M O R D I A D I

PONTIANAK. Pembabatan hutan di Kalbar mencapai 15-30 hektar per hari. Hal itu tidak sebanding dengan program rehabilitasi yang hanya sekitar 1000 hektar per tahun.

"Kemampuan rata-rata rehabilitasi hutan yang dilaksanakan pemerintah hanya sekitar seribu hektar per tahun," ungkap Cornelius Kimha, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalbar ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, dengan kemampuan pemerintah tersebut tentunya tidak akan sanggup memperbaiki hutan Kalbar yang rusak sekitar 15-30 ribu hektar per hari, di antaranya untuk ladang, pertambangan dan lainnya di seluruh kabupaten/kota di Kalbar. "Ditambah lagi dengan lahan kritis di Kalbar yang mencapai sekitar 2 hektar," kata Kimha.

Kemampuan rehabilitasi hutan tersebut, terang Kimha, mengacu pada program tahun lalu, di mana Kalbar hanya mendapat jatah di Bengkayang dan Sekadau. "Padahal kerusakan hutan dan lahan hampir merata di semua kabupaten/kota," ujarnya.

Terkait tidak sebandingnya pembabatan hutan dengan program rehabilitasi tersebut, kata Kimha, sudah disampaikan ke Kementerian Kehutanan. "Setiap rapat dengan kementerian, selalu kita kemukakan," katanya.

Menurut Kimha, bila kemampuan rehabilitasi hutan di Kalbar tidak ditingkatkan, tentunya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi hutan Kalbar yang semakin mengkhawatirkan.

Daerah yang paling rawan mengalami kerusakan, tambah dia, terjadi di Ketapang dan Sintang. "Karena, di dua daerah tersebut, kegiatan pertambangan terus berlangsung," beber Kimha.

Untuk meningkatkan kemampuan rehabilitasi hutan tersebut, kata Kimha, tentunya tidak dapat mengandalkan dana APBD. "Sangat sulit kalau hanya mengandalkan provinsi untuk mengalokasikan anggaran rehabilitasi hutan, karena kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas," terangnya.

Oleh karenanya, Kimha sangat mengharapkan partisipasi semua pihak, seperti dunia internasional, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.

Sementara itu, terkait program rehabilitasi hutan, menurut Kimha, sewaktu Wakil Presiden, Boediono berkunjung ke Kalbar bersama Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu, telah menyerahkan bantuan bibit. "Satu juta bibit trembesi diberikan untuk ditanam di Kalbar," ungkapnya.

Tetapi, hingga kini, upayakan penanaman belum terealisasi, karena Dishut Kalbar menunggu kesiapan pemerintah kabupaten/kota menyediakan lahan untuk menanam trembesi itu. "Penyiapan lahan dari kabupaten/kota belum ada. Bibitnya sekarang ada di Bogor, kita tinggal ambil jika kabupaten/kota sudah siap," jelas Kimha.

Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalbar, Darmawan menilai, lahan kritis memang menjadi persoalan lingkungan hidup yang sangat krusial bagi Kalbar. "Masih banyak masalah lingkungan lain yang juga perlu mendapat perhatian kita bersama, seperti abrasi laut dan pertambangan liar," katanya.

Terkait abrasi ini, setidaknya sepanjang jalan dari Kabupaten Pontianak sampai ke Sambas. "Tipis sekali antara batas jalan dengan pantai," ujar Darmawan.

Sedangkan mengenai pertambangan, menurut Darmawan, juga sangat berbahaya bagi lingkungan hidup, terutama pertambangan liar atau tanpa mengantongi izin. "Untuk mengatasi semua persoalan lingkungan hidup ini perlu melibatkan semua sektor," pungkasnya. (*)