Peran Pajak dan Retribusi Masih Kecil bagi Kabupaten/Kota

PONTIANAK. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari pajak dan retribusi diakui masih belum memadai dan peranannnya relatif kecil terhadap Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) terutama bagi daerah kabupaten/kota.

"Pemberian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang besar juga harus sejalan dengan pemberian kewenangan dalam hal keuangan, termasuk pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah," kata MH Munsin MH, Pelaksana Tugas (Plt) Sektretaris Daerah (Sekda) Kalbar ketika membuka Rapat Koordinasi Pendapatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar di Grand Mahkota Hotel, Kamis (10/6).

Menurut Munsin, pemberian kewenangan dalam hal pengelolaan pajak dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota tersebut agar terhindar dari ketergantungan daerah terhadap pusat.

Oleh karenanya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, di dalamnya mengamanatkan pemberian kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengelola pajak dan retribusi daerah.

Akibatnya diberlakukannya UU 28/2009 tersebut, pemerintah provinsi harus menyerahkan beberapa pajak dan retribusi ke kabupaten/kota. "Pada akhirnya berimplikasi terhadap realisasi penerimaan penapatan daerah," kata Munsin.

UU ini, tambah dina, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah. "Sekaligus untuk memperkuat otonomi daerah," terang Munsin.

Dia memaparkan, dalam UU tersebut juga mengatur penambahan jenis pajak dan retribusi daerah, perluasan basis pajak, pengaturan tarif pajak yang diserahkan ke daerah.

Selain itu, juga terdapat bagi hasil pajak provinsi dan pengalokasian hasil pajak daerah (earmarking), yakni sebagian hasil penerimaan dari pembayaran pajak tersebut dialokasikan untuk pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait pemberlakuan UU 28/2009 tersebut, memerlukan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota, oleh karenanya diadakanlah rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi mengenai pengelolaan pajak dan retribusi daerah ini.

Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar, Drs H Darwin Muhammad, dengan rakor tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai UU tersebut. "Sehingga terdapat persamaan persepsi antara instansi atau dinas di lingkugna Pemprov Kalbar dengan Pemerintah Kabupaten/kota," katanya.

Selain itu, dalam rakor tersebut juga akan dibahas lebih lanjut mengenai sinkronisasi tarif pajak dan retribusi kabupaten/kota. Sehingga diharapkan pelaksanaan (implementasi) UU 28/2009 itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. (*)

PLN akan Beli Listrik ke PTPN XIII

PONTIANAK. Listrik seringkali byarpet karena minimnya pasokan energi di PT (Persero) PLN. Untuk menambah pasokan itu, salah satunya dengan membeli energi dari limbah sawit PT (Persero) Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII.

"Saya tinggal menunggu PTPN XIII untuk diikat dengan perjanjian jual beli tenaga listrik," terang Widodo Budi Nugroho, General Manajer PT PLN Wilayah Kalbar ketika Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Ulin Room Hotel Santika Pontianak, Kamis (10/6).

Kalau telah diikat dengan perjanjian tersebut, berarti PT PLN sudah mendapat suplai dari PTPN XIII. "Mudah-mudahan 2011 sudah dapat suplai listrik dari PTPN," kata Widodo.

Suplai listrik tersebut dari pembangkit listrik yang dibangun PTPN XIII di Parindu, Sanggau menggunakan limbah-limbah sawit. "Kami juga akan intensifkan ke daerah-daerah lain untuk pemanfaatan energi terbarukan dari limbah sawit ini, baik dengan PTPN maupun perusahaan sawit lainnya," terang Widodo.

Dia mengungkapkan, pemanfaatan energi listrik dari limbah sawit ini sangat besar sekali potensinya di Kalbar, sekitar 300 megawatt, baik di PTPN XIII maupun pabrik-pabrik sawit swasta lainnya.

Widodo mengatakan, selain akan membeli listrik-listrik dari PTPN XIII, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan perusahaan sawit lainnya. "Saya akan menghbungi Gabungan Pengusaha Sawit untuk memaparkan potensi limbah sawit menjadi energi listrik," katanya.

Selain itu, Widodo mengungkapkan, perusahaan sawit-sawit lainnya juga memiliki pembangkit listrik dengan memanfaatkan limbah sawit. Tentunya dapat dimanfaatkan kalau dijual ke PLN untuk dialirkan ke masyarakat.

Widodo menjelaskan, membeli listrik dengan perusahaan-perusahaan sawit seharga Rp 850/kilowatt tentunya lebih murah ketimbang memanfaatkan mesin diesel dengan harga solar mencapai Rp 6.500 liter. "Dengan kita membeli energi terbarukan dari perusahaan sawit ini, setidaknya mengurangi kerugian di kita," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian Pengembangan Usaha, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan PTPN XIII menjelaskan, potensi listrik yang dihasilkan limbah Pabrik Minyak Sawit (PMS) dengan kapasitas olah 30 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam dapat menghasilkan sekitar 54.990 megawatt listrik per tahun.

Dia menjelaskan, terdapat beberapa jenis limbah sawit yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi energi listrik, yakni Fiber, Shell, Tankos dan Bio Gas (CH4).

"Kami telah memanfaatkan fiber dan bio gas itu untuk memenuhi kebutuhan listrik ketika operasional dan untuk mengaliri listrik di rumah karyawan-karyawan pabrik," terang Purwadi.

Tetapi di PTPN masih terdapat limbah sawit berupa shell dan tangkos yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi listrik. "Sekarang kita sedang melakukan studi kelayakan tentang limbah tersebut," ungkap Purwadi.

Studi kelayakan yang dimaksudkan Purwadi tersebut dilihat dari sisi finansial, sosial dan teknis. Dari sisi finansial untuk mengetahui dana yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit listrik memanfaatkan limbah shell dan biogas itu.

Sedangkan studi kelayakan dari sisi sosial itu, melihat dampaknya terhadap lingkungan dan berapa saja tenaga kerja yang dapat diserap untuk membangun pembangkit listrik itu. "Tentunya akan berdampak sekali, ini yang kita lihat layak atau tidak," ujar Purwadi.

Sedangkan studi kelayakan teknis, kata Purwadi, terdiri atas potensi yang dimiliki layak atau tidak dijadikan sumber energi untuk dijual. "Setelah itu baru kita eksekusi desainnya untuk menjadi produk alternatif. Dari sini pula akan diketahui jumlah harga jual per kilovolt-nya," terangnya.

Selanjutnya hasil studi kelayakan itu akan ditawarkan ke investor, dan tentunya akan terjadi proses lelang atau tawar menawar harga pembangunan pembangkit listrik memanfaatkan limbah PMS itu.

Dia mengungkapkan, potensi limbah PMS dan perkebunan kelapa sawit PTPN XIII distrik Kalbar terdiri atas, Pabrik Ngabang 2-3 megawatt, Pbarik Parindu dan Kembayan 5-6 megawatt, Pabrik Gunung Meliau dan Rimba Belian 4-5 megawatt. (*)

Frederika Dorong Kemunculan Juni Mulia Lainnya

PONTIANAK. Keberhasilan Juni Mulia sebagai Putri Indonesia Favorit 2010, hendaknya menjadi cambuk bagi generasi putri lainnya untuk berkiprah di tingkat Nasional untuk mengharumkan nama Kalbar.

Demikian dikatakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalbar, Ny Frederika Corneils SPd ketika meneriman kedatangan Putri Indonesia Favorit, Juni Mulia di kediaman istri Gubernur Cornelis ini di Jalan Danau Sentarum, Kamis (10/6).

Frederika menyambut baik kedatangan putri terbaik Kalbar tersebut dan merasa bangga atas prestasi yang diraih mahasiswi Universitas Pelita Harapan Jakarta itu sebagai Putri Indonesia Favorit. "Pencapai ini merupakan perjuangan yang gigih dengan tampil dan berbicara di tingkat nasional dan meraih prestasi," katanya.

Tetapi, keberhasilan yang diraih Juni Mulia tersebut, kata Frederika, harus ditingkatkan lagi. "Keberhasilan yang diraihnya saat ini harus menjadi cambuk untuk meraih yang lebih baik dan mencapai cita-cita," ujarnya.

Frederika mengharapkan Juni Mulia meraih hasil yang lebih baik lagi di even-even berikutnya. "Umur masih muda, sudah berpengalaman, tentunya banyak peluang yang bisa diraihnya," katanya.

Mantan guru ini mengharapkan keberhasilan Juni Mulia di ajang Nasional menjadi inspirasi bagi generasi muda Kalbar lainnya untuk turut berkiprah. "Hendaknya generasi muda juga mengembangkan diri guna meningkatkan prestrasi," harapnya.

Melihat keberhasilan yang diraih putri asal Kalbar ini, Frederika mengharapkan dapat membuat generasi putri lainnya merasa tergugah, tidak malu atau minder untuk tampil di tingkat Nasional. "Banyak putri dari Kalbar yang pintar, cerdas, cantik, mungkin masih banyak yang minder, malu atau takut untuk tampil," ungkapnya.

Kehadiran Putri Indonesia Favorit 2010, Juni Mulia ke kediaman Frederika itu didampingi kedua orangnya, Heryanto Gunawan dan Sri Widiarti.

Juni Mulia yang merupakan putri dari tiga bersaudara ini, sedang duduk di bangku kuliah di Universias Pelita Harapan Jakarta, kini telah masuk Semester VIII. Cita-citanya memang ingin mengabdi semaksimal mungkin untuk Kalbar. (*)

Food Estate Tak Hanya di Kawasan Surplus Padi

PONTIANAK. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar mengusulkan seluruh kabupaten/kota kecuali Pontianak, dijadikan kawasan pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi (Food Estate), termasuk kawasan yang minus produktivitas padi.

"Selain mengutamakan tujuh daerah yang produktivitas padinya surplus, daerah yang minus pun kita coba untuk menerapkan konsep Food Estate ini," kata Ir H Hazairin MS, Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura dan Tanaman Pangan ditemui usai pembukaan Sosialisasi UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (9/6).

Food Estate ini merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan lahan yang sangat luas.

Hazairin mengatakan, dalam program Food Estate ini bukan hanya menanam padi, tetapi juga membangun infrastruktur, mekanisasi produksi, penggunaan irigasi yang benar dan lainnya.

Dengan Food Estate ini, Hazairin optimis, produktivitas pangan di Kalbar akan meningkat hingga 100 persen ketimbang sebelum konsep tersebut dilaksanakan.

Oleh karenanya, bukan hanya daerah surplus yang diusulkan menerapkan Food Estate, seperti Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Landak, Ketapang dan Kayong Utara. Tetapi juga daerah yang kawasannya minus produksi padi, seperti Sanggau, Sekadai, Sintang, Melawi, Kepuas Hulu dan Singkawang.

"Kalau sudah terkonsentrasi dan terintegrasi, diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas, dengan harapan kita dapat menjadi penyangga pangan utama di Kalimantan atau bahkan kalau bisa diekspor," kata Hazairin.

Dia mengungkapkan, tahun ini konsep tersebut sedang direncanakan. Bila tanpa halangan, pada 2011 sudah mulai dilaksanakan di 13 kabupaten/kota di Kalbar. "Kita sudah rapatkan dengan ke Komisi B DPRD Kalbar, dan katanya mereka akan mengunjungi lokasi yang kita usulkan untuk dijadikan Food Estate itu," terang Hazairin.

Hasil perhitungan sementara, untuk membangun Food Estate diproyeksi sekitar Rp 2 miliar untuk satu kawasan seluas sekitar 100 hektar. Di kawasan itu akan ada lahan pertanian, irigasi, alat-alat pertanian. "Di areal itu dari proses tanaman, hingga pengolahan hasil menggunakan mesin," kata Hazairian. (*)

Awal Tahun Depan, IPDN Regional Kalbar akan Beroperasi

PONTIANAK. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meninjau langsung lokasi didirikannya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPBD) Regional Kalbar. Bila dianggap layak, tahun depan proses pendidikan pamong praja itu dimulai.

"Hari ini (kemarin, red) merupakan kunjungan final untuk melihat persiapan terakhir," kata Dyah Anggraini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI ditemui wartawan usai menemui Gubernur Kalbar Cornelis di Pendopo Guberur Kalbar, Rabu (9/6).

Dyah menjelaskan, sebelumnya telah dilakukan inventarisasi terhadap daerah yang memungkinkan untuk dijadikan lokasi IPDN Regional. Dari inventarisasi tersebut terdapat lima lokasi yang dapat memenuhi persyaratan, yakni Kalbar, Pekan Baru (Riau), Bukit Tinggi (Sumbar), Makassar (Sulsel) dan Manado (Sulut).

Hasil inventarisasi ini dikoreksi kembali, terang Dyah, mengenai apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadikannya penempatan sementara bagi praja.

Selain Kalbar yang memasuki proses tahap akhir, empat daerah lainnya sudah mulai berjalan. "Rencananya di Kalbar ini, pamong praja akan mulai didik awal tahun depan, kalau empat daerah lainnya sudah mulai tahun ini," kata Dyah.

Dia menjelaskan, Unit Penanganan Rehabilitasi Sosial (UPRS) Dinas Sosial (Dinsos) Kalbar di Kecamatan Sungai Ambawang, Jalan Transkalimantan dan Kabupaten Kubu Raya.

Sebelum pemeriksaan tahap akhir ini, kata Dyah, di Kalbar sebelumnya juga pernah dilakukan pemeriksaan mengenai kelayakan lokasi IPDN Regional.

Ketika itu, Dyah yang pergi bersama Gubernur Cornelis telah memberikan masukan atau permintaan koreksi untuk lokasi IPDN Regional Kalbar.

