Tak Ingin Lewati Mekanisme Pembahasan Anggaran

Legilatif tidak ingin melewati fase-fase atau mekanisme pembahasan anggaran agar APBD Kalbar 2010 benar-benar pro rakyat. Akibatnya, pengesahan (ketuk palu) berkali-kali molor dari jadwal yang telah ditentukan. 

“Kita tidak ingin ada bypass (melewati fase pembahasan, red), agar pembahasan anggaran itu benar-benar maksimal. Sehingga APBD Kalbar itu benar-benar pro rakyat,” kata Minsen, Ketua DPRD Kalbar, di ruang rapatnya usai Paripurna Laporan Badan Anggaran (Bang-Ang) terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Kalbar 2010 di Balairungsari DPRD Kalbar, Selasa (2/2). 

Dikarenakan fase-fase atau mekanisme pembahasan tersebut, ketuk palu APBD Kalbar pun terlambat. Tetapi Minsen menerangkan, keterlambatan ini bukan hanya dikarenakan pembahasan yang dilakukan tim anggaran. “Terlambat karena dari awal memang sudah terlambat, yakni ketika pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kalbar serta alat kelengkapan DPRD beberapa waktu lalu,” terang Minsen. 

Karena terlambatnya pelantikan Ketua dan Wakil DPRD Kalbar serta alat kelengkapannya tersebut berimbas pada terlambatnya penyerahan usulan mata anggaran dari eksekutif. “Jadi keterlambatan ini merupakan rentetan sejak awal,” terang Minsen. 

Sementara itu, Juru Bicara Bang-Ang DPRD Kalbar, Tony Kurniady ST menjelaskan, pembahasan materi Nota Keuangan dan RAPBD Kalbar 2010 ini telah memalui beberapa tahapan mekanisme pembahasan. “Dimulai dari penyampaikan secara resmi yang disampaikan Gubernur Kalbar dalam Rapat Peripurna DPRD Kalbar,” katanya. 

Setelah penyampaian dari eksekutif tersebut, dilakukan paripurna Pandangan Umum anggota DPRD Kalbar dilanjutkan dengan Jawaban Eksekutif. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat-rapat gabungan antara tim anggaran eksekutif dan legislatif serta para juru bicara fraksi DPRD Kalbar yang menyampaikan atau membacakan pandangan umum. 

Tony menjelaskan, untuk memaksimalkan materi pembahasan RAPBD Kalbar 2010, Bang-Ang DPRD Kalbar dengan Tim Anggaran Eksekutif membahas secara intensif pos per pos terhadap materi RAPBD tersebut. “Rapat-rapat gabungan dilaksanakan dari 25 hingga 29 Januari 2010,” ungkapnya. 

Dalam rapat-rapat gabungan tersebut, kata Tony, berbagai pendapat, saran dan pertanyaan disampaikan anggota Bang-Ang kepada Tim Anggaran Eksekutif. “Kesemuanya itu dilakukan untuk lebih memaksimalkan muatan materi RAPBD yang bermuara kepada kepentingan publik,” terangnya. 

Dari hasil pembahasan RAPBD tersebut, tambah Tony, terjadi penyesuaian dan perubahan. Namun, tetap mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafond Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD Kalbar. 

Setelah paripurna Laporan Bang-Ang terhadap Nota Keuangan dan RAPBD Kalbar tersebut, berarti pembahasan telah selesai. Selanjutnya memasuki tahapan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kalbar terhadap laporan tersebut yang dilakukan pada 4 Februari 2010. 

Pada PA tersebut, sembilan fraksi di DPRD Kalbar menyetujui hasil kerja Bang-Ang dan Tim Anggaran eksekutif itu menjadi APBD Kalbar 2010 tentunya dengan berbagai catatan-catatan. (dik)

APBD Kalbar 2010 Sangat Terlambat

Semula pengesahan (ketuk palu) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar 2010 ditargetkan pada 13 Januari 2010 lalu. Tetapi, target tersebut tidak dapat dipenuhi. 

“Sesuai agenda Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalbar, pengesahan APBD 2010 paling tidak 13 Januari,” kata Minsen, Ketua DPRD Kalbar ditemui di tempat kerjanya, belum lama ini. 

Target tersebut sudah terbilang terlambat, pasalnya pengesahan APBD paling lambat akhir tahun anggaran atau 31 Desember 2009. “Keterlambatan ini tidak bisa dielakkan,” kata Minsen. 

Sudah pun begitu, tambah dia, rapat-rapat yang direncanakan Banmus DPRD Kalbar sudah setiap hari, kecuali hari-hari libur. Dengan kata lain tim anggaran eksekutif dan legislatif akan bekerja siang dan malam untuk mengejar target pengesahan tersebut. 

