M O R D I A D I

PONTIANAK. Hingga 2009, sektor pertanian masih menjadi urusan pokok Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Ironisnya, pada awal 2010 tingkat kesejahteraan para petani malah menurun.

"Penyelenggaraan urusan pertanian masih merupakan urusan pokok yang harus dilaksanakan," kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar ketika menyampaikan Lapora Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2009 dalam Paripurna DPRD Kalbar, Rabu (31/4).

Sektor pertanian masih menjadi urusan pokok tersebut, karena didasarkan pada data Kalbar dalam Angka 2009, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya, baik atas dasar harga berlaku menuru lapangan usaha maupun harga konstans 2000 menurut lapangan usaha.

Berdasarkan data tersebut, sektor pertanian dan industri pengolahan, pertambangan non migas dan penggalian masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalbar.

"Sehingga dapat dikatakan bahwa potensi unggulan Kalbar masih terfokus pada sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan," terang Cornelis.

Dari data tersebut, tambah dia, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan pilihan, penyelenggaraan urusan pertanian masih menjadi urusan pokok. "Karena di samping sebagai salah satu faktor penggerak pertumbuahan ekonomi, juga diharapkan dapat memperluas lapangan usaha masyarakat," kata Cornelis.

Oleh karena itu, pada 2009 telah dianggarkan belanja untuk membiayai urusan pertanian yang cukup besar sekitar Rp 101,674 miliar atau sekitar 54,85 persen dari biaya untuk menyelenggarakan seluruh urusan pilihan.

Dari dana sebesar itu, dipergunakan untuk belanja tidak langsung sekitar Rp 28,098 miliar dan belanja langsung sekitar Rp 73,575 miliar untuk membiayai penyelenggaraan urusan pertanian.

Cornelis menjelaskan, belanja langsung penyelenggarakan urusan pertanian tersebut dipergunakan untuk melaksanakan program-program pertanian, di antaranya meningkatkan ketahanan pangan dan mengembangkan agribisnis.

Selain itu, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mengembangkan mutu pendidikan pertanian, mengembangkan sistem penerimaan siswa dan pembinaan kepribadian siswa pertanian.

Selanjutnya untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi sarana prasarana serta pengabdian pada masyarakat, memberdayakan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan, serta memberdayakan sumberdaya manusia dan kelembagaan.

Cornelis mengatakan, kecenderungan besarnya dana untuk mendukung penyelenggaraan urusan pertanian telah membawa pengaruh positif terhadap pengembangan sektor pertanian tanaman pangan terutama padi.

"Sehingga tidaklah berlebihan apabla saya sampaikan penghargaan yang telah kita terima dari Presiden RI berupa Satya Lencana Pembangunan Bidang Pertanian, karena kita telah berhasil meningkatkan produksi padi di atas 5 persen dari produksi tahun sebelumnya," ujar Cornelis.

Ternyata upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan pada tahun berikutnya. Hal tersebut dapat diketahui dari Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan yang mengalami penurunan.

Padahal Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen menjelaskan, semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.

NTP Gabungan pada Februari 2010 di Kalbar 101,22 turun 0,39 poin atau berubah 0,39 persen dibandingkan bulan sebelumnya 101,61 poin. "Hal ini disebabkan Indeks Harga yang Diterima Petani turun 0,17 persen. Sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani naik 0,23 persen," terang Iskandar.

NTP diperoleh dari perbandingan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dalam persentase. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian, merupakan salah satu indikator proxy untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. "NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi," kata Iskandar.

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada Februari 2010, It Kalbar menurun 0,17 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 121,76 pada Januari menjadi 121,55 pada Februari 2010.

Iskandar menjelaskan, penurunan It tersebut dipengaruhi penurunan indeks tanaman pangan 0,73 persen, kenaikan indeks tanaman hortikultura 2,34 persen, indeks Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) turun 0,53 persen, indeks peternakan naik 0,28 persen dan indeks perikanan naik 0,61 persen.

Sedangkan melalui Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pedesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Pada Februari 2010, Ib Kalbar meningkat 0,23 persen dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari 119,82 pada Januari menjadi 120,09 pada Februari 2010.

Iskandar menjelaskan, kenaikan Ib ini di mana komponen pendukungnya yakni Indeks Konsumsi Rumah Tangga meningkat 0,25 persen. Sedangkan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Pertanian meningkat 0,12 persen.

Naiknya Indeks Konsumsi Rumah Tangga pada Februari 2010 dibandingkan Januari 2010 juga menunjukkan terjadinya inflasi perdesaan. Pada Februari 2010, indeks ini naik 0,25 persen dibandingkan Januari 2010.

Kenaikan tersebut, kata Iskandar, disebabkan ketujuh pendukung subkelompok konsumsi rumah tangga, yaitu subkelompok bahan makanan naik 0,45 persen, subkelompok makanan jadi turun 0,01 persen, subkelompok perumahan naik 0,02 persen, subkelompok sandang naik 0,18 persen, subkelompok kesehatan naik 0,21 persen.

Selain itu, subkelompok transportasi dan komunikasi naik 0,04 persen. Sementara subkelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga tidak mengalami perubahan.

Sedangkan untuk indeks biaya produksi dan penambahan barang modal pertanian pada Februari 2010 dibandingkan bulan sebelumnya naik 0,12 persen, dari 113,67 menjadi 113,81.

Dari enam komponen pendukung subkelompok indeks ini, subkelompok obat-obatan dan pupuk naik 0,01 persen, subkelompok sewa lahan, pajak dan lainnya naik 0,03 persen, subkelompok transportasi naik 0,07 persen dan subkelompok penambahan barang modal naik 0,55 persen. Sementara subkelompok bibit dan upah buruh tani tidak mengalami perubahan. (*)