Pada kunjungan tahun lalu itu, kata Dyah, koreksi sudah dilakukan terhadap pembangunan lokasi penempatan sementara bagi pamong praja. "Kali ini finalisasinya pemeriksaannya, kalau dianggap layak, maka akan ada asrama, praja pun akan dididik di sini awal tahun depan," ujarnya.

Dyah menjelaskan, pebangunan IPDN Regional ini bukan dikarenakan kondisi keuangan IPDN Jatinangor yang kekurangan atau lainnya. "Tetapi lebih didasarkan pada tingginya kebutuhan akan pamong praja di daerah," katanya.

Menurut dia, kalau dibandingkan antara kebutuhan dan jumlah pamong praja di daerah sangat jauh perbedaannya. "Mengenai kebutuhan pamong praja itu, gubernur bupati/walikota menyampaikannya ke Mendagri," terang Dyah.

Penyampaikan kebutuhan pamong praja yang disampaikan gubernur, bupati/walikota ini akan menjadi pertimbangan Mendagri untuk memenuhi kebutuhan pamong praja di daerah.

Dyah mengungkapkan, hingga kini terdapat 17 ribu alumni di seluruh Indonesia, tetapi hal tersebut belum sebanding dengan jumlah kebutuhannya di daerah –walaupun kebutuhan daerah belum terinventarisasi secara rinci.

Tetapi sebagia gambaran, di seluruh Indonesia terdapat 74 ribu desa/kelurahan, 6.354 kecamatan dan 497 kabupaten/provinsi. "Kalau per kecamatan itu membutuhkan tiga alumni IPDN saja, sudah berapa jumlah yang dibutuhkan," katanya.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan, segala persiapan telah dilakukan dengan menyediakan fasilitas seadanya. Di lokasi yang tinjau Sekjen Kemendagri itu. "Untuk pembangunan gedung, asrama, tempat perkuliahan dan lainnya itu, nanti akan ita baicara," ujarnya.

Cornelis menerima langsung kedatangan rombongan Sekjen Kemendagri. Tamu dari pusat tersebut diterima pagi kemarin di Pendopo Gubernur Kalbar sebelum berangkat ke lokasi IPDN yang akan dinilai layak atau tidak. (*)

Jangan Korbankan Lahan Pertanian

PONTIANAK. Pesatnya pembangunan menyebabkan lahan pertanian kian tergusur gedung-gedung, baik dikarenakan pertambahan jumlah penduduk maupun karena perluasan areal perkebunan yang tidak mematuhi ketentuan.

"Jangan sampai itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi lalu kita mau makan apa," kata Drs Christiandy Sanjaya SE MM, Wakil Gubernur Kalbar ditemui usai membuka Sosiaisasi UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (9/6).

Kekhawatiran akan semakin hilangnya lahan pertanian di Kalbar, kini mulai terobati dengan diterbitkannya UU 41/2009 tersebut. "Ini yang mau kita sosialisasikan. UU itu intinya mengamanatkan untuk melestarikan lahan untuk pangan yang berkelanjutan," kata Christiandy.

Kalau perlu, kata Christiandy, UU tersebut ditindaklanjuti dengan peraturan daerah (perda) agar lahan pertanian pangan di Kalbar dapat di jaga atau dilestarikan demi ketahanan pangan.

Ditambahkannya, kondisi luas geografis Kalbar tentunya jangan membuat semua pihak berpangku tangan dalam mempertahankan keberlangsungan lahan pertanian pangan. "Kalbar jangan tenang-tenang saja," kata Christiandy.

Luas geografis Kalbar yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya, tentu membuat beberapa pihak tidak merasa khawatir akan kehilangan lahan pertanian di Kalbar.

Tetapi, menurut Christiandy, potensi kehilangan lahan pertanian juga harus tetap diwaspadai sejak dini, agar tidak terjadi seperti di Jawa, di mana tingkat pertambahan penduduknya tinggi, membutuhkan rumah atau bangunan yang banyak. "Akibatnya lahan pertanian yang dikorbankan, kita tidak mau seperti itu," katanya. (*)

Perbatasan Menjadi Sumber Gangguan Hubungan Antarnegara

PONTIANAK. Tidak maksimalnya mengelola kawasan perbatasan Kalbar (Indonesia)-Serawak (Malaysia), memunculkan berbagai persoalan. Di antaranya, garis batas tidak jelas, pelintas gelap, pencurian sumberdaya alam dan lainnya. Sehingga menjadi sumber yang mengganggu hubungan antarkedua negara bertetangga ini.

"Kondisi geografis yang merupakan sumber masalah dapat mengganggu hubungan antarnegara, terutama posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara," kata Parlindungan Purba, Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) ketika Focus Group Discussion, Eksaminasi Pertimbangan Legal Pusat-Daerah Pengelolaan Perbatasan di Magister Management Untan Pontianak, Rabu (9/6).

Parlindungan mengatakan, wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempunyai dampak penting dan berperan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertahanan dan keamanan. "Selain itu memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan di wilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkun nasional maupun regional," katanya.

Ironisnya, kenyataan di lapangan, pemerintah dinilai kurang mengelola batas wilayah dan negara. Padahal, UU 43/2008 tentang Wilayah Negara telah diundangkan.

Terkait dengan permasalahan perbatasan dan peraturan yang mengaturnya, Parlindungan mengharapkan terjadi pemetaan permasalahan serta mendorong memperjelas kedudukan masyarakat dan daerah dalam mengelol kawasan perbatasan.

"Kami merasa ini menjadi tanggung jawab kami untuk memetakan sekaligus mendorong agar perundang-undangan di Indonesia dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat," kata Parlindungan.

Selain itu, dia akan terus memperjuangkan pembangunan hukum yang lebih selaras, seimbang dan berkeadilan antara pusat dan daerah. "Sehingga ke depan dapat bekerjasama untuk lebih memperat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI," pungkas Parlindungan.(*)

Polutan Silih Berganti, Biota Air Nyaris Lenyap

PONTIANAK. Untuk menemukan ikan gendang-gendis di aliran Sungai Kapuas tidak semudah seperti bertahun-tahun lalu. Keberadaannya mungkin tinggal legenda, akibat polutan yang datang silih berganti mencemari sungai terpanjang di Indonesia itu.

"Ketika masa jaya-jayanya sektor perkayuan di Kalbar, Sungai Kapuas itu tercemar zat phenol, formalin, urea, melamin dan zat berbahaya lainnya," ungkap Prof Dr Thamrin Usman, Dekan MIPA Untan ditemui di ruang kerjanya, Rabu (9/6).

Pencemaran tersebut terjadi karena perusahaan-perusahaan perkayuan di pinggir Sungai Kapuas seperti di Sungai Raya membuang limbah berbahaya itu ke sungai.

Seiring dengan meredupnya sektor perkayuan di Kalbar, satu-satu persatu perusahaan perkayuan itu pailit atau tidak dapat beroperasi lagi. Hal itu tentunya berdampak positif bagi Sungai Kapuas, karenanya tentunya polutan akan sedikit berkurang. Walaupun selama ini sudah menyebabkan beberapa ikan jarang terlihat lagi seperti ikan gendang gendis.

Tetapi, kata Thamrin, kendati sektor perkayuan telah redup dan banyak perusahaan yang bangkrut, zat-zat yang berbahaya yang dibuangnya masih mencemari Sungai Kapuas dan terus mengancam kesehatan masyarakat.

Pasca zat-zat berbahaya yang dibuang perusahaan perkayuan ke sungai itu, semunya tentu beranggapan pencemaran Sungai Kapuas akan berkurang.

Kenyataannyannya, pasca perusahaan perkayuan, penyumbang polusi air Sungai Kapuas beralih ke rumah tangga, menambah polusi yang lebih dulu dibuang perusahaan-perusahaan tersebut.

Terkait pencemaran ini, Thamrin menyarankan pemerintah agar membuat semacam sentra pembuangan limbah. Agar perusahaan maupun masyarakat atau rumah tangga tidak lagi membuang limbahnya ke sungai seperti deterjen, minyak dan lainnya. "Karena hal tersebut membahayakan kesehatan masyarakat, dan mempengaruhi kualitasi sumberdayanya," katanya. (*)

Tambah Penyertaan Modal ke Bank Kalbar

PONTIANAK. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar didorong untuk menambah nilai penyertaan modal ke Bank Kalbar, bukan hanya Rp 20 miliar.

"Ini salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD Kalbar," kata H Alifuddin SE MM, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal ke Bank Kalbar DPRD Kalbar ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/6).

Menurut Alifuddin, memperbesar jumlah penyertaan modal ke Bank Kalbar tersebut tentunya berdampak pada semakin baiknya pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Kita mengharapkan modal itu tidak bertelur di pusat, tetapi diharapkan benar-benar untuk mengembangakan perekonomian di Kalbar," katanya.

Dengan upaya peningkatan penyertaan modal dari Pemprov Kalbar itu diharapkan dapat mendorong Bank Kalbar untuk memaksimalkan pemanfaatannya untuk mengembangakan perekonomian masyarakat. "Hal ini yang akan kita perkuat dalam Perda penyertaan modal nantinya," kata Alifuddin.

Upaya untuk meningkatkan penyertaan modal dari Pemprov Kalbar itu dilakukan karena beberapa pertimbangan. Menurut Alifuddin, di antaranya, Bank Kalbar dinilai sehat dan terus berupaya mengembangkan UMKM yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan PAD Kalbar.

Selain itu, tambah dia, Bank Kalbar juga membutuhkan dana sekitar Rp 600 miliar. Sementara hingga 2009, total modal yang disertakan Pemprov Kalbar hanya sekitar 111,3 miliar dan tahun ini disertakan lagi Rp 20 miliar sehingga menjadi Rp sekitar 220 miliar ditambah lagi dari penyertaan modal pemerintah kabupaten/kota. "Tentunya jumlah tersebut masih jauh dari yang dibutuhkan," kata Alifuddin.

Oleh karenanya, Alifuddin mengharapkan, jumlah penyertaan modal dari Pemprov Kalbar itu ditambah atau lebih besar lagi pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Bank Kalbar menargetkan penyaluran kreditnya pada 2010 mencapai sekitar Rp 3,8 triliun. Karena semakin membaiknya kondisi perekonomi dan daya beli masyarakat Kalbar. (*)

Ekspor Kalbar ke AS Turun 43,4 Persen

PONTIANAK. Dari sembilan negara tujuan ekspor Kalbar, hampir semuanya mengalami peningkatan ekspor pada April 2010 dibandingkan bulan sebelumnya, kecuali ekspor ke Amerika Serikat (AS) yang menurun 43,4 persen, India 35,13 persen dan Taiwan 64,27 persen.

"Negara China, Jepang dan Singapura merupakan tiga negara tujuan ekspor Kalbar terbesar pada April 2010, masing US 37,23 juta, US$ 8,43 juta dan US$ 5,41 juta dengan kontribusi 79,09 persen," ungkap Iskandar Zulkarnaen, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar ketika Berita Resmi Statistik di Disterkeswan Kalbar, belum lama ini.

Iskandar menjelaskan, ekspor Kalbar ke sembilan negara tujuan utama pada April 2009 meningkat 28,88 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Demikian pula pada periode Januari-April 2010, ekspor Kalbar ke sembilan negara tujuan utama juga meningkat sekitar 86,97 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Nilai ekspor Kalbar pada periode Januari-April 2010 hampir semuanya meningkat bila dibandingkan periode yang sama sebelumnya kecuali ekspor ke Jepang dan Republik Korea, masing-masing turun 7,77 dan 12,4 persen," terang Iskandar.

Dia mengatakan, tujuan ekspor Kalbar pada April 2010 asih didominasi negara Asia, yakni dengan kontribusi 89,73 persen. Sedangkan kontribusi nilai ekspor ke Amerika Serikat 2,77 persen, Argentina 2,54 persen, Brazil 1,86 persen dan negara lainnya 3,1 persen.

Sedangkan nilai impor Kalbar dari sembilan negara asal pada April 2010 menurun 172,37 pesen dibandingkan Maret 2919. Sebagian besar impor Kalbar dari Asia US$10,79 juta atau sekitar 83 persen, sisanya dari Rusia Federation 9,31 persen, Amerika Serikat 4,41 persen serta 3,29 persen dari negara lainnya.

Iskandar mengatakan, Thailand, China dan Malaysia merupakan tiga negara pemasok terbesar bagi Kalbar pada April 2010, yakni US$ 8,02 juta atu 61,66 persen dari keseluruhan impor Kalbar.

Selain ketiga negara tersebut, negara utama pemasok impor Kalbar juga dari Rusia Federation, Singapura dan Jepang dengan andil impor Kalbar masing-masing 9,31 persen, 9,26 persen dan 8,45 persen. (*)

Pemprov Kalbar Tunggu Hasil Audit BPK

PONTIANAK. Hingga kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar belum dapat menyusun draft APBD Perubahan 2010, karena menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD 2009.

"Kita masih menunggu hasil audit BPK untuk menyusun APBD Perubahan 2010," kata MH Munsin MH, Pelaksan Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar ditemui di Randayan Resort, baru-baru ini.

Setelah laporan hasil audit BPK terhadap APBD 2009 barulah Pemprov Kalbar dapat menyusun draft APBD Perubahan 2010 untuk diparipurnakan di DPRD Kalbar.

Pemprov Kalbar menunggu hasil audit BPK tersebut, karena tanpa hal tersebut, tidak diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2009. Sehingga sulit menyusun draft APBD Perubahan 2010 yang di dalamnya termasuk Silpa itu.

Munsin menjelaskan, untuk mengantisipasi defisit anggaran, Silpa 2009 diproyeksi sekitar Rp 135 miliar. Tetapi, bila hasil audit BPK nantinya menyebutkan Silpa di bawah angka yang diprediksi tersebut, tentunya akan mempengaruhi penyusunan draft APBD Perubahan 2010.

