M O R D I A D I

Keterlambatan pengesahan (ketuk palu) APBD Kalbar 2010 tentunya akan mengganggu jalannya pembangunan di Kalbar. Hal tersebut diakui semua pihak termasuk legislatif dan eksekutif. Ujung-ujungnya menganggu target pembangunan ke depan. 

“Apabila pelaksanaan pembangunan terlambat tentunya target pembangunan tidak akan tercapai,” kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar ketika Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafond Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kalbar di Balairungsari DPRD Kalbar, Rabu (23/12). 

Akibat lainnya, kata Cornelis, tentunya peran APBD sebagai penggerak perekonomian masyarakat dan perluasan kesempatan kerja juga menjadi terhambat. 

Oleh karenanya, komitmen legislatif dan eksekutif untuk menyelesaikan APBD Kalbar 2010 tepat waktu harus diperkuat. “Saya berharap komitmen kita bersama antara eksekutif dan legislatif agar dapat menyelesaikan APBD tepat pada waktunya,” kata Cornelis. 

Penyusunan APBD 2010 kali ini merupakan penyusunan kebijakan anggaran tahun kedua dalam waktu lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar kurun 2008-2013. 

Cornelis mengatakan, dalam kurun tersebut, semua pihak patut bersyukur, karena beberapa momentun yang direncanakan sebagai sasaran pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Sasaran tersebut berupa pembangunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia yang terdiri atas penyelenggaraan urusan pendidikan, kesehatan serta percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan di perdesaan. “Saya menyadari, pembangunan yang sudah direncakan dan dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya tuntas dan di sana-sini masih ditemukan berbagai hal yang harus dibenarhi berbagai aspek kehidupan dan pembangunan,” aku Cornelis. 

Oleh karenanya, kata Cornelis, ke depan semua pihak harus terus meningkatkan kerjasama serta berpartisipasi aktif untuk dapat memberikan saran dan pendapatan yang bersifat positif. “Khususnya dalam mengontrol segala kebijakan yang sedang dirancan atau akan dijalankan pemerintah daerah,” terangnya. 

Menurut Cornelis, hal tersebut penting, agar perwujudan sistem tata pemerintahan di Kalbar dapat berjalan baik dan benar serta sesuai dengan aturan ataupun perundang-undangan yang berlaku. “Tentunya segala kebijakan tersebut harus tetap menjunjung tinggi aspirasi masyarakat Kalbar secara keseluruhan,” katanya. (dik)