mulai berjalan.

Instrumen ini, kata Muda, hanya salah satu dari sekian banyak instrumen di hulu dan hilir yang dilaksanakan untuk membangun kemandirian pangan daerah. "Karena untuk membangun kemandirian pangan daerah itu tidak bisa dengan program instan," terangnya.

Bicara mengenai kemandirian ketahanan pangan ini, kata Muda, berarti membicara instrumen dari hulu, misalnya mulai dari persiapan lahan, infrastruktur lahan, pendampingan, alat mesin pertanian, teknologi pembenihan, infrastruktur kelembagaan,permodalan, pasarnya hingga penggudangan.

"Kebijakan seperti ini bisa membuat jaminan pasar secara sistemik, karena sifat pangan ini harus cepat dan memberikan jaminan kepada para petani, supaya hasil pertaniannya dapat terserap dengan tingkat harga yang tidak merugikan petani," papar Muda.

Sedangkan instrumen di hilir itu seperti MoU yang dilakukan antara Pemkab Kubu Raya dengan Bulog beberapa waktu lalu. "Ini salah satu upaya untuk menjamin pasar dari hasil pertanian," jelas Muda.

Selain dengan Bulog, Pemkab Kubu Raya juga telah melakukan kerjasama dengan pihak lainnya yang bersedia membeli beras lokal secara kontinu. "Hal ini diimbangi dengan peningkatan kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia yang menghasilkan beras itu serta akses permodalan. Sehingga diperlukan upaya pendampingan dan lainnya," kata Muda.

Bila berbagai instrumen tersebut telah diperkuat, tentunya tidak akan mengkhawatirkan lagi bila dilakukan perluasan areal pertanian atau persawahan. "Kawasan yang pernah menjadi pusat pertanian, akan dihidupkan kembali di samping penguatan terhadap kawasan-kawasan yang menjadi basis pertanian selama ini di Kubu Raya," ujar Muda. (*)

Staf Dinas Bina Marga Jangan Ambil "Can Samping"

SUNGAI RAYA. Selama ini, staf di Dinas Binamarga selalu disibukkan dengan penyediaan jasa pembuatan surat penawaran. Hal ini menjadi kerja sambilannya (can samping) untuk menambah pundi-pundi keuangannya. Sehingga pekerjaan utamanya seringkali terbengkalai.

"Seharusnya staf di Dinas Binamarga tidak mengambil can samping seperti membuat surat penawaran para kontraktor," kata Jauhari Ja'far, Anggota Komisi C DPRD Kubu Raya ditemui di tempat kerjanya, Kamis (27/1).

Menurut Jauhari, bila dinas itu selalu memberikan jasa pembuatan surat penawaran untuk kontraktor, pekerjaan utamanya menjadi terkesampingan. "Akibatnya pekerjaannya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi kurang diperhatikan," ungkapnya.

Hal ini, tambah Jauhari, tentunya akan turut menghambat proses pelaksanaan pembangunan. "Pada akhirnya berakibat pada tidak optimalnya pengerjaan di lapangan karena waktunya mepet," katanya.

Terkait dengan jasa pembuatan surat penawaran ini, kata Jauhari, para kontraktor tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau membuat sendiri selalu saja dikatakan salah. "Beberapa kali membuat tetap saja dikatakan salah dan tidak diterima, padahal sebenarnya itu mungkin saja alasan staf itu agar jasanya dimanfaatkan," duganya.

Melihat kondisi di lapangan tersebut, Jauhari meminta, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan menindaktegas para stafnya yang mengambil pekerjaan sampingan sehingga membuat pekerjaan utamanya terbengkalai.

"Bupati juga harus bertindak tegas dan meminta pengawasan dilakukan secara maksimal terhadap kinerja bawahan, agar benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya, bukan malah disibukkan dengan mencari uang dari penjualan jasa pembuatan surat penawaran untuk para kontraktor," pinta Jauhari.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya, Bambang Sridadi membenarnya adanya kemungkinan penjualan jasa pembuatan surat penawaran untuk para kontraktor. "Karena kalau kita melihat pengerjaan pembangunan selalu waktunya mepet, karena lamanya proses pelelangan," katanya.

Bembenk –sapaan akrab Bambang Sridadi–mengatakan, waktu pelaksanaan yang mepet itu diperparah lagi dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Sehingga hasil pengerjaannya tidak sesuai dengan yang telah direncakan. "Kita sudah meninjau langsung pembangunan jalan itu, sekitar 65 persen tidak sesuai dengan bestek," ungkapnya.

Karena tidak sesuai bestek tersebut, jalan yang baru dibangun hanya dalam beberapa waktu sudah rusak berat kembali. "Ada beragam alasan yang disampaikan. Dari dinas teknis termasuk pihak pelaksana. Kita sama-sama memaklumi itu," kata Bembenk.