Kendati demikian, semua SKPD Kalbar sudah mulai menyusun draft APBD Perubahan 2010 mengacu pada skala prioritas pembangunan di Kalbar.

Setelah hasil audit BPK diserahkan, akan dilakukan penyesuaian draft APBD Perubahan 2010 itu. Selanjutnya diserahkan ke DPRD Kalbar melalui paripurna dan dibahas untuk disahkan sebagai APBD Perubahan 2010. (*)

Banyak Remaja Berhubungan Badan dengan Pacarnya

PONTIANAK. Hasil survei United Nations Population Fund (UNPF) periode 2005-2010 menyebutkan, 14 persen remaja laki-laki dan 6 persen remaja perempuan berhubungan badan sebelum menikah.

"50 persen di antaranya melakukan hubungan badan dengan pacarnya," ungkap Eka Sulistia Ediningsih, Kepala Bidang (Kabid) Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar, ditemui di tempat kerjanya, Selasa (8/6).

Dia menjelaskan, survei UNPF itu dilakukan di enak provinsi di Indonesia, yakni Kalbar, Aceh, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barang (NTB), Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Selatan (Sumsel).

Remaja laki-laki yang berhubungan badan sebelum menikah itu, selain dengan pacar, juga terdapapat dengan tunangan, Penjaja Seks Komersil (PSK), dengan teman dan lainnya.

Alasan berhubungan badan sebelum menikah tersebut, karena suka sama suka, ingin tahu, dorongan kawin, pengaruh obat-obatan dan minuman keras serta faktor lainnya.

Survei tersebut juga menyebutkan, remaja laki-laki kali pertama berhubungan badan itu berusia 11 tahun. Sedangkan perempuan 12 tahun, karena ada anak Sekolah Dasar (SD) siap "dipakai". Akibatnya, banyak kasus remaja yang aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan.

Eka menjelaskan, perempuan berumahtangga dan bereproduksi itu idealnya ketika memasuki usia 20 tahun. "Ketika organ reproduksinya sudah siap," terangnya.

Sementara tenggat waktu yang baik untuk bereproduksi itu selama 15 tahun dengan jarak ideal antaranak 5 tahun atau anak kedua lahir setelah anak yang pertama berusia 5 tahun. "Jangan sampai ada lebih dari satu balita (bayi di bawah lima tahun, red) di rumah," ingat Eka.

Hasil survei UNPF itu, terang Eka, tentunya sangat mengkhawatirkan, karena dapat mengancam kualitas sumberdaya manusia remaja di Kalbar. Oleh karenanya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian semua pihak.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya generasi muda di Kalbar, kata Eka, perlu digencarkan pendidikan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan pemahaman mengenai program kependudukan.

"Selain itu perlu penataan keluarga dengan memerhatikan kesehatan reproduksi, agar pasangan yang baru menikah mendapat kesempatan untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik," terang Eka.

Menyiapkan kehidupan yang lebih baik, maksud Eka itu, di antaranya menyiapkan pendidikan, kesehatan, masa depan keluarga yang lebih baik dan tertata. (*)

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Bakal Naik 100 Persen

PONTIANAK. Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu unit akan dikenakan pajak progresif kendaraan bermotor. Bila sebelumnya hanya 1,5 persen, tidak lama lagi bakal meningkat hingga melebihi 100 persen.

"Tidak menutup kemungkinan pajak progresif kendaraan bermotor di Kalbar 2,5 persen lebih," ungkap Dedy Arfian ST, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah DPRD Kalbar ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/6).

Jumlah tersebut tentunya lebih besar dari sebelumnya, di mana pajak progresif kendaraan bermotor di Kalbar hanya dikenakan 1,5 persen bagi kendaraan kedua pribadi yang dimiliki seseorang. Tarif progresif itu dikenakan berdasarkan nama atau alamat yang sama dari kendaraan pribadi tersebut.

Dedy menjelaskan, kemungkinan meningkatnya pajak progresif kendaraan bermotor itu, karena di dalam UU 28/2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010 itu, memberikan ketentuan antara 2-10 persen. "Itu akan kita bahas dalam rapat-rapat pansus," katanya.

Dia menjelaskan, nilai pajak progresif setiap kendaraan itu akan berbeda-beda. Bila kendaraan roda dua kemungkinan dikenakan nilai atau standar terendah, yakni 2 persen sesuai amanah UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. "Karena pemilik kendaraan roda ini merupakan masyarakat ekonomi menengah," terang Dedy.

Sedangkan untuk roda empat, nilai pajak progresifnya ditentukan berdasarkan besaran volume ruang bakar mesin (CC) kendaraan tersebut. "Semakin tinggi CC-nya, tentunya pajak progresif yang dikenakan juga semakin besar," kata Dedy.

Tarif progresif itu ditentukan berdasarkan nama dan atau alamat yang sama, isi silinder, dan usia kendaraan. Untuk kendaraan jenis angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, pemerintah pusat/daerah, dan TNI/Polri, tidak dikenakan tarif progresif.

Pajak progresif ini untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor dengan mengerem keinginan masyarakat untuk membeli kendaraan lebih dari satu unit. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada penghematan pemakaian energi.

Menurut Dedy, pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor ini tidak hanya untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor di Kalbar tetapi juga untuk memenuhi asas keadilan masyarakat. "Karena penentuan pajaknya tergantung kemampuan ekonomi masyarakat, bukan disamakan antara masyarakat ekonomi menengah (yang hanya mampu membeli sepedamotor, red) dengan masyarakat ekonomi atas," paparnya.

Selain memenuhi rasa keadilan masyarakat tersebut, penetapan pajak progresif itu diharapkan juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar.

Apalagi dengan berlakunya UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebabkan sumber penghasilan provinsi hilang atau tidak berlaku lagi, karena diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, tentunya pajak progresif ini akan lebih efektif.

Sementara itu, terkait dengan berlakunya UU 28/2009 tentang PAD, dari 13 jenis retribusi yang masih efektif di Kalbar, terdapat lima jenis yang tidak tercantum.

Kelima jenis retribusi tersebut terdiri atas retribusi pelayanan laboratorium kesehatan, pengujian mutu kontruksi dan lingkungan, pengujian mutu hasil perikanan, pelayanan jasa strandarisasi dan pengawasan mutu barang serta retribusi anggkutan laut, sungai dan penyebarannya dalam wilayah Kalbar.

Sedangkan retribusi yang telah tercantum dalam UU 28/2009, di antaranya pelayanan kesehatan pada unit pengobatan penyakit paru-paru di Pontianak.

Selanjutnya, pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Singkawang dan Unit Pelayanan Kesehatan Khusus. Pelayanan kesehatan di RSUD Soedarso. Pemakaian kekayaan daerah. Hasil produksi usaha daerah. Izin trayek, jasa ke-meteorologi-an serta retribusi izin usaha perikanan.

Kepala Dispenda Kalbar, Drs H Darwin Muhammad mengatakan, realisasi penerimaan PAD Kalbar setiap tahun meningkat cukup signifikan. Rasio pertumbuhannya pata tahun anggaran 2005 hingga 2008 rata-rata mencapai 26,64 persen.

Sedangkan realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2009 hingga September mencapai sekitar 84,61 persen dari target yang telah ditetapkan sekitar Rp 514,9 miliar.

Realisasi sektor pajak daerah 78,34 persen dari target yang telah ditetapkan sekitar Rp 421,9. Untuk realisasi di sektor retribusi daerah mencapai 76,98 persen dari target sekitar Rp 53,1 miliar.

Sementara dari sektor bagian laba usaha daerah, realisasinya mencapai Rp 124,34 persen dan sektor lain-lain PAD yang sah mencapai realisasi 199,1 persen. (*)

Jangan Tunggu Pejabat Pensiun

PONTIANAK. Kejaksaan hendaknya segera memeriksa pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, bukan menunggu hingga pejabat tersebut pensiun. Seperti yang terjadi pada beberapa kasus dugaan korupsi di Kalbar.

"Kalau mau menegakkan hukum, disaat masa aktif menjabat itulah diperiksa sepanjang dugaan kuat sudah mengarah pada yang bersangkutan," kata Rustam SH, Direktur Barisan Anti Korupsi (Barak) Kalbar kepada wartawan usai briefing persiapan in house trainning anggota dan relawan Barak Kalbar, Senin (7/6).

Menurut Rustam, penegak hukum khususnya kejaksaan hendaknya "menyikat" semua pejabat seperti bupati/walikota/kepala Satu Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi, sejak pejabat itu masih aktif. "Bukan ditunggu setelah pensiun," katanya.

Memerika pejabat yang masih itulah, menurut Rustam, merupakan ujian bagi penegak hukum. "Di sinilah keberanian dan profesionalisme penegak hukum diuji, apakah independen dan berusaha mewujudkan penegakan hukum di daerah ini atau tidak," ujar Rustam

Pemeriksaan dilakukan setelah pejabat dinyatakan pensiun atau telah mengakhiri jabatannya, telah seringkali terjadi, seperti halnya dalam kasus terhadap Mantan Bupati Sanggau, Yansen Akun Effendi. "Setelah dia (Yansen, red) tidak lagi menjabat barulah diperiksa," kata Rustam.

Hal tersebut terjadi pula pada kasus-kasus lainnya, seperti pada kasus dugaan korupsi pembangunan sirkuit yang melibatkan Mantan Ketua DPRD Kota Pontianak, Gusti Hersan Aslirosa. Demikian pula terhadap kasus-kasus lainnya.

Terkait pemeriksaan terhadap pejabat yang masih aktif itu, kata Rustam, memang dihadapkan pada beberapa proses terhadap proses izin pemeriksaan. "Kejaksaan memang harus ekstra keras dalam bekerja, sebab tidak sedikit kasus yang terjadi diduga kuat merugikan keuangan negara daerah," katanya. (*)

Pemerintah Jangan Lepas Tangan

PONTIANAK. Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sepertinya tiada akhir. Tidak hanya yang illegal, yang legal pun tidak luput dari masalah. Terhadap hal ini, pemerintah jangan lepas tangan.

"Jangan lepas tangan begitu saja, pemerintah harus bertanggungjawab," kata Martinus Sudarno, Anggota Komisi D DPRD Kalbar yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) kepada wartawan, Minggu (6/6).

Dia menjelaskan, terhadap TKI yang berangkat ke luar negeri disertai dokumen lengkap (legal) hendaknya menjadi tanggungjawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) selaku pihak yang memberangkatkan dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Sudarno menjelaskan, tanggungjawab itu bukan hanya mengenai keberangkat ke luar negeri, tetapi juga bertanggungjawab hingga pulang atau ketika kontraknya berakhir. "Termasuk juga ketika TKI tersebut tertimpa masalah," katanya.

Paling tidak, tambah dia, TKI tersebut mempunyai saluran untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapinya selama menjadi pahlawan devisa negara. "Sehingga para TKI tersebut mengetahui kemana harus mengadu ketika terjadi masalah," kata Sudarno

Terkait permasalahan yang diderita TKI yang terus terjadi, Sudarno mempertanyakan fungsi divisi perlingan TKI di luar negeri. "Hendaknya divisi perlindungan TKI itu benar-benar difungsikan dan diberdayakan," ujarnya.

Demikian terhadap TKI transit, PJTKI dan Disnakertrans dan Dinsos juga harus peduli terhadap mereka. "Mau tidak mau kita harus peduli, untuk persoalan yang dihadapi TKI transit tersebut," kata Sudarno

Keberadaan TKI tersebut di luar negeri, tambah dia, juga harus jelas diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), agar ketika terjadi masalah dapat segera diketahui dan ditangani. "Koordinasi KBRI dengan para TKI perlu dievaluasi," tegas Sudarno.

Dia menyampaikan hal ini, karena kinerja pihak terkait TKI dapat dikalahkan NGO-NGO yang peduli dengan nasib TKI bermasalah. "Mereka yang lebih dahulu memberikan cara untuk menyalurkan permasalahan TKI tersebut, makanya kita memberikan apresiasi kepada mereka," kata Sudarno.

Selain itu, pihak terkait juga harus bertanggungjawab dengan TKI yang berangkat tanpa dibekali dokumen (illegal). "Tanggungjawabnya dalam bentuk bagaimana agar masyarakat itu melengkapi dirinya dengan dokumen-dokumen sebelum menjadi TKI," terang Sudarno.

Terkait banyaknya warga Kalbar yang berangkat menjadi TKI tanpa dilengkapi dokumen lengkap ini, menurut Sudarno, karena terkadang mereka hanya mencari mudahnya untuk berangkat dengan harapan mendapat gaji yang besar dari luar negeri.

Berbagai cara mereka tempuh, seperti memalsuikan usia untuk mendapatkan paspor, menggunakan visa kunjungan walaupun sebenarnya ingin bekerja atau bahkan memanfaatkan jalan-jalan tikus di perbatasan agar lepas dari pemeriksaan petugas.

"Memang ini sulit dikontrol, paling tidak kita dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen-dokumen untuk ke luar negeri dan memperketat pengawasan di perbatasan," ujar Sudarno. (*)

Buat Kemasan Tuak

PONTIANAK. Selama ini, tuak yang merupakan minuman beralkohol (minol) tradisional Kalbar, tidak sepeserpun memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karenanya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalbar harus menghimbau masyarakat pembuat tuak untuk membuat kemasannya.

"Kalau tidak ada kemasannya tentu susah menempelkan hologramnya. Sehingga tidak memberikan kontribusi bagi PAD Kalbar," kata Krisantus Kurniawan SIP MSi, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Minol DPRD Kalbar ditemui di ruang kerjanya, Senin (7/6).

Menarik pajak dari tuak ini merupakan terobosan baru untuk meningkatkan PAD Kalbar. Sebelumnya, tuak yang dibuat masyarakat hanya untuk dikonsumsi sendiri.

