M O R D I A D I

Semula pengesahan (ketuk palu) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar 2010 ditargetkan pada 13 Januari 2010 lalu. Tetapi, target tersebut tidak dapat dipenuhi. 

“Sesuai agenda Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalbar, pengesahan APBD 2010 paling tidak 13 Januari,” kata Minsen, Ketua DPRD Kalbar ditemui di tempat kerjanya, belum lama ini. 

Target tersebut sudah terbilang terlambat, pasalnya pengesahan APBD paling lambat akhir tahun anggaran atau 31 Desember 2009. “Keterlambatan ini tidak bisa dielakkan,” kata Minsen. 

Sudah pun begitu, tambah dia, rapat-rapat yang direncanakan Banmus DPRD Kalbar sudah setiap hari, kecuali hari-hari libur. Dengan kata lain tim anggaran eksekutif dan legislatif akan bekerja siang dan malam untuk mengejar target pengesahan tersebut. 

Terlambatnya ketuk palu APBD Kalbar 2010 ini, kata Minsen, bukan berarti meremehkan pemerintah pusat. “Ini tidak ada unsur kesengajaan,” terangnya. 

Dia menjelaskan, keterlambatan ketuk palu ini, dikarenakan proses yang berlangsung, di mana bermula dari terlambatnya pelantikan Pimpinan Definitif DPRD Kalbar. 

Karena Pimpinan Definitif DPRD Kalbar terlambat dilantik, berdampak pada terlambatnya pembentukan atau pelantikan alat-alat kelengkapan DPRD Kalbar, seperti Badan Anggaran (Bang-Ang) dan lainnya. 

Dengan belum dibentuknya Bang-Ang, otomatis eksekutif tidak bisa menyerahkan draft RAPBD Kalbar 2010 ke legislatif. Akhirnya pembahasan yang seyogianya dimulai sekitar Juni 2009 harus dimulai di akhir tahun bahkan awal tahun anggaran yang baru. 

Melebihi batas yang ditetapkan pada 31 Desember 2009, tentunya menimbulkan kekhawatiran terjadi pemotongan atau penundaan dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke Kalbar. 

Oleh karenanya, konsultasi pun dilakukan ke pemerintah pusat, untuk menjelaskan keterlambatan pembahasan tersebut. Mendagri pun memahami keterlambatan itu, karena juga terjadi di beberapa provinsi lainnya di Indonesia. “Kalau mengenai sanksi (seperti pemotongan dan penundaan dana perimbangan, red) selama ini pusat masih bisa memahaminya,” ungkap Minsen. 

Hal tersebut sesuai dengan harapan, karena menurut Minsen, keterlambatan yang terjadi bukan disengaja atau karena keteledoran. Tetapi karena prosesnya yang lumayan panjang. 

Wakil Gubernur Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya SE MM pun mengatakan, keterlambatan pembahasan APBD 2010 ini memang patut dimaklumi, karena DPRD Kalbar berada pada masa transisi atau terkait dengan sebagian besar Anggota DPRD Kalbar baru kali pertama duduk sebagai wakil rakyat. “Kalau memang terlambat, memang kita harus menjelaskannya ke pusat, supaya tidak mendapat konsekuensi penundaan atau pemotongan dana perimbangan,” kata Christiandy. 

Keterlambatan yang dipahami pemerintah pusat tersebut, berbuah pada dispensasi waktu yang diberikan, yakni batas akhir ketuk palu pada 31 Januari 2010. Tetapi, hingga 13 Januari 2010–sesuai waktu yang ditargetkan–APBD Kalbar belum juga disahkan. 

Bahkan belum memasuki pembahasan gabungan antara tim anggaran eksekutif dan legislatif. Karena target itu tidak dapat dipenuhi, lagi-lagi ketuk palu diproyeksi pada 28 Januari 2010 atau beberapa hari sebelum dispensasi waktu yang diberikan pemerintah pusat 31 Januari 2010. (dik)