M O R D I A D I

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar menargetkan tingkat konsumsi ikan di Kalbar mencapai 30 kilogram per kapita per tahun, lebih tinggi dari saat ini yang hanya 23 kilogram per kapita per tahun.

"Akan kita genjot menjadi 30 kilogram per kapita per tahun," kata Gatot Rudiyono, Kepala DKP Kalbar ditemui usai membuka Rapat Sinkronisasi Perencanaan Progam atau Kegiatan 2011 Dinas Kelautan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar di Ruang Panorama Hotel Kartika Pontianak, Rabu (31/3).

Berbagai upaya akan dilakukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap ikan tersebut. Di antaranya dengan mengupayakan agar pakan ikan lebih murah dan mendorong peningkatan pembudidayaan ikan.

DKP akan mengupayakan harga pakan ternak lebih murah, karena dengan harga sekitar sekitar Rp 8-11 ribu per kilogram cukup memberatkan pembudidaya ikan untuk meningkatkan produktivitasnya.

Salah satu upaya yang ditempuh, dengan mengembangkan pakan berbahan baku residu (ampas/sisa) pabrik sawit. Pilot project-nya akan dilakukan di Sanggau. "Mudah-mudahan ini berhasil," harap Gatot.

Pemanfaatan sisa pabrik sawit ini sudah dilakukan riset, hasilnya akan lebih diefisienkan kembali. Kalau berhasil paling tidak harga pakan hanya sekitar Rp 3.500 per kilogram. "Coba bandingkan dengan harga pakan sekarang," kata Gatot.

Untuk pengembangan ini, kata Gatot, Dirjen DKP akan memberikan dana stimulus untuk pengembangannya kepada masyarakat di Sanggau. "Makanya kita minta dinas kabupaten mencari pelakunya," ungkapnya.

Selain berupaya agar harga pakan ikan lebih murah, kata Gatot, juga akan dilakukan upaya peningkatan produktivitas ikan melalui pemanfaatan, pagong, waduk dan sungai. "Kita juga mohon agar budidaya ikan jangan dirusak, seperti karena PETI, tolonglah ini bicara masa depan," harapnya.

Dengan harga pakan yang murah dan dilakukan peningkatan produktivitas ikan, kata Gatot diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi masyarakat Kalbar. Karena dengan harga pakan murah, tentunya harga jual ikan ke masyarakat juga akan terjangkau.

Selain itu, melalui upaya tersebut, tentunya akan menjadikan Kalbar sebagai penyumbang terbesar bagi Indonesia yang menargetkan produktivitas ikan mencapai 22,36 juta ton pada 2014. "Karena di Kalbar potensi ikannya mencapai sekitar 20 juta ton," terang Gatot.

Berbagai upaya ini, kata Gatot, agar mampu mendorong tingkat konsumsi ikan di masyarakat Kalbar. "Karena ikan sangat penting bagi kualitas sumberdaya manusia di Kalbar, karena mengandung protein, omega tiga yang penting bagi perkembangan otak anak," katanya.

Terpisah, Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH mengatakan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia selain asupan gizi yang harus dipenuhi, Pemprov Kalbar telah melakukan berbagai upaya di antaranya dengan memprioritaskan urusan pendidikan.

Dia mengatakan, penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu indikator untuk melihat capaian kinerja pembangunan manusia atau diistilahkan Human Developmen Indeks (HDI). "Rendahnya kualitas pendidikan kita capai selama ini, maka cenderung akan mempengaruhi HDI tingkat provinsi," terang Cornelis.

Oleh karenanya, terang Cornelis, melalui program prioritas pembangunan daerah dari tahun ke tahun, Pemprov Kalbar berupaya meningkatkan kinerja urusan pendidikan. "Tidak saja dibiayai melalui dana APBD, tetapi juga didampingi biaya APBN," ungkapnya.

Untuk melaksanakan urusan pendidikan ini, pada 2009 telah dialokasikan anggaran belanja langsung sekitar Rp 71,958 miliar. Dana tersebut untuk program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar sembilan tahun, pendidikan menengah, non formal, luar biasa, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, manajeman pelayanan pendidikan serta pendidikan tinggi.

"Melalui penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut, saya sangat menaruh perhatian yang tinggi, dengan harapan kita dapat melahirkan generasi-generasi muda yang berpotensi dan mampu membangun Kalbar ini," papar Cornelis.

Menurut dia, ketertinggalan dan kekurangmerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang masih dirasakan sebagian warga Kalbar, semestinya menjadi tantangan yang harus dihadapi. (dik)