M O R D I A D I

SUNGAI RAYA. Selama ini, staf di Dinas Binamarga selalu disibukkan dengan penyediaan jasa pembuatan surat penawaran. Hal ini menjadi kerja sambilannya (can samping) untuk menambah pundi-pundi keuangannya. Sehingga pekerjaan utamanya seringkali terbengkalai.

"Seharusnya staf di Dinas Binamarga tidak mengambil can samping seperti membuat surat penawaran para kontraktor," kata Jauhari Ja'far, Anggota Komisi C DPRD Kubu Raya ditemui di tempat kerjanya, Kamis (27/1).

Menurut Jauhari, bila dinas itu selalu memberikan jasa pembuatan surat penawaran untuk kontraktor, pekerjaan utamanya menjadi terkesampingan. "Akibatnya pekerjaannya yang sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi kurang diperhatikan," ungkapnya.

Hal ini, tambah Jauhari, tentunya akan turut menghambat proses pelaksanaan pembangunan. "Pada akhirnya berakibat pada tidak optimalnya pengerjaan di lapangan karena waktunya mepet," katanya.

Terkait dengan jasa pembuatan surat penawaran ini, kata Jauhari, para kontraktor tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau membuat sendiri selalu saja dikatakan salah. "Beberapa kali membuat tetap saja dikatakan salah dan tidak diterima, padahal sebenarnya itu mungkin saja alasan staf itu agar jasanya dimanfaatkan," duganya.

Melihat kondisi di lapangan tersebut, Jauhari meminta, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan menindaktegas para stafnya yang mengambil pekerjaan sampingan sehingga membuat pekerjaan utamanya terbengkalai.

"Bupati juga harus bertindak tegas dan meminta pengawasan dilakukan secara maksimal terhadap kinerja bawahan, agar benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya, bukan malah disibukkan dengan mencari uang dari penjualan jasa pembuatan surat penawaran untuk para kontraktor," pinta Jauhari.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kubu Raya, Bambang Sridadi membenarnya adanya kemungkinan penjualan jasa pembuatan surat penawaran untuk para kontraktor. "Karena kalau kita melihat pengerjaan pembangunan selalu waktunya mepet, karena lamanya proses pelelangan," katanya.

Bembenk –sapaan akrab Bambang Sridadi–mengatakan, waktu pelaksanaan yang mepet itu diperparah lagi dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Sehingga hasil pengerjaannya tidak sesuai dengan yang telah direncakan. "Kita sudah meninjau langsung pembangunan jalan itu, sekitar 65 persen tidak sesuai dengan bestek," ungkapnya.

Karena tidak sesuai bestek tersebut, jalan yang baru dibangun hanya dalam beberapa waktu sudah rusak berat kembali. "Ada beragam alasan yang disampaikan. Dari dinas teknis termasuk pihak pelaksana. Kita sama-sama memaklumi itu," kata Bembenk.

Menurut dia, alasan yang paling masuk akal itu terkait dengan lambatnya proses pelelangan. Sehingga menyebabkan pengerjaan baru dimulai akhir tahun anggaran. "Itu pengakuan para pelaksana kepada kami," ujar Bembenk.

Legislator Kubu Raya dari Partai Demokrat ini mengatakan, selain waktu pengerjaan yang terlalu mepet, faktor cuaca di Kubu Raya juga menjadi salah satu penyebab cepat rusaknya jalan di kabupaten bungsu di Kalbar ini.

"Proses pelelangan yang banyak dilakukan di penghujung tahun, ketika akan dilaksanakan dihadapkan pada hujan lebat dan banjir. Akibatnya proyek-proyek dikerjakan juga tidak optimal," kata Bembenk. (*)