M O R D I A D I

PONTIANAK. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meninjau langsung lokasi didirikannya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPBD) Regional Kalbar. Bila dianggap layak, tahun depan proses pendidikan pamong praja itu dimulai.

"Hari ini (kemarin, red) merupakan kunjungan final untuk melihat persiapan terakhir," kata Dyah Anggraini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI ditemui wartawan usai menemui Gubernur Kalbar Cornelis di Pendopo Guberur Kalbar, Rabu (9/6).

Dyah menjelaskan, sebelumnya telah dilakukan inventarisasi terhadap daerah yang memungkinkan untuk dijadikan lokasi IPDN Regional. Dari inventarisasi tersebut terdapat lima lokasi yang dapat memenuhi persyaratan, yakni Kalbar, Pekan Baru (Riau), Bukit Tinggi (Sumbar), Makassar (Sulsel) dan Manado (Sulut).

Hasil inventarisasi ini dikoreksi kembali, terang Dyah, mengenai apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadikannya penempatan sementara bagi praja.

Selain Kalbar yang memasuki proses tahap akhir, empat daerah lainnya sudah mulai berjalan. "Rencananya di Kalbar ini, pamong praja akan mulai didik awal tahun depan, kalau empat daerah lainnya sudah mulai tahun ini," kata Dyah.

Dia menjelaskan, Unit Penanganan Rehabilitasi Sosial (UPRS) Dinas Sosial (Dinsos) Kalbar di Kecamatan Sungai Ambawang, Jalan Transkalimantan dan Kabupaten Kubu Raya.

Sebelum pemeriksaan tahap akhir ini, kata Dyah, di Kalbar sebelumnya juga pernah dilakukan pemeriksaan mengenai kelayakan lokasi IPDN Regional.

Ketika itu, Dyah yang pergi bersama Gubernur Cornelis telah memberikan masukan atau permintaan koreksi untuk lokasi IPDN Regional Kalbar.

Pada kunjungan tahun lalu itu, kata Dyah, koreksi sudah dilakukan terhadap pembangunan lokasi penempatan sementara bagi pamong praja. "Kali ini finalisasinya pemeriksaannya, kalau dianggap layak, maka akan ada asrama, praja pun akan dididik di sini awal tahun depan," ujarnya.

Dyah menjelaskan, pebangunan IPDN Regional ini bukan dikarenakan kondisi keuangan IPDN Jatinangor yang kekurangan atau lainnya. "Tetapi lebih didasarkan pada tingginya kebutuhan akan pamong praja di daerah," katanya.

Menurut dia, kalau dibandingkan antara kebutuhan dan jumlah pamong praja di daerah sangat jauh perbedaannya. "Mengenai kebutuhan pamong praja itu, gubernur bupati/walikota menyampaikannya ke Mendagri," terang Dyah.

Penyampaikan kebutuhan pamong praja yang disampaikan gubernur, bupati/walikota ini akan menjadi pertimbangan Mendagri untuk memenuhi kebutuhan pamong praja di daerah.

Dyah mengungkapkan, hingga kini terdapat 17 ribu alumni di seluruh Indonesia, tetapi hal tersebut belum sebanding dengan jumlah kebutuhannya di daerah –walaupun kebutuhan daerah belum terinventarisasi secara rinci.

Tetapi sebagia gambaran, di seluruh Indonesia terdapat 74 ribu desa/kelurahan, 6.354 kecamatan dan 497 kabupaten/provinsi. "Kalau per kecamatan itu membutuhkan tiga alumni IPDN saja, sudah berapa jumlah yang dibutuhkan," katanya.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan, segala persiapan telah dilakukan dengan menyediakan fasilitas seadanya. Di lokasi yang tinjau Sekjen Kemendagri itu. "Untuk pembangunan gedung, asrama, tempat perkuliahan dan lainnya itu, nanti akan ita baicara," ujarnya.

Cornelis menerima langsung kedatangan rombongan Sekjen Kemendagri. Tamu dari pusat tersebut diterima pagi kemarin di Pendopo Gubernur Kalbar sebelum berangkat ke lokasi IPDN yang akan dinilai layak atau tidak. (*)