Menurut dia, alasan yang paling masuk akal itu terkait dengan lambatnya proses pelelangan. Sehingga menyebabkan pengerjaan baru dimulai akhir tahun anggaran. "Itu pengakuan para pelaksana kepada kami," ujar Bembenk.

Legislator Kubu Raya dari Partai Demokrat ini mengatakan, selain waktu pengerjaan yang terlalu mepet, faktor cuaca di Kubu Raya juga menjadi salah satu penyebab cepat rusaknya jalan di kabupaten bungsu di Kalbar ini.

"Proses pelelangan yang banyak dilakukan di penghujung tahun, ketika akan dilaksanakan dihadapkan pada hujan lebat dan banjir. Akibatnya proyek-proyek dikerjakan juga tidak optimal," kata Bembenk. (*)

Cap Go Meh Jadi Aset Kubu Raya

SUNGAI RAYA. Karena ditolak di Kota Pontianak, Perayaan Cap Go Meh (CGM) di Kubu Raya menjadi aset besar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya untuk mengembangkan sektor kebudayaan dan pariwisata.

"Hal itu bisa menjadi modal dasar bagi kita untuk melaksanakan kegiatan serupa ke depannya," kata Andreas Muhrotien, Wakil Bupati Kubu Raya ditemui di ruang kerjanya, Kamis (27/1).

Pada intinya, jelas Andreas, Pemkab Kubu Raya menyambut baik rencana Majelis Adat Budaya Tionghua (MABT) yang akan menggelar CGM di Kubu Raya. Karena hal ini sejalan dengan upaya untuk mengembangkan kebudayaan dan pariwisata.

Kendati baru kali pertama di laksanakan di Kubu Raya, menurut Andreas, hal tersebut tidak akan menjadi persoalan, karena selama ini, ketika perayaan tersebut dipusatkan di Kota Pontianak, tatung, naga dan barongsai-nya banyak dari Kubu Raya.

"Ini jelas menjadi aset kita, tentunya diharapkan menjadi dorongan bagi etnis lainnya untuk menggelar acara serupa, pawai budaya atau lainnya dan menjadi agenda wisata di Kubu Raya," kata Andreas.

Terpisah, Wakil Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kubu Raya, Khalid Hermawan mengatakan, di kalangan etnis tertentu CGM dinilai sebagai ritual keagamaan. Namun tidak sedikit beranggapan sebagai nilai budaya yang harus dilestarikan. "Kami menilai, kalaupun sebagai ritual keagamaan kenapa tidak dilakukan di rumah ibadah mereka seperti Kelenteng atau Vihara," ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Kubu Raya ini mengatakan, seandainya perayaan ini memiliki nilai budaya dan harus ada arak-arakan, sebaiknya jangan menampilkan kegiatan sadis dan vulgar, hendaknya disaring.

"Misalnya tatung. Selama ini kita lihat terdapat unsur sadisme. Dari aksi-aksi ditampilkan orang akan selalu ngeri melihatnya. Makanya kami menolak itu yang akan ditampilkan di Kubu Raya," kata Khalid.

Politisi PKS Kalbar itu meminta ada pengaturan jelas terkait tatung ini. Pemkab Kubu Raya harus memberikan rambu-rambu jelas. Misalnya, lokasinya jauh dari jangkauan anak-anak dan lainnya agar tidak berdampak terhadap psikologis anak.

Khalid menilai, Festival CGM ini sebetulnya membuka ruang untuk mengembangkan kebudayaan setiap etnis. Kalau ada penolakan dari Kota Pontianak, hendaknya menjadi pelajaran bagi Kubu Raya.

"Kalau Pemkab Kubu Raya menerima, sekali lagi kami minta ada beberapa catatan diberikan dan ditaati Panitia Pelaksana supaya semuanya berjalan lancar," harap Khalid.

Catatan yang dimaksudkan Khalid itu tentang menyaring unsur sadisme, mengantisipasi kemacetan, menjaga ketertiban dan lainnya. Jangan sampai mengganggu ketentraman masyarakat lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kubu Raya, Kasiono memandang Festival CGM yang menyajikan arak-arakan seperti naga, tatung, barongsai dan lain sebagainya harus dilihat secara mendalam.

Sebaiknya, tambah dia, Pemkab Kubu Raya memberikan beberapa catatan penting.
Alasannya, arak-arakan itu, di samping mengganggu lalu lintas, juga kerap memunculkan dampak tidak sedap. "Misalnya, rentan akan keributan dan gesekan. Makanya alur ditentukan harus bijak dan terarah," ingatnya.

Dia memandang, untuk urusan arak-arakan naga dan barongsai tidak menjadi masalah. Hanya untuk pagelaran tatung, tentu akan berdampak pada psikologis warga karena mengandung unsur sadisme dan vulgar. "Kenapa tidak diadakan di tempat tertutup dan jauh dari lokasi anak-anak," sarannya. (*)