M O R D I A D I

*Hanya Kota Pontianak yang Masuk Kategori Hijau

PONTIANAK. Hampir semua kabupaten/kota di Kalbar masuk kategori rawan terjadinya wabah malaria. Hanya Kota Pontianak yang masuk kategori hijau, karena rasio penderitanya kurang dari 1/1000 penduduk, bukan nol.

"Tetapi jangan gembira dulu, Kota Pontianak memang masuk kategori hijau, tetapi kota ini merupakan arus orang, baik dari kabupaten/kota lainnya maupun dari luar Kalbar," kata HM Subuh MPPH, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalbar ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (31/5).

Menurut Subuh, walaupun Kota Pontianak masuk kategori hijau terjadinya wabah malaria, tetapi tidak menutup kemungkinan akan menjadi rawan karena adanya "serbuan-serbuan" dari luar kota.

Sebelum itu terjadi, tambah dia, hendaknya dilakukan upaya-upaya pencegahan (preventif). Tetapi upaya tersebut bukan hanya memperkenalkan malaria kepada masyarakat, tetapi juga faktor risiko terjadinya malaria. "Seperti gejala-gejalan malaria, di antaranya demam tinggi, menggigil dan lainnya," kata Subuh.

Selain itu, ungkap Subuh, masyarakat juga hendaknya dikenalkan dengan lingkungan yang berpotensi menjadi kawasan penyebaran malaria, seperti lingkungan yang kurang bersih dan tidak terjaga, genangan air dan lainnya. "Masyarakat harus menyadari itu," katanya.

Daerah atau tempat yang menjadi rawan terjadinya malaria yang selama ini kurang disadari, yakni di daerah galian-galian tambang dan rawa-rawa yang menjadi sarang nyamuk malaria berkembangbiak.

"Untuk membersihkan dinas kesehatan bisa bisa bekerja sendiri tanpa adanya stimulus dari sektor-sektor lainnya, misalnya untuk menutup galian itu, tidak mungkin dilakukan dinas kesehatan, tetapi instansi terkait," harap Subuh.

Terkait upaya pencegahan terjadinya malaria ini, menurut Subuh, Dinkes Kalbar telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepakahan dengan organisasi-organisasi keagamaan. "Masalah operasionalisasi gerak dan langkahnya, organisasi-organisasi keagamaan itu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota," terangnya.

Petunjuk Pelaksana (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai upaya pencegahan terjadinya malaria itu telah dibuat dalam MoU antara Dinas Kesehatan dengan organisasi-organisasi keagamaan tersebut. "Tentunya dengan sasaran-sasaran yang berbeda," kata Subuh.

Ketika melakukan upaya pencegahan di lapangan, terang Subuh, organisasi-organisasi keagamaan itu diharuskan berkoordinasi dengan dinas kesehatan agar tidak terjadi pengkotak-kotakan.

Walaupun semisalnya masyarakat dari suatu agama yang berbeda memerlukan pertolongan terkait pencegahan terjadinya malaria, organisasi-organisasi keagamaan itu tidak boleh menolak. "Jangan pula karena yang minta tolong itu berbeda agama dengan yang bertugas lalu tidak memberikan pertolongan, itu tidak boleh, mereka tetap harus memberikan pertolongan," tegas Subuh. (*)