Tuak sering dibuat atau diproduksi masyarakat Dayak Kalbar, tetapi bukan untuk dijual. Minol berbahan baku air enau itu dibuat untuk dikonsumsi sendiri, misalnya ketika pelaksanaan gawai atau pesta. "Sehingga menimbulkan kesan kalau orang Dayak itu kalau gawai itu minum lalu, mabok," kata Krisantus.

Tetapi, kalau sudah dikemas untuk dijual dan dikenakan pajak, tentunya kesan itu akan hilang dengan sendirinya dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD, seperti halnya yang diberlakukan di Bali. "Hal ini tentunya akan sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," proyeksi Krisantus.

Oleh karenanya, Krisantus mendorong Disperindag Kalbar untuk mensosialisasikan ke masyarakat yang membuat tuak untuk membuat kemasannya, seperti dalam bentuk botol atau lainnya.

Krisantus mencontohkan seperti Bali. Minol tradisionalnya berupa Arak dikemas untuk dijual dikenakan pajak. Sehingga berkontribusi bagi daerah dan meningkatkan penghasilan masyarakat.

Di Pulau Dewata itu, arak sudah dikenal sejak zaman dahulu. Jenis minol ini umumnya dibuat dari tuak kelapa dengan cara penyulingan, dapat juga dibuat dari beras ketan melalui proses pentapean selanjutnya diperas.

Arak begitu dikenal di Bali, karena merupakan salah satu jenis minuman yang digunakan untuk sesajian (tabuh) bersama-sama dengan brem dan tuak pada upacara adat dan keagamaan.

Karena dipercayai, kalau arak tidak dikonsumsi secara berlebihan dapat berkhasiat bagi orang tua dan dewasa untuk menghangatkan badang, menghilangkan rasa mual dan pengobatan tradisional lainnya.(*)

Dispenda Kalbar Harus Siapkan Water Meter

PONTIANAK. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar harus menyiapkan alat untuk menghitung volume penggunaan air (water meter) di setiap pipa yang digunakan perusahaan untuk memanfaatkan air permukaan.

"Sehingga volume air yang digunakan perusahaan dapat diketahui dengan pasti," kata Andi Aswad SH, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah DPRD Kalbar ditemui di tempat kerjanya, Senin (7/6).

Dengan mengetahui volume air yang digunakan perusahaan, tentunya akan diketahui dengan pasti juga berapa nilai Pajak Air Permukaan (PAP) yang harus dibayar pihak perusahaan.

Menurut Andi, selama ini Dispenda hanya menerima laporan dari perusahaan mengenai volume air yang digunakan. Lalu dari laporan perusahaan itulah ditentukan berapa tarif yang harus dibayar perusahaan.

"Hal tersebut tentunya tidak efektif dan rentan terjadi manipulasi volume air permukaan yang dimanfaat perusahaan. Makanya dalam Raperda yang kita bahas ini hal itu akan dipertegas," kata Andi.

Dia menilai, penarikan PAP selama ini tidak efektif, karena kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar tidak sebanding atau jauh lebih sedikit ketimbang jumlah perusahaan yang memanfaatkan air permukaan.

"Olehkarenanya, kita mendorong Dispenda untuk menyediakan water meter di setiap pipa air perusahaan. Hal itu akan dipertegas dalam perda pajak daerah yang sekarang sedang dibahas pansus," terang Andi.

Penyediaan water meter untuk mengukur volume air permukaan yang dimanfaatkan perusahan-perusahaan di Kalbar itu diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PAP terhadap PAD Kalbar.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Singkawang, Drs H Awang Sofian Rozali mengungkapkan, di sekitar Sungai Kapuas banyak perusahaan yang memanfaatkan air permukaan untuk proses produksinya. "Penggunaan air permukaan itu merupakan hak provinsi, kecuali air bawah tanah yang telah menjadi hak kabupaten/kota," katanya.

Awang mengatakan, memang Dispenda kesulitan untuk menarik retribusi air permukaan karena tidak mempunyai alat ukur. "Memang idealnya menggunakan alat ukur untuk mengetahui berapa kubik air permukaan yang digunakan," katanya.

Selain pabrik-pabrik yang banyak memanfaatkan air permukaan (air yang mengalir), termasuk perusahaan air minum yang memanfaatkan sumber air gunung, beberapa hotel juga banyak menggunakan air permukaan. "Ini merupakan objek retribusi yang bisa menjadi salah satu sumber PAD Kalbar," ujar Awang.

Selain harus memiliki alat ukur, kata Awang, Dispenda hendaknya menginventaris perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air permukaan. "Kita bukan bermaksud memberatkan perusahaan, tetapi setidaknya dapat memberikan pemasukan bagi provinsi," terangnya. (*)

Video Mesum Mirip Ariel-Luna Maya Cemaskan Para Orangtua

PONTIANAK. Beredarnya video mesum mirip artis Ariel Peterpan dan Lunamaya membuat para orangtua di Pontianak merasa cemas. Karena Kedua publik figur itu banyak digemari dan dijadikan contoh para remaja.

"Kita mengharapkan klarifikasi yang benar mengenai video mesum itu, apakah benar Ariel dan Luna Maya atau bukan, semuanya harus dijelaskan," kata Maryati, salah seorang Ibu Rumah Tangga ditemui Equator di kediamannya di Sungai Jawi, Sabtu (5/6).

Selain itu, ibu dua anak ini juga mengharapkan agar pihak berwenang segera memblok video mesum tersebut, karena para remaja saat ini selalu menghebohkannya dan berupaya untuk memperolehnya, baik dari teman atau berselancar (browsing) di internet.

"Pemilik warnet hendaknya juga berupaya memblok situs yang mengedarkan video mesum Ariel-Luna Maya itu, karena saya dengar anak-anak selalu mencari video itu," aku Maryati.

Hal senada diutarakan tetangganya, Sri. Menurut dia, lebih baik beredarnya video mesum mirip Ariel dan Luna Maya itu tidak terlalu dihebohkan. "Kami sudah menjelaskan kepada anak-anak agar tidak mencari video mesum seperti itu," katanya.

Video mesum yang dikhawatirkan para ibu rumah tangga tersebut berdurasi 3 menit dalam format Mp4 menampilkan adegan layaknya suami istri yang sedang bercumbu mesr dan saling melempar keganasan seksualitas.

Pemeran video yang mirip Ariel dan Luna Maya itu kini banyak beredar di berbagai forum internet dan milis-milis bokep. Selain itu, terdapat satu versi lagi, yang berdurasi 18 menit. (*)

Cornelis dan Frederika Kunjungi Rumah Bung Karno

BENGKULU. Selain mengantarkan Kafilah Kalbar untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIII tingkat Nasional di Bengkulu, Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH dan istrinya, Ny Frederika Cornelis SPd mengunjungi rumah Presiden RI pertama, Bung Karno.

Selain itu, pasangan suami istri tersebut juga mengunjungi kediaman penjahit Bendera Merah Putih, Fatmawati dan Benteng tempat Bung Karno diasingkan.

Sebenarnya tujuan Cornelis dan Frederika itu untuk menghadiri pembukaan MTQ XXIII tingkat Nasional di Bengkulu, Sabtu (5/6) malam.

Keesokan harinya, sebelum kembali ke Kalbar, Cornelis dan Frederika menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, seperti kediaman pencetus Pancasila sekaligus Sang Proklamator RI, Ir Soekarno yang lebih dikenal dengan Bung Karno.

Kunjungan ke tempat tokoh yang mempersatukan Indonesia ini tentunya untuk mengenak upaya pendiri bangsa tersebut menyatukan berbagai etnis dan agama di Indonesia.

Salah satu wujud persatuan tersebut dapat dilihat ketika pembukaan MTQ di Bengkulu tersebut, di mana semua daerah hadir tanpa memeriahkannya. "Semoga even ini menjadi moment untuk memperat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," harap Cornelis.

Dia juga mengharapkan para peserta dari Kalbar menjaga kesehatan dan terus berlatih ketika punya waktu luang sebelum pertandingan. "Bertandinglah dengan percaya diri, raih prestasi sedapat mungkin untuk mengharumkan nama Kalbar," kata Cornelis

Terkait pembukaan MTQ tingkat Nasional di Bengkulu tersebut, Cornelis menilai pelaksanannya cukup bagus. "Terpenting, kegiatan ini sebagai media perekat persatuan bagi bangsa Indonesia. Selain itu, semua anak bangsa berkumpul di satu tempat, di arena MTQ, tentu banyak sekali pengalaman yang mereka dapat," terangnya.

Pelaksanaan MTQ XXIII tingkat Nasional di Bengkulu secara resmi dibuka Presiden SBY, ditandai dengan pemukulan gong, dilanjutkan dengan pengibaran bendera raksasa dengan ukuran 90x60 meter yang dibentangkan 252 orang.

Selain itu, pembukaan itu juga dimerikan dengan pemukulan dol yang dimainkan 150 orang dan tarian kolosal 900 pelajar SLTA se-Kota Bengkulu.

Malam pembukaan MTQ tersebut dihadiri MenPAN, Menkominfo, Mensekneg, Menag, Menkokesra, Mensos, Mendagri, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia serta para Duta Besar Uni Emirat Arab, Afganistan, Zimbabwe, Yaman, Palestina, Saudi Arabia, Libya, Srilanka, Somalia, Libanon, Sudan, Bosnia, Kuwait, Oman, Seychelles dan Thailand.

Presiden SBY dalam sambutannya menilai, kegiatan MTQ ini bertepatan dengan upaya Indonesia untuk membangun karakter bangsa yang unggul dan mulia. Bangsa yang smakin mengusai Iptek, yang terus berinovasi , berkreasi dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita bersama.

Karena itulah, Presiden SBY mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk menjadikan MTQ kali ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan karakter bangsa yang tangguh dalam menghadapi berbagai masalah cobaan dan ujian.

Presiden SBY juga menyinggung soal penderitaan muslim di Palestina yang ditindas Zionis Israel. Dia mengatakan, bangsa Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk dapat berdiri tegak di negerinya sendiri.

Presiden SBY mengatakan, Indonesia menolak dengan tegas setiap tindakan yang mencederai rasa kemanusiaan dan keadilan yang dilancarkan pihak manapun. (*)

Perusda Kalbar Disarankan Bentuk PT atau CV

PONTIANAK. Belajar dari Perusahaan Daerah (Perusda) Jawa Timur, Perusda Kalbar dinilai lebih baik membentuk badan usaha baru, baik dalam bentuk PT maupun CV.

"Sebab kalau dalam bentuk PT atau CV itu, bidang usahanya akan lebih leluasa," kata Martinus Sudarno SH, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Perusda kepada wartawan, Minggu (6/6).

Sudarno menceritakan hasil kunjungan Pansus ke Jatim beberapa waktu lalu. Di Jatim Perusda membentuk 12 perusahaan, 11 perusahan di antaranya berorientasi profit atau keuntungan sedangkan satu perusahaan lainnya lebih bersifat sosial.

Perusahaan yang berorientasi profit tersebut, terang Soedarno melingkupi beberapa bidang, seperti pertambangan, investasi dan lainnya dalam bentuk jangka panjang dan pendek. "Kontribusi mereka untuk PAD Jatim mencapai sekitar Rp 1 triliun per tahun," ungkap Sudarno.

Sedangkan satu perusahaan yang lebih bersifat sosial itu bergerak di bidang usaha pengelolaan sumberdaya air minum. "Perusahaan ini tidak memikirkan keuntungan," katanya.

Menurut Sudarno, Kalbar bisa mencontoh hal tersebut, termasuk dalam perekrutan direksi dengan seleksi bekerjasama perguruan tinggi. "Jadi tidak ada direksi yang merupakan titipan pejabat-pejabat tertentu," ujarnya.

Terkait saham Perusda di Jatim itu, tambah Sudarno, sebagi besar dari Pemerintah Daerah (Pemda). Selain itu, Koperasi Unit Desa (KUD( juga diberikan kesempatan untuk memberikan modalnya, sehingga urat nadi perekonomian masyarakat itu dapat terus hidup.

Tetapi penilaian tersebut disampaikan Sudarno baru secara pribadi, karena Pansus belum memasuki tahap pendalaman materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Dia menjelaskan pendalaman materi Raperda rencananya berlangsung hingga satu minggu ke depan sejak Senin (7/6) hari ini. Perda yang akan dibentuk nanti akan menjadi landasan bagi Perusda ke depannya. (*)

Suplai Solar Terbatas, Angkutan Umum dan Barang Tak Lancar

*Andhie: Kalau Pertamina Tak Mampu, Mundur Saja

PONTIANAK. Suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari Pertamina ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terbatas. Sehingga mengganggu kelancaran angkutan umum dan barang tujuan luar kota.

"Saban hari semakin tidak muda bagi angkutan umum untuk mendapatkan solar di SPBU, keluh Adhie Rumbee, Ketua DPD Organisasi Angkutan Derah (Organda) Kalbar kepada wartawan, Sabtu (5/6).

Dia mencontohkan bis dari Pontianak ke Sintang dengan jarak tempuh sekitar 400 kilometer seringkali kesulitan untuk mendapatkan solar. Sopir angkutan umum harus memutar otaknya untuk memperoleh solar agar tetap dapat beroperasional.

Padahal, salah satu harapan bagi para sopir bis tujuan luar kota itu untuk mendapatkan solar dengan membeli di SPBU di Kota Pontianak. Tetapi, dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan untuk membeli solar semakin panjang. "Sudah mengantre berjam-berjam di SPBU, tiba-tiba solar di SPBU habis. Hal serupa terjadi di beberapa SPBU," ungkap Andhie

Dengan kondisi seperti, terpaksa sopir memberanikan diri untuk berangkat sesuai jadwal dengan persediaan solar seadanya, dengan harapan ketika di perjalanan masih dijumpai SPBU yang menyediakan solar.