Terlambatnya ketuk palu APBD Kalbar 2010 ini, kata Minsen, bukan berarti meremehkan pemerintah pusat. “Ini tidak ada unsur kesengajaan,” terangnya. 

Dia menjelaskan, keterlambatan ketuk palu ini, dikarenakan proses yang berlangsung, di mana bermula dari terlambatnya pelantikan Pimpinan Definitif DPRD Kalbar. 

Karena Pimpinan Definitif DPRD Kalbar terlambat dilantik, berdampak pada terlambatnya pembentukan atau pelantikan alat-alat kelengkapan DPRD Kalbar, seperti Badan Anggaran (Bang-Ang) dan lainnya. 

Dengan belum dibentuknya Bang-Ang, otomatis eksekutif tidak bisa menyerahkan draft RAPBD Kalbar 2010 ke legislatif. Akhirnya pembahasan yang seyogianya dimulai sekitar Juni 2009 harus dimulai di akhir tahun bahkan awal tahun anggaran yang baru. 

Melebihi batas yang ditetapkan pada 31 Desember 2009, tentunya menimbulkan kekhawatiran terjadi pemotongan atau penundaan dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke Kalbar. 

Oleh karenanya, konsultasi pun dilakukan ke pemerintah pusat, untuk menjelaskan keterlambatan pembahasan tersebut. Mendagri pun memahami keterlambatan itu, karena juga terjadi di beberapa provinsi lainnya di Indonesia. “Kalau mengenai sanksi (seperti pemotongan dan penundaan dana perimbangan, red) selama ini pusat masih bisa memahaminya,” ungkap Minsen. 

Hal tersebut sesuai dengan harapan, karena menurut Minsen, keterlambatan yang terjadi bukan disengaja atau karena keteledoran. Tetapi karena prosesnya yang lumayan panjang. 

Wakil Gubernur Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya SE MM pun mengatakan, keterlambatan pembahasan APBD 2010 ini memang patut dimaklumi, karena DPRD Kalbar berada pada masa transisi atau terkait dengan sebagian besar Anggota DPRD Kalbar baru kali pertama duduk sebagai wakil rakyat. “Kalau memang terlambat, memang kita harus menjelaskannya ke pusat, supaya tidak mendapat konsekuensi penundaan atau pemotongan dana perimbangan,” kata Christiandy. 

Keterlambatan yang dipahami pemerintah pusat tersebut, berbuah pada dispensasi waktu yang diberikan, yakni batas akhir ketuk palu pada 31 Januari 2010. Tetapi, hingga 13 Januari 2010–sesuai waktu yang ditargetkan–APBD Kalbar belum juga disahkan. 

Bahkan belum memasuki pembahasan gabungan antara tim anggaran eksekutif dan legislatif. Karena target itu tidak dapat dipenuhi, lagi-lagi ketuk palu diproyeksi pada 28 Januari 2010 atau beberapa hari sebelum dispensasi waktu yang diberikan pemerintah pusat 31 Januari 2010. (dik)

Molor Lagi

Setelah target pengesahan (ketuk palu) pada 13 Januari 2010 tidak dapat dipenuhi, ditarget kembali pada 28 Januari 2010 atau beberapa hari sebelum dispensasi waktu yang diberikan pemerintah pusat. 

“Pusat mengharapkan tanggal 31 Januari sudah ditetapkan. Tetapi, nampaknya kita lewat dari itu,” kata Drs H Syakirman, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar ditemui di sela Rapat Gabungan Tim Anggaran Lesislatif dan Eksekutif di Ruang Serbaguna DPRD Kalbar, Senin (25/1). 

Prediksi yang kemukakan Syakirman tersebut, didasarkan pada pembahasan gabungan antara tim anggaran legislatif dan legislatif baru satu kali dilakukan, setelah beberapa kali dibatalkan karena sesuatu dan lain hal. 

Pada rapat gabungan tim anggaran kali pertama tersebut pun, tim anggaran masih membahas jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kalbar. 

Masih membahas jawaban eksekutif, karena dinilai jawaban eksekutif kurang memuaskan fraksi-fraksi di DPRD Kalbar. “Mungkin masih ada yang belum terjawab dalam jawaban eksekutif yang sampai Pak Wagub beberapa waktu lalu,” kata Syakirman. 

Ketidakpuasan fraksi-fraksi terhadap jawaban eksekutif itu pun dinilai wajar, karena dalam pandangan umum, rata-rata setiap fraksi mengajukan puluhan pertanyaan yang harus dijawab eksekutif. 

