M O R D I A D I

PONTIANAK. Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sepertinya tiada akhir. Tidak hanya yang illegal, yang legal pun tidak luput dari masalah. Terhadap hal ini, pemerintah jangan lepas tangan.

"Jangan lepas tangan begitu saja, pemerintah harus bertanggungjawab," kata Martinus Sudarno, Anggota Komisi D DPRD Kalbar yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) kepada wartawan, Minggu (6/6).

Dia menjelaskan, terhadap TKI yang berangkat ke luar negeri disertai dokumen lengkap (legal) hendaknya menjadi tanggungjawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) selaku pihak yang memberangkatkan dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Sudarno menjelaskan, tanggungjawab itu bukan hanya mengenai keberangkat ke luar negeri, tetapi juga bertanggungjawab hingga pulang atau ketika kontraknya berakhir. "Termasuk juga ketika TKI tersebut tertimpa masalah," katanya.

Paling tidak, tambah dia, TKI tersebut mempunyai saluran untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapinya selama menjadi pahlawan devisa negara. "Sehingga para TKI tersebut mengetahui kemana harus mengadu ketika terjadi masalah," kata Sudarno

Terkait permasalahan yang diderita TKI yang terus terjadi, Sudarno mempertanyakan fungsi divisi perlingan TKI di luar negeri. "Hendaknya divisi perlindungan TKI itu benar-benar difungsikan dan diberdayakan," ujarnya.

Demikian terhadap TKI transit, PJTKI dan Disnakertrans dan Dinsos juga harus peduli terhadap mereka. "Mau tidak mau kita harus peduli, untuk persoalan yang dihadapi TKI transit tersebut," kata Sudarno

Keberadaan TKI tersebut di luar negeri, tambah dia, juga harus jelas diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), agar ketika terjadi masalah dapat segera diketahui dan ditangani. "Koordinasi KBRI dengan para TKI perlu dievaluasi," tegas Sudarno.

Dia menyampaikan hal ini, karena kinerja pihak terkait TKI dapat dikalahkan NGO-NGO yang peduli dengan nasib TKI bermasalah. "Mereka yang lebih dahulu memberikan cara untuk menyalurkan permasalahan TKI tersebut, makanya kita memberikan apresiasi kepada mereka," kata Sudarno.

Selain itu, pihak terkait juga harus bertanggungjawab dengan TKI yang berangkat tanpa dibekali dokumen (illegal). "Tanggungjawabnya dalam bentuk bagaimana agar masyarakat itu melengkapi dirinya dengan dokumen-dokumen sebelum menjadi TKI," terang Sudarno.

Terkait banyaknya warga Kalbar yang berangkat menjadi TKI tanpa dilengkapi dokumen lengkap ini, menurut Sudarno, karena terkadang mereka hanya mencari mudahnya untuk berangkat dengan harapan mendapat gaji yang besar dari luar negeri.

Berbagai cara mereka tempuh, seperti memalsuikan usia untuk mendapatkan paspor, menggunakan visa kunjungan walaupun sebenarnya ingin bekerja atau bahkan memanfaatkan jalan-jalan tikus di perbatasan agar lepas dari pemeriksaan petugas.

"Memang ini sulit dikontrol, paling tidak kita dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen-dokumen untuk ke luar negeri dan memperketat pengawasan di perbatasan," ujar Sudarno. (*)