Tetapi, hal tersebut tentunya tidak sesuai harapan, kata Andhie ketika di tengah perjalanan tidak ditemukan SPBU yang menyediakan solar. "Bis pun mogok karena kehabisan solar. Terpaksa sopir itu meminta kepada rekannya sesama sopir untuk membeli solar secara eceran," katanya.

Dengan membeli eceran tersebut, tentunya sopir bis itu harus mengeluarkan uang lebih banyak. Karena harga solar eceran itu berkisar Rp 5 ribu hingga Rp 7 ribu per liter. Lebih tinggi harganya dari SPBU yang hanya Rp 4.500 per liter.

Keadaan yang menimpa angkutan umum tujuan luar kota tersebut tentunya menghambat perjalanan. Akibatnya, biaya operasional perusahaan angkutan tersebut semakin bertambah.

Seharusnya, terang Andhie, para sopir itu sudah dapat istirahat ketika sampai di tujuan. "Tetapi meraka harus mencari solar lebih dulu agar dapat berangkat atau kembali ke Pontianak," kata Andhie.

Akibat permasalahan angkutan umum tersebut, Andhie pun menyampaikan kritikannya kepada pemerintah yang tidak mampu menyediakan infrastruktur listrik dengan baik bagi masyarakat.

Minimnya ketersediaan listrik tersebut, kata Andhie, membuat masyarakat, pengusaha maupun rumah tangga terpaksa membeli genset. "Tetapi Pertamina membatasi dan melarang pembelian solar menggunakan jeriken. Sehingga masyarakat yang sudah membeli genset, semakin susah mendapat pasokan listrik," katanya.

Andhie mendesak pemerintah agar membuka peluang sebanyak-banyak bagi perusahaan penyedia BBM untuk beroperasi di Indonesia, termasuk di Kalbar. "Kalau Pertamina tidak mamu, mundur saja atau buka pintu selebar-lebarnya untuk perusahaan lain seperti Shell atau Petronas," tegasnya. (*)

Kalbar akan Sediakan Homestay di Desa

PONTIANAK. Wisatawan mancanegara (wisman) telah terbiasa menginap di hotel berbintang atau kelas melati ketika berlibur. Tentunya mereka cenderung ingin nuansa yang berbeda. Oleh karenanya, di Kalbar akan dibuat homestay di desa-desa.

"Selain harganya lebih murah ketimbang menginap di hotel, juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat, bukan hanya pengusaha besar," kata Drs Kamaruzzaman MM, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kalbar ketika Jumpa Pers di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Sabtu (5/6).

Di Kalbar, daerah yang paling potensi untuk dikembangkan progam homestay ini, di antaranya Singkawang, Sambas, Sintang, Ketapang, Kayong Utara dan lainnya.

Progam homestay ini, terang Kamaruzzaman, konsepnya pemberdayaan perekonomian masyarakat. Jadi tidak hanya pengusaha besar yang memperoleh keuntungan dari kedatangan wisatawan ke Kalbar, masyarakat kecil pun akan mendapatkan tambahan penghasilan. "Tetapi kita belum mempunyai konsep untuk itu, makanya kita bekerjasama dengan Persatuan Homestay Malaysia dan Kementerian Pelancongan Malaysia," katanya.

Olehkarenanya diselenggarakan Education and Homestay Malaysia Travel Mart, semacam seminar mengenai bagaimana konsep program homestay yang telah diterapkan di Malaysia sejak lama.

Seminar dibuka Rashidi bin Hasbullah mewakili Timbalan Menteri Pelancongan Malaysia, YB Dato' Dr James Dawos Hamit di Grand Mahkota Hotel Pontianak kemarin.

Rashidi menjelaskan, homestay merupakan salah produk wisata di mana para turis atau wisatawan menginap di rumah-rumah masyarakat di desa. "Tujuannya, mengenalkan budaya dan cara hidup masyarakat kepada para pelancong," katanya dengan logat Malaysia.

Dia mengatakan, program ini dilandasi kebiasaan wisatawan yang merasa bosan bila berwisata hanya berbelanja dan menginap di hotel-hotel. "Biasanya mereka merasa jemu dengan kehidupan kota seperti itu," ujar Rashidi.

Oleh karenanya, terang Rashidi, ditawarkanlah program homestay ini, di mana wisatawan menginap di desa-desa dan tinggal bersama warga yang memiliki rumah tersebut.

Wisatawan itu tidak hanya menginap, tetapi juga mengikuti kebiasaan hidup si pemilik rumah, misalnya ikut ke sawah bila pemilik rumahnya petani atau menoreh getah kalau pemilik rumahnya seorang pekebun, menangkap ikan di laut kalau pemilik rumahnya nelayan, bermain layang-layang dan lainnya. "Jadi pengusaha homestay itu adalah petani, nelayan dan lainnya," terang Rashidi.

Dengan homestay tersebut, tambah dia, wisatawan juga dikenalkan dengan budaya, cara hidup, permainan dan pakaian tradisional, berbagai jenis makanan khas suatu daerah.

Selain mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, program homestay ini juga sebagai jembatan untuk memperat tali silaturahim masyarakat antarnegara. "Bisa menjalin persahabatan yang erat antar pelancong dengan masyarakat atau pengusaha homestay itu," kata Rashidi.

Untuk menyediakan homestay itu, di Malaysia memberlakukan beberapa syarat, di antaranya harus mendapatkan izin dari Kementerian Pelancongan Malaysia. Izin itu diperoleh, bila calon pengusaha memiliki rumah yang layak untuk ditinggali wisatawan, kondisinya bersih dan lainnya.

Selah hal itu dipenuhi, kata Rashidi, pemerintah akan memberikan pelatihan kepada pengusaha homestay. Materi pelatihannya seperti bagaimana cara menerima tamu yang baik dan lainnya. "Juga dijadikan ajang untuk belajar bahasa Inggris," katanya.

Dia mengungkapkan, di Malaysia, program homestay ini telah berlangsung sejak 1996 . Hingga Januari 2010 terdapat 139 homestay dengan 4.171 unit rumah dan 4.230 kamar.

Periode Januari-April 2010, jumlah pelancong yang memanfaatkan homestay terdiri atas sekitar 53 ribu orang. "Keuntungan yang diperoleh sekitar RM 3,2 juta atau rata-rata RM 2 ribu per rumah per bulan," ungkap Rashidi.

Di tempat yang sama, Pengusaha Homestay Malaysia, Sahariman Hamdan mengatakan, kerjasama dengan Kalbar atau Indonesia terkait program homestay ini baru tahun ini dilaksanakan sejak 15 tahun berlangsung di Malaysia.

Hal tersebut, menurut dia, karena kebiasaan masyarakat, budaya dan lainnya antara Kalbar dengan Serawak hampir sama, sehingga dia sangat pesimis atau khawatir tidak akan dapat memberikan keuntungan. "Tetapi hal ini dapat dijadikan jembatan untuk memperat persahabatan dan persaudaraan antara kedua negara," katanya.

Sejak diberlakukannya homestay di Malaysia, wisatawan paling banyak datang dari Singapura, Jepang, Australia, Korea, Brunei Darussalam, Inggris (United Kingdom), Afrika dan lainnya. Sementara dari Indonesia hanya sedikit.

Konsul Malaysia di Pontianak, M Zairi M Basri mengatakan, dengan adanya kerjanya program homestay antara Indonesia dengan Malaysia ini, banyak keuntungan yang diperoleh.

Selain memperat persahabatan dan saling memahami budaya satu sama lain, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti jasa transportasi, pengusaha homestay dan lainnya. "Manfaatnya sangat tinggi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya. (*)

Enam Pejabat Pemprov Kalbar Pensiun

PONTIANAK. Sepuluh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar memasuki masa pensiun. Enam di antaranya tidak dibutuhkan lagi tenaganya. Sedangkan empat pejabat lainnya masih diperpanjang satu tahun.

"SK enam pejabat itu tidak diperpanjang atau pensiun, karena telah memasuki batas usia pensiun," kata Lensus Kandri SH, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar ditemui usai Pelantikan Sekda Kuburaya di Randayan Resort, Jumat (4/6).

Enam pejabat yang pensiun di antaranya, Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kalbar, Idwar Hanis terhitung pensiun sejak 1 Mei 2010 lalu. Asisten I Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar per 1 Juni. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalbar, Dody S Wardaya per 1 Oktober mendatang.

Selanjutnya pejabat yang tidak perpanjang per 1 Desember 2010 terdiri atas Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kalbar Drs H Pieter Allon G MM dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalbar Maksum Jauhari SE. Pejabat Pemprov yang pensiun per 1 Januari 2011 hanya Asisten II Perekonomian Setda Kalbar Drs Maryadi MSi.

Sedangkan empat pejabat lainnya yang memasuki masa pensiun tetapi diperpanjang masa kerjanya selama satu tahun ke depan, masing-masing Kepala Badan Ketahanan Pangan Kalbar, Bontor Panggabean, diperpanjang sejak 1 Mei 2010, Kepala Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Kalbar Frans Suardi terhitung sejak 1 Juli 2010, Staf Ahli Gubernur Kalbar, Drs Ngatman MSi juga diperpanjang masa kerja terhitung sejak 1 Agustus mendatang. Demikian pula dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar Drs H Darwin Muhammad diperpanjang sejak 1 September 2010.

Lensus menjelaskan, keempat pejabat itu diperpanjang masa tugasnya setelah memasuki masa pensiunnya, karena didasarkan pada pengkajian Badan Pertimbangan Kepangkatan Pejabat (Baperjakat) yang disampaikan ke Gubernur Kalbar. "Keempat pejabat itu diperpanjang karena masih potensial," katanya.

Selain potensial untuk diperpanjang masa kerjanya, keempat pejabat itu juga dinilai layak dari segi kesehatannya. "Kita sudah cek kesehatannya, hasil pemeriksaannya, yang bersangkutan masih layak untuk menjalankan berbagai jenis pekerjaan. Atas dasar itulah Gubernur memperpanjang masa kerjanya selama satu tahun," terang Lensus.

Terkait pejabat yang tidak diperpanjang lagi, dua orang di antaranya telah diganti dengan Pelaksana Tugas (Plt), yakni Plt Kepala Disbun Hermawan, dan Plt Asisten I Setda Kalbar Sumarno.

Lensus mengungkapkan, posisi yang tidak diisi dengan Plt itu, yakni Staf Ahli Gubernur Kalbar. Sedangkan Plt yang belum ditunjuk yakni untuk Plt Kepala Disperindag, Kepala Bandiklat, Kepala Disnakertrans dan Asisten II Setda Kalbar. "Biasanya satu bulan sebelum memasuki masa pensiun baru dilakukan penunjukan Plt," terangnya.

Terkait penjabat definitif untuk posisi yang ditinggalkan karena pensiun, Lensus mengatakan, sedang dilakukan inventarisasi nama-nama yang memenuhi syarat, termasuk untuk posisi Komandan Satpol PP yang saat ini lowong. "Setelah nama-nama itu diidentifikasi, akan kita bawa ke Tim Baperjakat," ujarnya. (*)

Inventarisasi Aset Pemprov Terkendala Nilai

PONTIANAK. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar terus menginventarisasi asetnya di semua wilayah. Jumlahnya tidak menjadi persoalan, tetapi terkendala pada nilai aset tersebut.

"Kalau masalah jumlah tidak pernah tidak terdata, semuanya lengkap, siapapun boleh memeriksa dokumennya," kata Kartius, Kepala Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar ditemui usai Pelantikan Sekda Kuburaya di Randayan Resort, Jumat (4/6).

Hanya saja, terang Kartius, yang menjadi persoalan pada nilai-nilai aset yang telah terdata tersebut. "Kalau kuantitiasnya sama, tetapi nilainya yang berbeda," katanya.

Berdasarkan neraca total nilai aset berkisar antara Rp 1,3 hingga Rp 1,5 triliun. Sedangkan berdasarkan daftar aset sekitar Rp 2,5 triliun. Sepintas memang terlihat terdapat selisih. "Namun sebenarnya tidak ada perbedaan, karena selisihnya bukan pada jumlah aset," terang Kartius.

Dia mencontohkan, nilai tanah yang bersertifikat dengan tidak, tentunya memiliki nilai berbeda. Apalagi sebagian besar tanah milik Pemprov Kalbar belum memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Untuk itu, proses pengajuan sertifikasi tanah terus dilakukan berkisar antara 20 hingga 30 sertifikat per tahun. Selain menciptakan tertib dalam pengelolaan aset, sertifikasi ini juga untuk mengurangi selisih nominal aset.

Sementara itu, pada 2009 peningkatan jumlah aset didominasi aset bergerak seperti kendaraan dinas, kemudian pengadaan tanah, bangunan dan keperluan rumah tangga. Setiap aset dianggarkan dana untuk perawatan dengan nilai variatif berdasarkan jenis dan spesifikasi barang

Pemprov Kalbar terus membenahi inventarisasi asetnya yang tersebar di beberapa daerah dengan pembaharuan, khususnya untuk inventaris barang. "Pembaharuannya setiap satu semester, sedangkan mutasi barang dilakukan satu tahun sekali," ujar Kartius. (*)

Kalbar-Serawak Kerjasama Amankan Perbatasan

PONTIANAK. Kondisi kawasan perbatasan yang rentan terjadi tindak kriminalitasi membuat pihak Indonesia-Malaysia menjalin kerjasama pengamanannya. Sehingga disepakati pertemuan periodik pemimpin tentara (commanders meeting) antara TNI di Kalbar dengan TDM di Serawak.

