M O R D I A D I

PONTIANAK. Di tengah kekurangan guru saat ini, Kalbar akan kehilangan ribuan guru lagi, karena pensiun serentak. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar mendesak pemerintah pusat segera mengantisipasinya.
"Kalbar akan sangat kekurangan guru pada beberapa tahun ke depan," kata Adrianus Asia Sidot, Bupati Landak ketika menerima kedatangan Badan Anggaran (Bang-Ang) RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, baru-baru ini.

Dia mengungkapkan, ribuan guru asal Nusa Tenggara yang diangkat dengan Intruksi Presiden (Inpres) dan ditugaskan di Landak saja pada era pemerintahan Orde Baru, kini menjelang pensiun. "Makanya kami mendesak Bang-Ang RI mendesak pemerintah pusat untuk mengantisipasinya," terang Adrianus.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kalbar Drs Akim MM mengungkapkan berdasarkan data sementara, guru yang pensiun di Kalbar pada tahun ini saja sekitar 220 orang.

Sedangkan tahun depan sekitar 300 orang, belum lagi dari Landak yang guru pensiunnya mencapai ribuan. "Tetapi ini masih bukan data keseluruhan, karena masih banyak kabupaten yang belum memasukkan data guru-guru pensiun," kata Akim.

Menghadapi guru pensiun ini, kata Akim, Pemprov Kalbar tentunya tidak dapat berbuat banyak. Karena perekrutan guru PNS merupakan kewenangan masing kabupaten/kota, belum lagi harus mendapat persetujuan dari pusat.

Sementara itu, Anggota Bang-Ang DPR-RI ketika kunjungan kerjanya ke Pontianak menyebutkan, dari sekitar 18 ribu guru honorer yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), hanya sekitar 9 ribu orang yang rencananya akan diangkat tahun depan. "Sisanya masih dalam proses pembahasan eksekutif," ujarnya.

Selain mengangkat guru-guru honorer menjadi PNS, untuk memenuhi kekurangan guru di seluruh Indonesia agar mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah pusat juga berupaya meningkatkan alokasi anggaran.

Hal tersebut disampaikan, Anggota Bang-Ang DPR-RI lainnya, Hanif Dahiri. "Telah diperjuangkan Komisi X DPR-RI melalui pembahasan alot dengan Tim Anggaran Eksekutif," katanya.

Setelah pembahasan tersebut, akhirnya pada 2010 dialokasi sekitar Rp 10 triliun untuk pendidikan. "Hendaknya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengajukan proposal tambahan anggaran bagi pengembangan pendidikan," saran Hanif. (*)