Banyaknya pertanyaan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan tersebut, belum pernah terjadi sebelumnya. Saking banyaknya pertanyaan tersebut, jawaban eksekutif pun ikut-ikutan panjang. 

Sehingga Wakil Gubernur Drs Christiandy Sanjaya SE MM yang waktu itu menyampaikan jawaban eksekutif harus berjuang keras membacakannya di hadapan fraksi-fraksi DPRD Kalbar. 

Ketika Christiandy membacakan jawaban eksekutif tersebut, beberapa kali mantan Kepala Sekolah Immanuel Pontianak ini minum air putih yang disediakan di podium. Bahkan dia juga memanggil ajudannya Nico untuk membelikan air mineral ukuran sedang. 

Pimpinan Paripurna waktu itu memberikan opsi (pilihan) kepada Christiandy untuk melanjutkan membaca jawaban eksekutif atau hanya membagikan fotocopy-nya saja. 

Setelah menanyakan ke ajudanya mengenai jadwal kegiatan setelah paripurna itu, akhirnya Christiandy memilih untuk melanjutkan membaca jawaban eksekutif terhadap padangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalbar. 

Setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya jawaban eksekutif yang dibacakan Christiandy di podium Balairungsari DPRD Kalbar itu selesai dibacakan semuanya. 

Ternyata, jawaban eksekutif yang panjang lebar itu belum memberikan kepuasan pada sembilan fraksi di DPRD Kalbar. Sehingga pada rapat gabungan tim anggaran eksekutif dan legislatif kembali membahas jawaban tersebut. 

Syakirman mengatakan, mungkinan jawabab eksekutif yang diberikan membuat legislatif kurang puas. “Jadi dalam rapat ini (rapat gabungan tim anggaran kali pertama, red) kita lengkapi,” katanya. 

Kurang puas terhadap jawaban tersebut dipahami Syakirman, karena pertanyaan yang dikemukakan fraksi-fraksi DPRD Kalbar dalam pandangan umumnya begitu banyak. “Mungkin dari sekian banyak pertanyaan dan jawaban yang diberikan, mungkin ada yang terlewati menurut mereka,” ujarnya. 

Rapat gabungan tim anggaran eksekutif dan legislatif kali pertama tersebut dilakukan secara tertutup. “Ini kan rapat bersama, bukan untuk konsumsi publik, di sini kita diskusi,” terang Syakirman. 

Rapat gabungan tersebut dihadiri seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kalbar. Sehingga beberapa tidak dapat masuk ke Ruang Serbaguna DPRD Kalbar karena melebihi kapasitas. Beberapa SKPD pun terpaksa menunggu di luar ruang Serbaguna DPRD Kalbar. (dik)

Terlambat Ketuk Palu, Ganggu Pembangunan Kalbar

Keterlambatan pengesahan (ketuk palu) APBD Kalbar 2010 tentunya akan mengganggu jalannya pembangunan di Kalbar. Hal tersebut diakui semua pihak termasuk legislatif dan eksekutif. Ujung-ujungnya menganggu target pembangunan ke depan. 

“Apabila pelaksanaan pembangunan terlambat tentunya target pembangunan tidak akan tercapai,” kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar ketika Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafond Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kalbar di Balairungsari DPRD Kalbar, Rabu (23/12). 

Akibat lainnya, kata Cornelis, tentunya peran APBD sebagai penggerak perekonomian masyarakat dan perluasan kesempatan kerja juga menjadi terhambat. 

Oleh karenanya, komitmen legislatif dan eksekutif untuk menyelesaikan APBD Kalbar 2010 tepat waktu harus diperkuat. “Saya berharap komitmen kita bersama antara eksekutif dan legislatif agar dapat menyelesaikan APBD tepat pada waktunya,” kata Cornelis. 

Penyusunan APBD 2010 kali ini merupakan penyusunan kebijakan anggaran tahun kedua dalam waktu lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar kurun 2008-2013. 

Cornelis mengatakan, dalam kurun tersebut, semua pihak patut bersyukur, karena beberapa momentun yang direncanakan sebagai sasaran pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Sasaran tersebut berupa pembangunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia yang terdiri atas penyelenggaraan urusan pendidikan, kesehatan serta percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan di perdesaan. “Saya menyadari, pembangunan yang sudah direncakan dan dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya tuntas dan di sana-sini masih ditemukan berbagai hal yang harus dibenarhi berbagai aspek kehidupan dan pembangunan,” aku Cornelis. 