"Commanders meeting ini merupakan langkah strategis untuk menjaga hubungan bilateral antara kedua negara termasuk angkatan bersenjatanya masing-masing agar sering terjadi interaksi dan tetap harmonis," terang Kol Inf Toto Rinanto S, Komandan Korem (Danrem) 121/ABW ditemui di Hotel Orcardz Pontianak, belum lama ini.

Pertemuan pemimpin tentara tersebut merupakan pertemuan rutin atau periodik antara pemimpin TNI AD Kalbar dalam hal ini Danrem dengan Pimpinan Tentara Diraja Malaysia yang bertugas di Serawak.

Kesepakatan penting dalam comannders meeting tersebut yakni melaksanakan patroli bersama antara TNI AD dan TDM di perbatasan Kalbar-Serawak.

Tahun ini telah dijadwalkan dua kali patroli, masing – masing pertengahan Juni di bawah koordinasi TDM, kemudian dilanjutkan pada pertengahan Desember mendatang di bawah koordinasi TNI AD.

Rinanto menjelaskan, kerjasama antara militer kedua daera ini, bukan hanya fokus pada aspek pertahanan mapun keamanan. Namun` juga mempererat tali silaturrahmi antara dua negara serumpun, melalui berbagai kegiatan sosial.

Kegiatan silaturrahmi itu di antaranya dengan saling berkunjung antarpersonel militer serta pertandingan olahraga persahabatan antara prajurit yang bertugas di du pos militer, yang saling berhadapan di perbatasan kedua negara. (*)

Daerah Otonomi Baru Rentan Sengketa Batas

PONTIANAK. Beberapa kabupaten/kota di Kalbar tidak memiliki batas yang jelas sehingga rentan terjadi sengketa. Paling krusial itu di kabupaten-kabupaten yang baru terbentuk atau daerah otonomi baru.

"Kadang terjadi sengketa karena potensi di perbatasan antarkabupaten/kota itu, seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan dan lainnya," kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar ditemui usai melantik Sekda Kuburaya di Randayan Resort, Jumat (4/6).

Melihat permasalahan krusial terkait perbatasan antarkabupten/kota, terutama antara kabupaten induk dan hasil pemekaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar meminta bantuan Badan Survei Nasional.

"Kita menentukan batas itu bersama Badan Survei Nasional, karena badan ini lebih legitimate dalam membaca peta. Sebenarnya banyak yang legitimate, tetapi hanya pada bidang-bidang tertentu, seperti bidang kehutanan dan lainnya," terang Cornelis.

Tetapi kerjasama antara Pemprov Kalbar dengan Badan Survei Nasional itu belum diketahui kapan pelaksanaannya dimulai. "Tinggal kesepakatannya kapan dimulai," kata Cornelis.

Selain menunggu kerjasama itu terealisasi, di Kalbar telah dilakukan penataan wilayah melalui kerjasama Kepala Daerah dan Badan Pengelolaan Pengawasan Perbatasan.

"Kabupaten/kota memberikan masukan ke provinsi terkait batas-batas wilayah itu atau tata ruang wilayahnya, kemudian kita kemas sedemikian rupa untuk diusulkan ke Jakarta," terangnya.

Permasalahan ini tentunya juga akan menjawab permasalahan tata ruang provinsi di Kalbar yang selama ini masih menimbulkan permasalahan, seperti terkait dengan masih ditemukannya kesalahan dalam menentukan kawasan lindung.

Cornelis mengambil contoh ketika terjadi permasalahan di Dabong, di mana pemerintah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung atau konservasi, padahal di dalamnya sudah ada masyarakat yang tinggal sejak lama, pembangunan pun sudah ada di situ, seperti gedung-gedung, jalan dan jembatan dan lainnya. "Inikan sesuatu yang keliru," katanya.

Permasalahan di Dabong tersebut terjadi sejak sebelum periode kepemerintahan Cornelis. Sehingga dia sulit sekali menjelaskan kenapa hal tersebut sampai bisa terjadi. Tetapi persoalan tersebut diharapkannya tidak terjadi lagi. (*)

Tingkat Kesejahteraan Petani Turun

PONTIANAK. Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan pada Mei 2010 di Kalbar 100,58 poin, turun 0,91 poin atau berubah 0,9 persen dibanding bulan sebelumnya.

"Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima petani turun 0,3 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik 0,61 persen," kata Iskandar Zulkarnaen, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar ketika Berita Resmi Statistik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, baru-baru ini.

NTP diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dalam persentase.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian, merupakan salah satu indikator proxy untuk melihat tingkat kesejahteraan petani.

NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.
Iskandar mengungkapan, It menunjukkan fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada Mei 2010, It Kalbar menurun 0,3 persen dibanding bulan sebelumnya, dari 122,59 menjadi 122,23.

"Penurunan It tersebut dipengaruhi kenaikan Indeks Tanaman Pangan 0,23 persen, kenaikan Indeks Tanaman Hortikultura 0,36 persen, penurunan Indeks Tanaman Perkebunan Rakyat 1,54 persen, penurunan Indeks Peternakan 0,63 persen dan kenaikan Indeks Perikanan 1,43 persen," beber Iskandar.

Selanjutnya, pada Mei 2010, Ib Kalbar meningkat 0,61 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dari 120,79 menjadi 121.53. Kenaikan ini didukung Indeks Rumah Tangga yang naik 0,79 persen. Sedangkan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Pertanian menurun 0,02 persen.

Naiknya Indeks Konsumsi Rumah Tangga pada Mei 2010 dibandingkan bulan sebelumnya, kata Iskandar, menunjukkan terjadinya inflasi di perdesaan pada Mei 2010. "Indeks ini mengalami kenaikan 0,79 persen dibandingkan April 2010," katanya.

Kenaikan tersebut disebabkan tujuh pendukung sub kelompok konsumsi rumah tangga, yakni sub kelompok Bahan Makanan naik 1,3 persen, Makanan Jadi naik 0,05 persen, Perumahan naik 0,66 persen, Sandang naik 0,12 persen. Sedangkan sub kelompok kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga serta transportasi dan komunikasi tidak mengalami perubahan.

Iskandar menjelaskan, NTP berfluktuasi setiap bulannya selama periode Januari 2008 – Mei 2010. "Penurunan NTP umumnya terjadi pada panen tanaman pangan, tanaman hortikultura (tanaman bahan makanan) maupun tanaman perkebunan rakyat, tetapi naik kembali pada waktu sesudahnya," katanya.

Pada periode Januari 2008 – Mei 2010, penurunan NTP terbesar di Kalbar terjadi pada Februari 2009 mencapai 98,2 poin karena penurunan harga jual bahan makanan ataupun hasil tanaman bahan makanan, perkebunan rakyat. (*)

Sasaran Program KB Pusat dan Daerah Tak Sinkron

PONTIANAK. Sasaran program Keluarga Berencana (KB) yang telah ditetapkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar bersama Korem ternyata berbeda dengan pusat. Terpaksa sasaran itu ditata ulang.

"Kita akan menata ulang sasaran bersama itu dan mensosialisasikan sasaran yang ditentukan pusat," kata Siti Fathonah, Kepala BKKBN Kalbar usai pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rekornis) Revitalisasi Program KB kerjasama TNI dan BKKBN Kalbar di Hotel Orcardz, Kamis (3/6).

Fathonah menjelaskan, semula BKKBN Kalbar bersama Polres telah menyusun sasaran program KB. Ternyata hasil penentuan sasaran tersebut berbeda dengan yang ditetapkan Mabes TNI dan BKKBN Pusat. "Sasaran program KB di Kalbar yang ditentukan pusat itu lebih rendah dibandingkan sasaran program yang telah kita tentukan," ungkapnya.

Fathonah mencontohkan, terhadap program Bina Keluarga Balita (BKB), Kalbar menentukan 16 kelompok sasaran untuk satu Kodim, sementara pusat hanya menetapkan 5-7 kelompok sasaran per satu Kodim.

Dengan sasaran pusat yang lebih rendah tersebut, tentunya akan lebih mudah untuk mencapainya. Fathonah pun optimis sasaran tersebut akan tercapai bila proses pencapaiannya dilaksanakan dengan lebih bekerja keras.

Tetapi, Fathonah menjelaskan, menata ulang sasaran progam KB di Kalbar yang bekerjasama dengan TNI itu bukan dikarenakan sasaran yang ditetapkan pusat lebih rendah. Tetapi, karena pusat akan melakukan evaluasi berdasarkan sasaran yang telah ditentukannya.

Fathonah menjelaskan, mengenai program KB di Kalbar tahun ini tersebut, BKKBN bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, termasuk didi antaranya TNI. Masing-masing pihak tersebut memiliki sasaran program yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Dipilihnya TNI sebagai mitra BKKBN Kalbar untuk menyampaikan program KB agar sasaran program KB yang terdapat di daerah-daerah pedalaman juga dapat dicapai.

Menurut Komandan Korem (Danrem) 121/Abw, Kol Inf Toto Rinanto S, paling tidak di Kalbar terdapat sekitar 1.400 Babinsa. "Babinsa ini ujung tombak pelaksanaan program KB ini," katanya.

Ambil bagiannya TNI dalam program KB ini, kata Toto, dinamakan Progam Bhakti Sosial KB-TNI Terpadu yang bertemakan Dua Anak Lebih Baik. "Agar sosialisasi mengenai KB ini sampai ke masyarakat pedalaman," terangnya.

Dia menjelaskan, Program Bhakti Sosial KB-TNI Terpadu ini merupakan salah satu implementasi dari kesepakatan bersama antara BKKBN dengan TNI Pusat. "Program ini akan dicanangkan di Entikong 15 Juni mendatang. Dalam pencanangan itu kita mengharapkan, dari pusat juga hadir," kata Toto.

Menurut Toto, pelaksanaan progam Bhakti Sosial KB-TNI Terpadu ini perlu dilaksanakan dengan mengoptimalkan instalasi dan sarana pelayanan kepada masyarakat yang dimiliki Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, TNI maupun pihak swasta. "Dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat melalui pelayanan KB dan kesehatan terutama kepada masyarakat yang kurang mampu," paparnya.

Dia mengatakan, dua anak lebih baik untuk menuju keluarga kecil, bahagia dan sejahtea. Sehingga akan menghasilkan sumberdaya yang tangguh dan memiliki derajat yang tinggi, yang pada akhirnya akan berdampak pada ketahanan Nasional yang kuat guna memastikan kesinambungan pembangunan Nasional. (*)

Luas Pembabatan Hutan Tak Sebanding dengan Rehabilitasi

PONTIANAK. Pembabatan hutan di Kalbar mencapai 15-30 hektar per hari. Hal itu tidak sebanding dengan program rehabilitasi yang hanya sekitar 1000 hektar per tahun.

"Kemampuan rata-rata rehabilitasi hutan yang dilaksanakan pemerintah hanya sekitar seribu hektar per tahun," ungkap Cornelius Kimha, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalbar ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, dengan kemampuan pemerintah tersebut tentunya tidak akan sanggup memperbaiki hutan Kalbar yang rusak sekitar 15-30 ribu hektar per hari, di antaranya untuk ladang, pertambangan dan lainnya di seluruh kabupaten/kota di Kalbar. "Ditambah lagi dengan lahan kritis di Kalbar yang mencapai sekitar 2 hektar," kata Kimha.

Kemampuan rehabilitasi hutan tersebut, terang Kimha, mengacu pada program tahun lalu, di mana Kalbar hanya mendapat jatah di Bengkayang dan Sekadau. "Padahal kerusakan hutan dan lahan hampir merata di semua kabupaten/kota," ujarnya.

Terkait tidak sebandingnya pembabatan hutan dengan program rehabilitasi tersebut, kata Kimha, sudah disampaikan ke Kementerian Kehutanan. "Setiap rapat dengan kementerian, selalu kita kemukakan," katanya.

Menurut Kimha, bila kemampuan rehabilitasi hutan di Kalbar tidak ditingkatkan, tentunya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi hutan Kalbar yang semakin mengkhawatirkan.

Daerah yang paling rawan mengalami kerusakan, tambah dia, terjadi di Ketapang dan Sintang. "Karena, di dua daerah tersebut, kegiatan pertambangan terus berlangsung," beber Kimha.

Untuk meningkatkan kemampuan rehabilitasi hutan tersebut, kata Kimha, tentunya tidak dapat mengandalkan dana APBD. "Sangat sulit kalau hanya mengandalkan provinsi untuk mengalokasikan anggaran rehabilitasi hutan, karena kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas," terangnya.

Oleh karenanya, Kimha sangat mengharapkan partisipasi semua pihak, seperti dunia internasional, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.

Sementara itu, terkait program rehabilitasi hutan, menurut Kimha, sewaktu Wakil Presiden, Boediono berkunjung ke Kalbar bersama Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu, telah menyerahkan bantuan bibit. "Satu juta bibit trembesi diberikan untuk ditanam di Kalbar," ungkapnya.

Tetapi, hingga kini, upayakan penanaman belum terealisasi, karena Dishut Kalbar menunggu kesiapan pemerintah kabupaten/kota menyediakan lahan untuk menanam trembesi itu. "Penyiapan lahan dari kabupaten/kota belum ada. Bibitnya sekarang ada di Bogor, kita tinggal ambil jika kabupaten/kota sudah siap," jelas Kimha.

Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalbar, Darmawan menilai, lahan kritis memang menjadi persoalan lingkungan hidup yang sangat krusial bagi Kalbar. "Masih banyak masalah lingkungan lain yang juga perlu mendapat perhatian kita bersama, seperti abrasi laut dan pertambangan liar," katanya.

Terkait abrasi ini, setidaknya sepanjang jalan dari Kabupaten Pontianak sampai ke Sambas. "Tipis sekali antara batas jalan dengan pantai," ujar Darmawan.

