M O R D I A D I

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalbar 2010 yang dilakukan Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif Kalbar dengan memadukan pendekatan matematis (teknokratis) dan aspiratif (politis). 

“Kedua pendekatan penyusunan anggaran itu merupakan kunci yang dapat mencerminkan skala prioritas dalam APBD Kalbar,” kata Tony Kurniadi ST, Juru Bicara Badan Anggaran (Bang-Ang) DPRD Kalbar ditemui di Balairungsari, Selasa (2/2). 

Terkait pendekatan teknokratis, menurut Tony, karena alokasi anggaran mesti mempertimbangkan substansi dari anggaran itu sendiri. “Hal akan terasa sulit bila kondisi keuangan relatif terbatas, sementara kebutuhan dan tuntutan pembangunan cukup banyak,” ungkapnya. 

Dikarenakan keterbatasan anggaran tersebut, kata Tony, penyusunannya dihadapkan pada persoalan dilematis, yakni di satu sisi pengeluaran anggaran infrastruktur fisik sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. 

Tetapi, di sisi lain, pengalokasian untuk peningkatan sumberdaya manusia juga sangat penting, karena juga akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. 

Selama ini, kata Tony, pengeluaran pembangunan Pemprov Kalbar masih terkonsentrasi pada bidang infrastruktur, belum memberikan perhatian yang memadai bagi bidang pembangunan manusia serta efisiensi anggaran. 

Di samping pendekatan teknokratis tersebut, terang Tony, dalam penyusunan anggaran juga harus menggunakan pendekatan aspiratif (politis) yang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran. 

“Karena dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagia pemegang kedaulatan,” terang Tony. 

Partisipasi tersebut, tambah dia, memiliki banyak bentuk, mulai dari keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang sifatnya tidak langsung. Namun, ragam dan kadarnya seringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. 

Padahal, terang Tony, seyogianya partisipasi masyarakat dilakukan secara utuh dengan melibatkan aktor-aktor pembangunan daerah, mutlai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring serta evaluasi. “Ini merupakan daya dorong guna mewujudkan sistem manajemen pembangunan yang terpadu menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (dik)