M O R D I A D I

SINGKAWANG. Mengatasnamaan pegawai dari PT (Persero) PLN untuk menyambungkan listrik menjadi penipuan modus baru di Kota Singkawang, seperti yang menimpa warga Jalan Satria beberapa waktu lalu. Calon pelanggan listrik diminta lebih berhati-hati

"Warga yang ingin mengurus listrik, misalnya untuk pemasangan baru, hendakya langsung ke kantor PLN, jangan membuat kesepakatan di luar, apalagi sampai mengeluarkan uang," kata Dr Tavip Putra Purba, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Singkawang, ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Sebelumnya, warga di Jalan Satria, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah yang benar-benar ingin rumahnya dialiri listrik mempercanyai seseorang bernama Andi yang mengaku sebagai pegawai PT PLN dan bersedia menyetor uang Rp 12 juta.

Tetapi hingga kini, rumah warga tersebut masih belum dialiri listrik. Merasa ditipu, warga pun menemui pihak PLN. Ternyata, perusahaan milik negara itu tidak mengenal calo listrik, Andi yang mengaku sebagai instalatir listrik.

Tavip sangat menyayangkan peristiwa tersebut menimpa warga yang sudah tidak sabar rumahnya diterangi listrik. Dengan terungkapkanya kasus seperti di Roban itu, dia menduga juga terdapat kasus-kasus serupa sebelumnya. "Mungkin saja terdapat kasus serupa. Hal ini mengindikasikan adanya permaianan orang dalam di PLN," katanya.

Olehkarenanya, Tavip meminta pihak PLN segera menelurusi permasalahan tersebut, bukan hanya sebatas kasus di Roban itu. "Kalau menemukan pihak yang bermain hendaknya segera bertindak tegas, bila menemukan oknum di PLN yang menipu seperti itu, hendaknya jangan ditutupi, masyarakat berhak mengetahuinya," tegasnya.

Dia juga meminta warga hendaknya segera melapor ke aparat yang berwajib bila merasa ditipu. "Aparat kepolisian dapat juga menelusuri permasalahan tersebut, karena kemungkinan penipuan seperti ini sudah lama berlangsung," kata Tavip.

Menurut Tavip, bisa saja orang dalam di PLN menyuruh orang di luar pegawai untuk mencari warga yang ingin memasang aliran baru dengan cara yang lebih cepat.

Setelah warga protes, barulah oknum tersebut mengaku tidak mengenal orang yang disuruhnya. "PLN juga hendaknya mengharuskan petugasnya menggunakan ID Card ketika akan memberikan pelayanan kepada pelanggannya, agar warga dapat mengetahui kalau yang bersangkutan benar-benar pegawai PLN," pungkas Tavip. (*)