Sedangkan mengenai pertambangan, menurut Darmawan, juga sangat berbahaya bagi lingkungan hidup, terutama pertambangan liar atau tanpa mengantongi izin. "Untuk mengatasi semua persoalan lingkungan hidup ini perlu melibatkan semua sektor," pungkasnya. (*)

Galang Organisasi Keagamaan untuk Berantas Malaria

PONTIANAK. Memanfaatkan bantuan dari Global Fund for AIDS, Tuberculosis dan Malaria (GFATM), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalbar menjalin kerjasama dengan sejumlah organisasi keagamaan untuk mengantisipasi penyakit malaria.

"Kerjasama dengan organisasi keagamaan itu telah ditandangi sekita dua bulan lalu," kata dr HM Subuh MPPH, Kepala Dinkes Kalbar ditemui Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, baru-baru ini.

Organisasi keagamaan yang bekerjasama untuk mencegah terjadinya penyakit Malaria di Kalbar itu di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Aisyah dan lainnya.

Menurut Subuh, agar pelaksanaan di lapangan tidak tertutup pada komunitas tertentu saja, (eksklusifisme), kegiatan ini dikoordinasikan dan dimonitor Dinkes kabupaten/kota.

Dia sangat mengharapkan, program pencegahan terhadap penyakit malaria melalui kerjasama dengan organisasi keagamaan ini dapat tepat sasaran. "Sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor risiko dan kemungkinan penyebaran malaria di daerah masing-masing," kata Subuh.

Sementara itu, dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, hanya Kota Pontianak yang masuk kategori hijau atau jumlah penderita kurang dari 1 per seribu penduduk.

Sedangkan kabupaten/kota lainnya masuk kategori rawan. Sehingga perlu penanganan terpadu (komprehensif), melibatkan seluruh pihak, termasuk bantuan dari negara luar.

Terkait bantuan dari GFATM untuk penanggulangan Malaria di Kalbar, Shubuh menyebutkan, hingga 5 tahun kedepan telah dianggarkan dana sekitar US$ 12 juta.

Bantuan dari negara luar itu tidak semuanya berbentuk uang, tetapi juga dalam bentuk obat-obatan, pembangunan laboratorium serta pengadaan peralatan medis. "Bantuan ini merupakan stimulus bagi pemerintah daerah agar dapat terbebas dari penyakit malaria 2020," kata Subuh. (*)

Pemprov Kalbar Inventarisasi Semua Aset

PONTIANAK. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar tidak mau pengelolaan aset kembali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karenanya, semua aset ditelusurinya.

"Kita akan telusuri semua aset yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di luar pulau," kata MH Munsin MH, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerha (Sekda) Kalbar ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, belum lama ini.

Dia menjelaskan, penelurusan aset tersebut melalui Biro Pengelolaan Aset dengan mengumpulkan dokumen kepemilikan atas aset atau keabsaan bukti kepemilikannya.

Dari sekian banyak aset di Kalbar, kata Munsin, penelusuran diutamakan pada dokumen sah kepemilikan atas tanah milik provinsi di Kompleks RSUD Soedarso Pontianak. "Karena tanah tersebut sudah diklaim banyak pihak," ungkapnya.

Oleh karenanya, tambah dia, pemprov akan meminta buktinya yang sah berupa dokumen. "Seperti kepemilikan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional dan lainnya," terang Munsin.

Terkait aset Pemprov Kalbar ini, Munsin memang mengakui pengelolaannya belum rapi. "Sehingga ini menjadi faktor utama yang menyebabkan BPK disclaimer opinion (tidak dapat memberikan pendapat, red) terhadap Laporang kEuangan Pemerintah Daerah lalu," ujarnya.

Untuk merapikan pengelolaan aset tersebut, Munsin menilai perlu upaya peningkatan sumberdaya manusia yang berlatar belakang akuntan. Sehingga daftar inventarisasi aset dapat dibuat dengan tertib. "Karena urusan seperti tidak mudah, butuh sumberdaya manusia yang handal dan kompeten," katanya.

Sementara itu, dari data Biro Pengelolaan Aset Setda Kalbar, bila berdasarkan neraca, total nilai asset Kalbar saat ini berkisar Rp 1,3 hingga Rp 1,5 triliun. Sedangkan berdasarkan Daftar Penilaian Aset sekitar Rp 2,5 triliun. "Sepintas lalu terdapat selisih antara keduanya, namun selisih hanya dinilai bukan pada jumlah aset," pungkas Munsin. (*)

Razia Rutin, Taksi Gelap Tetap Misterius

PONTIANAK. Taksi gelap atau tidak berizin merajalela, tidak hanya dalam kota, antarkabupaten/kota pun dirambahnya. Razia rutin telah dilakukan, tetapi, keberadaannya masih sangat misterius, karena sulit dibuktikan.

"Katanya taksi gelap banyak yang beroperasi, merajalela, tetapi kalau kita tertibkan malah tidak ketemu," kata DL Denny, Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Komunikasi Kalbar ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (3/6).

Hal tersebut tentu saja membuat Denny kesal. Apalagi beberapa pihak sering menyebutkan kalau tidak ada upaya penertiban terhadap taksi gelap tersebut. "Kita sudah berupaya menertibkan, razia setiap bulan kita lakukan, seperti di Wajok sampai ke hulu-hulu juga," ungkapnya.

Kalau ditemukan taksi gelap yang beroperasi, tentu tidak ada ampun bagi pemiliknya. "Kalau ketemu akan kita proses ke pengadilan, tidak ada maaf bagi mereka (pemilik taksi gelap, red)," tegas Denny.

Dia menjelaskan, razia taksi gelap tersebut dilaksanakan bersama pemerintah kabupaten/kota, kepolisian dan asuransi. "Tetapi tetap saja tidak ditemukan taksi gelap," terang Denny.

Ketika razia, kata Denny, apabila petugas di lapangan mencurigai mobil yang lewat itu taksi gelap, langsung dihentikan. "Tetapi ketika ditanya, katanya hanya mobil keluarga. Ini yang menjadi permasalahan, sangat sulit membedakan mana yang taksi gelap mana yang mobil keluarga," akunya.

Razia rutin yang dilaksanakan tersebut tidak menutup kemungkinan sering bocor, sehingga taksi gelap tidak beroperasi. Menurut Denny, hal tersebut mungkin saja terjadi, karena yang melaksanakan razia melibatkan banyak instansi. "Kerahasiaannya kurang terjamin," katanya

Denny mengakui, memang taksi gelap itu sering beroperasi. Tetapi tidak sebanyak anggapan orang. "Mungkin juga ada yang menganggap mobil berplat RC (Rental Car, red) atau mobil sewa dikira taksi gelap, maka disebutlah taksi gelap merajalela," katanya.

Dijelaskannya, mobil berplat RC itu tidak berwarna kuning tetapi telah memiliki izin, tidak seperti taksi gelap yang tidak memiliki izin untuk mengangkut penumpang. (*)

Etnis Bukan Pilihan

PONTIANAK. Seseorang lahir ke muka bumi tidak memilih atau memesan untuk terlahir dalam etnis-etnis tertentu. Oleh karenanya, perbedaan etnis jangan dijadikan biang perpecahan di kalangan masyarakat.

"Terlahir sebagai etnis-etnis itu merupakan anugerah dan kodrat dari Tuhan, patut kita syukuri, jangan justru perbedaan itu membuat kita menjadi terpecah belah," ingat Drs Cristiandy Sanjaya SE MM, Wakil Gubernur Kalbar ditemui di Hotel Mercure Pontianak, belum lama ini.

Christiandy sangat menyayangkan kalau perbedaan etnis dijadikan alasan untuk saling bermusuhan antara satu dengan lainnya. "Seharusnya perbedaan itu dikelola dengan baik, agar menjadi aset dalam membangun daerah," katanya.

Mantan Kepala Sekolah Immanuel Pontianak ini berkali-kali mengingatkan masyarakat Kalbar, kalau tidak seorang di dunia ini memesan untuk terlahir menjadi etnis tertentu. Dia juga tidak pernah memesan untuk lahir sebagai warga Tionghoa. "Kita semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, harus disyukuri, jangan justru murka dengan anugerah tersebut," kata Christiandy.

Dikatakannya, Kalbar memiliki masyarakat yang majemuk, termasuk etnis dan lainnya. Hendaknya hal tersebut tidak dijadikan komoditas untuk membenturkan masyarakat sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan.

Kalau terjadi konflik, tambah dia, tentunya akan merugikan semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat itu sendiri yang hidup dengan rasa tidak aman. "Kalau sudah tidak aman bagaimana mau membangun daerah dan lainnya," kata Christiandy.

Di tengah kemajemukan masyarakat Kalbar, kata Christiandy, hendaknya setiap orang saling menghormati dan menghargai. Bila terjadi suatu permasalahan, hendaknya diselesaikan dengan jalan duduk satu meja untuk mencari solusinya. (*)

Hanya Ketapang yang Sudah Usulkan Lahan Hutan Kemasyarakatan

PONTIANAK. Dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, baru Ketapang yang sudah mengusulkan lahan untuk dijadikan Hutan Kemasyarakatan. Hingga kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih menunggu usulan dari kabupaten/kota lainnya.

"Baru Ketapang yang sudah mengusulkan Hutan Kemasyarakat di empat lokasi," ungkap Drs Cornelius Kimha, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (31/5).

Cornelius meminta seluruh kepala dinas dinas kehutanan di kabupaten/kota melalui bupati/walikotanya untuk mengusulkan lahan yang akan dijadikan Hutan Kemasyarakat ke provinsi. "Kita akan menampung berapa jumlah usulan lahan yang disampaikan masing-masing kabupaten/kota," terangnya.

Mengenai jumlah usulan lahan di tiap kabupaten/kota tersebut, Kimha mengatakan, tidak ada pembatasan. "Sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginan masyarakat, nanti kita usulkan ke Kementerian Kehutanan," katanya.

Sebenarnya Kementerian Kehutanan akan mengabulkan luas lahan untuk dijadikan Hutan Kemasyarakat di Kalbar sekitar 500 ribu hektar. "Kita upayakan pada 2013 ini, luas lahan tersebut tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalbar," kata Kimha.

Mengenai realisasinya, tambah dia, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kabupaten/kota di Kalbar. "Pusat mengharapkan partisipasi dari pemerintah kebupaten/kota," ungkap Kimha.

Terkait dengan Hutan Kerakyatan ini, kabupaten/kota diminta memanfaatkan memanfaatkan lahan-lahan kritis di Kalbar. "Setidaknya terdapat sekitar 2 juta hektar lahan kritis yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi hutan kerayatan, baik hutan desa maupun hutan tanaman rakyat," kata Kimha.

Jenis pohon yang dapat dikembangkan dalam hutan tanaman rakyat ini, kata Kimha, hendaknya yang dapat dirasakan hasilnya dalam jangka pendek, misalnya dalam enam tahun ke depan. "Seperti pohon akasia dan lainnya," ujarnya.

Selain jenis pohon tersebut dapat segera dirasakan hasilnya, juga hendaknya memerhatikan pangsa pasar. "Pohon yang ditanam sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya dan masyarakat yang menentukan pangsa pasarnya," terang Kimha.

Sebelumnya, Bupati Ketapang, Morkes Effendi mengungkapkan, kawasan hutan desan dan hutan tanaman rakyat yang telah diusulkannya terletak di kecamatan Tumbang Titi, Nanga Tayap dan Matan Hilir Utara. "Luasannya berkisar ratusan hingga 5 ribu hektar per titik," katanya.

Mengenai hutan tanaman rakyat, rencananya jenis pohon yang akan dikembangkan seperti meranti dan akasia. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya. (*)

Bawa Israel ke Pengadilan Internasional

PONTIANAK. Ulah tentara Zionis Israel yang menyerang Kapal Mavi Marmara yang mengangkut rombongan kemanusiaan Freedom Flotilla ke Gaza Palestina beberapa waktu lalu membuat semua pihak geram. Tidak terkecuali legislator DPRD Kalbar.

"Kita sangat mengutuk kebiadaban Israel itu. Pemerintah Indonesia hendaknya memutuskan hubungan diplomasi dalam bentuk apapun dengan Zionis Israel," kata Tony Kurniady, Anggota Fraksi PAN DPRD Kalbar ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/6).

Rombongan kemanusisa yang diserang tentara Zionis Israel tersebut terdiri atas sembilan kapal mengangkut 10 ribu ton bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bersama bantuan kemanusiaan itu ikut pula 750 orang relawan kemanusiaan dari 50 negara, 12 orang di antaranya warga negara Indonesia.

Rombongan yang berangkat dari Pelabuhan Antaly Turki tersebut diserang tentara Israel menggunakan helikopter. Dalam penyerbuan tersebut setidaknya jatuh korban 19 orang tewas dan anggota lainnya dari rombongan misi kemanusiaan itu luka-luka.

Terhadap penyerangan tersebut, beberapa negara telah menyampaikan kecamannya termasuk anggota Dewan Keamanan PBB, kecuali Amerika Serikat yang tidak mengeluarkan pernyataan resmi mengecam Zionis Israel.

Menurut Tony, ulah tentara Zionis Israel tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan. "Tindakan tentara Israel itu benar-benar telah di luar batas kemanusiaan dan seyogianya penguasa Zionis itu di bawa ke pengadilan internasional untuk mempertanggunjawabkan perbuatannya," tegasnya.

Mantan Sekjen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalbar ini juga sangat menyesalkan sikap Amerika Serikat yang berdiam diri terhadap kebiadaban Zionis Israel tersebut. "Di satu sisi Amerika Serikat begitu gencar mengkampanyekan pemberantasan teroris, tetapi di sisi lain negara adidaya itu membiarkan teroris di depan matanya. Israel inilah sebenarnya negara teroris," kata Tony.

