M O R D I A D I

PONTIANAK. Hingga kini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar belum dapat menyusun draft APBD Perubahan 2010, karena menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD 2009.

"Kita masih menunggu hasil audit BPK untuk menyusun APBD Perubahan 2010," kata MH Munsin MH, Pelaksan Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar ditemui di Randayan Resort, baru-baru ini.

Setelah laporan hasil audit BPK terhadap APBD 2009 barulah Pemprov Kalbar dapat menyusun draft APBD Perubahan 2010 untuk diparipurnakan di DPRD Kalbar.

Pemprov Kalbar menunggu hasil audit BPK tersebut, karena tanpa hal tersebut, tidak diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD 2009. Sehingga sulit menyusun draft APBD Perubahan 2010 yang di dalamnya termasuk Silpa itu.

Munsin menjelaskan, untuk mengantisipasi defisit anggaran, Silpa 2009 diproyeksi sekitar Rp 135 miliar. Tetapi, bila hasil audit BPK nantinya menyebutkan Silpa di bawah angka yang diprediksi tersebut, tentunya akan mempengaruhi penyusunan draft APBD Perubahan 2010.

Kendati demikian, semua SKPD Kalbar sudah mulai menyusun draft APBD Perubahan 2010 mengacu pada skala prioritas pembangunan di Kalbar.

Setelah hasil audit BPK diserahkan, akan dilakukan penyesuaian draft APBD Perubahan 2010 itu. Selanjutnya diserahkan ke DPRD Kalbar melalui paripurna dan dibahas untuk disahkan sebagai APBD Perubahan 2010. (*)