Oleh karenanya, kata Cornelis, ke depan semua pihak harus terus meningkatkan kerjasama serta berpartisipasi aktif untuk dapat memberikan saran dan pendapatan yang bersifat positif. “Khususnya dalam mengontrol segala kebijakan yang sedang dirancan atau akan dijalankan pemerintah daerah,” terangnya. 

Menurut Cornelis, hal tersebut penting, agar perwujudan sistem tata pemerintahan di Kalbar dapat berjalan baik dan benar serta sesuai dengan aturan ataupun perundang-undangan yang berlaku. “Tentunya segala kebijakan tersebut harus tetap menjunjung tinggi aspirasi masyarakat Kalbar secara keseluruhan,” katanya. (dik)

Padukan Pendekatan Teknokratis dan Politis

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalbar 2010 yang dilakukan Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif Kalbar dengan memadukan pendekatan matematis (teknokratis) dan aspiratif (politis). 

“Kedua pendekatan penyusunan anggaran itu merupakan kunci yang dapat mencerminkan skala prioritas dalam APBD Kalbar,” kata Tony Kurniadi ST, Juru Bicara Badan Anggaran (Bang-Ang) DPRD Kalbar ditemui di Balairungsari, Selasa (2/2). 

Terkait pendekatan teknokratis, menurut Tony, karena alokasi anggaran mesti mempertimbangkan substansi dari anggaran itu sendiri. “Hal akan terasa sulit bila kondisi keuangan relatif terbatas, sementara kebutuhan dan tuntutan pembangunan cukup banyak,” ungkapnya. 

Dikarenakan keterbatasan anggaran tersebut, kata Tony, penyusunannya dihadapkan pada persoalan dilematis, yakni di satu sisi pengeluaran anggaran infrastruktur fisik sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. 

Tetapi, di sisi lain, pengalokasian untuk peningkatan sumberdaya manusia juga sangat penting, karena juga akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. 

Selama ini, kata Tony, pengeluaran pembangunan Pemprov Kalbar masih terkonsentrasi pada bidang infrastruktur, belum memberikan perhatian yang memadai bagi bidang pembangunan manusia serta efisiensi anggaran. 

Di samping pendekatan teknokratis tersebut, terang Tony, dalam penyusunan anggaran juga harus menggunakan pendekatan aspiratif (politis) yang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran. 

“Karena dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagia pemegang kedaulatan,” terang Tony. 

Partisipasi tersebut, tambah dia, memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung. Namun, ragam dan kadarnya seringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. 

Padahal, terang Tony, seyogianya partisipasi masyarakat dilakukan secara utuh dengan melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah, mutlai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring serta evaluasi. “Ini merupakan daya dorong guna mewujudkan sistem manajemen pembangunan yang terpadu menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (dik)

Target Anggaran Pendapatan Kalbar 2010 sekitar Rp 1,54 T

Pada 2010, target pendapatan Kalbar sekitar Rp 1,54 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 622, 16 miliar, Dana Perimbangan sekitar Rp 914,71 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah sekitar Rp 4,5 miliar. 

“Target penerimaan dari PAD tersebut terdiri atas pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah,” kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar dalam pidatonya yang dibacakan Wakil Gubernur Kalbar ketika Penyerahan Nota Keuangan RAPBD Kalbar Tahun Anggaran 2010 di Balairungsari DPRD Kalbar, Senin (28/12). 

Christiandy mengungkapkan, pada 2010 pajak daerah sekitar Rp 487,95 miliar, retribusi daerah sekitar Rp 72,45 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar Rp 27,8 miliar. 

Sedangkan lain-lain PAD yang sah sekitar Rp 33,95 miliar. “Adanya peningkatan penerimaan tersebut dari peningkatan penerimaan pajak daerah,” terangnya. 

Peningkatan penerimaan pajak daerah tersebut berdasarkan pertimbangan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Kalbar. Sehingga meningkatkan penerimaan dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang otomatis pula meningkatkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). 

Faktor lainnya, kata Christiandy, yang menyebabkan akan meningkatnya penerimaan pajak daerah pada 2010, yakni masuknya objek kendaraan dinas (seperti kendaraan dinas TNI/Polri) ke dalam wajib pajak. “Sehingga meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” katanya. 

Terkait rencana penerimaan daerah dari dana perimbangan sekitar Rp 914,71 miliar, ungkap Christiandy, terdiri atas Bagi Hasil Pajak (BHP) sekitar Rp 102,86 miliar, Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) sekitar Rp 27,1 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 755,12 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 29,61 miliar. Sedangkan komponen penerimaan pajak daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sekitar Rp 4,5 miliar merupakan dana dari partisipasi pihak ketiga. (dik)