Dia menjelaskan, aturan internasional telah melarang untuk menyerang misi kemanusiaan, tetapi hal tersebut diabaikan Zionis Israel. "Kita memintah Pemerintah Indonesia menggalang dunia internasional untuk memberikan sanksi yang berat kepada Israel, karena dalam misi kemanusiaan yang diserang itu juga terdapat warga negara Indonesia," terang Tony. (*)

Nilai Ekspor Kalbar Turun, Impor Malah Naik

PONTIANAK. Nilai ekspor Kalbar pada April 2010 menurun hingga 5,36 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dari US$ 68,23 juta menjadi US$ 64,58 juta. Sementara impor naik hingga 168,01 persen, dari US$ 4,48 juta menjadi US$ 13 juta.

"Komoditas ekspor Kalbar masih didominasi biji kerak dan abu logam, karet dan barang dari karet serta kayu dan barang dari kayu," kata Iskandar Zulkarnaen, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar ketika menyampai Berita ResmiStatistik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, Selasa (1/6).

Ketiga golongan tersebut menyumbang 90,44 ersen dari total nilai ekspor Kalbar. "Masih tidak bergerak, selama ini ketiga golongan ini masih menjadi komoditas penyumbang terbesar ekspor Kalbar," kata Iskandar.

Pada April 2010 ketiga golongan ekspor Kalbar ini menurun dari bulan sebelumnya, biji kerak dan abu logam menurun 8,18 persen, kayu dan barang dari kayu 34,05 persen, karet danbarang dari karet menurun 2,98 persen.

Berdasarkan sepuluh golongan barang utama, pada April 2010 nilai ekspor Kalbar juga mengurun dibanding bulan sebelumnya, dari US$ 67,84 juta menjadi US$ 64,5 juta atau menurun 4,92 persen.

Iskandar mengatakan, sebagian besar golongan barang tersebut pada April 2010 menurun dibanding Maret 2010, kecuali perabot, penerangan rumah yang naik 29,17 persen dan sisa hasil. Industri kayu yang naik 21.657,66 persen.

Selanjutnya ikan hidup, udang beku, kerang-kerangan dan invertebrata lain naik 54,19 persen, lemah dan minyak hewan/nabati naik 320,29 persen. Buah pinan, kacang tanpa kulit, jeruk serga naik 176,06 persen serta sayur dan buah naik 82,02 persen.

Sedangkan nilai impor dilihat dari sepuluh golongan barang utama Kalbar, pada April 2010 meningkat 241,87 persen dibanding Maret 2010. "Semua golongan barang pada April 2010 meningkat bila dibandingkan bulan sebelumnya," kata Iskandar.

Berdasarkan nilai golongan barangnya, terdapat tiga goongan barang penyumbang impor terbesar Kalbar pada April 2010, yakni kapal laut dan bangunan terapung menyumbang 22,89 persen, pupuk 18,06 persen, gula dan kembang gula 17,88 persen. "Total nilai ekspor ketiga golongan barang tersebut 58,83 persen atau menyumbang US$ 7,65 juta," ungkap Iskandar.

Golongan barang lainnya penyumbang impor tersebut, yakni mesin-mesin/pesawat mekanik dan plastik dan barang plastik dengan total 19,23 persen. (*)

Beri Kesempatan Perusda Berbenah

PONTIANAK. Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha hendaknya diberikan kesempatan untuk berbenah dan mengembangkan diri dengan berinovasi dan menangkap peluang usaha yang ada.

"Problema internal Perusda Aneka Usaha harus diperbaiki. Beri kesempatan direksinya yang baru untuk berbenah, termasuk menutup peluang-peluang tindak pidana korupsi. Kita percayakan pada mereka," kata Rustam SH, Direktur Barisan Anti Korupsi (Barak) Kalbar kepada wartawan, Rabu (2/6) siang.

Rustam menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan salah seorang Anggota DPRD Kalbar yang meminta Perusda Aneka Usaha dibubarkan.

Menurutnya, kurang tepat bila direksi BUMD yang baru belum diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, tiba-tiba langsung dibubarkan. Apalagi direksi yang dipercaya Pemprov Kalbar untuk mengelola Perusda Aneka usaha itu berlatarbelakang pengusaha dan praktisi. "Sudah ada usaha yang tampak dari sisi keseriusan direksi saat ini untuk memperbaiki Perusda Aneka Usaha ke depan," kata Rustam.

Ia berkeyakinan bila direksi Perusda Aneka Usaha mengelola dengan serius maka Perusda akan maju dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar. "Kini sangat tergantung dari direksi apakah bisa menunjukkan kemampuan optimal dalam mengelola Perusda tersebut," katanya.

Untuk mencapai kemajuan Perusda tersebut, tambah dia, peran DPRD Kalbar sangat menentukan dalam hal mengawasi kinerja dan pengelolaan keuangannya agar tidak dikerat "tikus-tikus berdasi". "DPRD tetap harus kritis dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Perusda Aneka Usaha," harap Rustam. (*)

Kabuptaen/Kota di Kalbar Rawan Malaria

*Hanya Kota Pontianak yang Masuk Kategori Hijau

PONTIANAK. Hampir semua kabupaten/kota di Kalbar masuk kategori rawan terjadinya wabah malaria. Hanya Kota Pontianak yang masuk kategori hijau, karena rasio penderitanya kurang dari 1/1000 penduduk, bukan nol.

"Tetapi jangan gembira dulu, Kota Pontianak memang masuk kategori hijau, tetapi kota ini merupakan arus orang, baik dari kabupaten/kota lainnya maupun dari luar Kalbar," kata HM Subuh MPPH, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalbar ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (31/5).

Menurut Subuh, walaupun Kota Pontianak masuk kategori hijau terjadinya wabah malaria, tetapi tidak menutup kemungkinan akan menjadi rawan karena adanya "serbuan-serbuan" dari luar kota.

Sebelum itu terjadi, tambah dia, hendaknya dilakukan upaya-upaya pencegahan (preventif). Tetapi upaya tersebut bukan hanya memperkenalkan malaria kepada masyarakat, tetapi juga faktor risiko terjadinya malaria. "Seperti gejala-gejalan malaria, di antaranya demam tinggi, menggigil dan lainnya," kata Subuh.

Selain itu, ungkap Subuh, masyarakat juga hendaknya dikenalkan dengan lingkungan yang berpotensi menjadi kawasan penyebaran malaria, seperti lingkungan yang kurang bersih dan tidak terjaga, genangan air dan lainnya. "Masyarakat harus menyadari itu," katanya.

Daerah atau tempat yang menjadi rawan terjadinya malaria yang selama ini kurang disadari, yakni di daerah galian-galian tambang dan rawa-rawa yang menjadi sarang nyamuk malaria berkembangbiak.

"Untuk membersihkan dinas kesehatan bisa bisa bekerja sendiri tanpa adanya stimulus dari sektor-sektor lainnya, misalnya untuk menutup galian itu, tidak mungkin dilakukan dinas kesehatan, tetapi instansi terkait," harap Subuh.

Terkait upaya pencegahan terjadinya malaria ini, menurut Subuh, Dinkes Kalbar telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakahan dengan organisasi-organisasi keagamaan. "Masalah operasionalisasi gerak dan langkahnya, organisasi-organisasi keagamaan itu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota," terangnya.

Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai upaya pencegahan terjadinya malaria itu telah dibuat dalam MoU antara Dinas Kesehatan dengan organisasi-organisasi keagamaan tersebut. "Tentunya dengan sasaran-sasaran yang berbeda," kata Subuh.

Ketika melakukan upaya pencegahan di lapangan, terang Subuh, organisasi-organisasi keagamaan itu diharuskan berkoordinasi dengan dinas kesehatan agar tidak terjadi pengkotak-kotakan.

Walaupun semisalnya masyarakat dari suatu agama yang berbeda memerlukan pertolongan terkait pencegahan terjadinya malaria, organisasi-organisasi keagamaan itu tidak boleh menolak. "Jangan pula karena yang minta tolong itu berbeda agama dengan yang bertugas lalu tidak memberikan pertolongan, itu tidak boleh, mereka tetap harus memberikan pertolongan," tegas Subuh. (*)

Tingkatkan Daya Saing Wisata dengan Tour Patern

PONTIANAK. Salah satu strategi meningkatkan daya saing dunia kepariwisataan Nasional dengan menerapkan pola perjalanan wisata yang meliputi dari berbagai aspek (Tour Patern).

"Mulai dari identifikasi, pemetaan potensi daya tarik wisata, fasilitas pendukung hingga aksesbilitas wisata," kata Abdul Aris Sitaba, Direktur Usaha Pariwisata, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengembangan Destinasi, Kementerian Pariwisata ditemui usai pembukaan Workshop Fasilitasi Penyusunan Paket Wisata Tematik di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Selasa (1/6).

Aris menjelaskan, terobosan berupa Tour Patern tersebut juga melibatkan ASITA di Kalbar. "Ini merupakan inovasi dalam pengembangan sektor kepariwisataan Nasional, sekaligus menyaingi paket wisata negara asing yang terus membanjiri pangsa pasar pariwisata Nasional," ungkapnya.

Oleh karena itu, agar dunia pariwisata di Kalbar dapat turut bersaing dengan paket wisata negara asing, Kementerian Pariwisata turut mendukung pembangunan dan pengembangan dunia kepariwisataan di Kalbar dengan menggulirkan program wisata tematik.

"Bersama pemerintah daerah, Kementrian Pariwisata merancang suatu Paket Wisata yang menggabungkan berbagai objek wisata unggulan lokal dalam perjalanan wisata," terang Aris

Tetapi, tambah dia, efektivitas program yang diusung tersebut juga membutuhkan partisipasi instansi terkait seperti Dinas Perhubungan. Sehingga program wisata ini dapat berjalan sinergis.

Aris menyampaikan, pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya urusan harga paket wisata yang ditawarkan ke daerah. "Kendati harganya lebih tinggi dari paket wisata asing, tidak menjadi persoalan asalkan paket wisata yang disajikan sesuai dengan apa yang diiklankan atau dipromosikan," tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kalbar, Drs Kamaruzzaman MM mengatakan, program tour patern ini sangat positif untuk memajukan dunia kepariwisataan di Kalbar. "Namun proses penyusunan paket wisata lokal ini harus memerhatikan kondisi geografis wilayah," ingatnya. (*)

Jumlah Wisman Naik 19,56 Persen

*Paling Banyak Warga Malaysia

PONTIANAK. Sejak diresmikannya Tahun Kunjungan (Visit Years) Kalbar 2010, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Kalbar meningkat 19,56 persen, dari 6.254 orang pada periode Januari-April 2009 menjadi 7.477 orang pada periode yang sama tahun ini.

"Jumlah wisman yang datang ke Kalbar sangat dipengaruhi jumlah wisman yang datang melalui pintu masuk Entikong," terang Iskandar Zulkarnaen, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar ketika Berita Resmi Statistik di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar, Selasa (1/6).

Jumlah wisman yang datang sebagian besar melalui pintu Entikong (Sanggau) 87,13 persen. Sedangkan melalui Supadio (Pontianak) hanya 12,87 persen.

Ketika ditanya dari negara mana saja wisman yang berkunjung ke Kalbar tersebut, menurut Iskandar, masih didominasi warga Malaysia. "Tetapi kita belum merinci asal wisman itu, sementara hanya diketahui paling banyak itu dari Malaysia, negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat juga ada, tetapi tidak terlalu banyak," terangnya.

Sementara itu, bila dilihat perbandingan Maret dengan April 2010, jumlah wisman yang berkunjung ke Kalbar melalui dua pintu masuk tersebut justru mengalami penurunan.

Jumlah wisman yang berkunjung melalui pintu Entikong 1.795 orang pada Maret 2010 turun menjadi 1.425 pada April 2010 atau menurun hingga 20,61 persen.

Sementara jumlah wisman yang masuk melalui pintu Supadio 304 orang pada Maret 2010 turun menjadi 243 orang atau menurun hingga 20,07 persen.

Penurunan jumlah wisman pada April terhadap Maret 2010 tersebut ternyata tidak mempengaruhi Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang di Kalbar.

Pada April 2010, TPK Hotel Berbintang di kalbar mencapai rata-rata46,75 persen atau naik 2,51 poin dibandingkan TPK pada Maret 2010 sekitar 44,24 persen. "Hotel bintang tiga menempati urutan tertinggi dengan TPK 47,79 persen pada April 2010, naik 3,09 poin dibandingkan Maret 2010," terang Iskandar.

Sementara Hotel Bintang Satu meningkat 4,21 poin. Sedangkan data Hotel Bintang Dua belum diketahui karena, kata Iskandar, data belum masuk ke BPS.

TPK Akomodasi lainnya di Kalbar juga mengalami kenaikan. Pada Maret 2010 rata-rata 31,93 persen meningkat menjadi 33,77 pada April 2010 atau naik 1,84 poin.

Iskandar juga mengungkapkan, dari akomodasi lainnya di Kalbar tersebut, kelompok kamar di atas 100 menempati urutan tertinggi dengan TPK 44,10 persen. Sedangkan jumlah terendah pada kelompok kamar 25-40 tercaat 29,26 persen.

"Hampir semua TPK kelompok kamar akomodasi lainnya pada April 2010 mengalami peningkatan, kecuali kelompok kamar di bawah 10 dan kelompok kamar 41-100," ungkap Iskandar

Dia menjelaskan, kelompk kamar yang mengalami penurunan masing-masing kelompok kamar dibawah 10 turun 5,37 poin dan kelompk kamar 41-100 turun 7,07 poin. Sedangkan kelompok kamar yang mengalami peningkatan 10-24 naik 6,8 poin dan kelompok kamar 25-40 naik 4,04 poin. (*)