M O R D I A D I

PONTIANAK. Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH meminta anggota DPRD tidak menjadi eksekutor proyek. Ternyata hal itu mendapat reaksi keras dari anggota DPRD Kalbar. Orang nomor satu di Kalbar itu ditantang menunjukkan langsung legislator yang dimaksudnya.

"Kita minta Gubernur menunjukkan siapa anggota dewan yang menjadi eksekutor proyek itu," tegas Retno Pramudya SH, Ketua Komisi A DPRD Kalbar ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Retno sangat menyayangkan pernyataan Cornelis itu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrebang) di Sintang. "Kita pertanyakan dewan mana, jangan hanya menyebut dewan saja tanpa merincinya, ini bisa menimbulkan fitnah," katanya.

Dia menilai pernyataan Cornelis tersebut tentunya menambah buruk image anggota DPRD di mata masyarakat, tidak hanya kabupaten/kota tapi juga provinsi. "Padahal kita sekarang sekarang berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap legislatif," ujar Retno.

Salah satu upaya tersebut, terang dia, dengan melarang semua anggota legislatif sebagai pemain proyek. "Karena kalau dewan sudah bermain proyek tentunya tidak akan dapat menjalankan tuga dan fungsinya secara maksimal," terang Retno.

Tetapi Retno tidak menutup kemungkinan kalau masih ada anggota DPRD yang bermain atau mengeksekusi proyek. Oleh karenanya hal tersebut harus dibuktikan. "Kalau terbukti harus disampaikan secara transparan agar hal tersebut tidak terulang kembali," tegasnya.

Sebelumnya, diberitakan di beberapa media massa, ketika Musrenbang di Sintang, Cornelis mengatakan, biarkan eksekutif melaksanakan tugasnya dalam pembangunan jangan sampai dewan menjadi eksekutor proyek sehingga aspirasi yang masuk terkesan terdapat praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurut Cornelis, bila dewan ingin menyampaikan aspirasi hendaknya melalui mekanisme Musrenbang, agar perencananaan yang telah masuk dalam APBD tidak diutak-atik lagi.

Oleh karenanya, menurut Cornelis, anggota dewan sangat penting menghadiri Musrenbang. Sehingga aspirasi dari masyarakat dapat disampaikan dan diawasi agar bisa terealisasi.

Cornelis mengingatkan dewan, jangan dikarenakan proyek-proyek yang disampaikan merupakan aspirasi masyarakat, justru anggota dewannya yang mengerjakan proyek tersebut, tindakan itu salah. (*)