M O R D I A D I

PONTIANAK. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar tidak mau pengelolaan aset kembali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karenanya, semua aset ditelusurinya.

"Kita akan telusuri semua aset yang tersebar di berbagai daerah, termasuk di luar pulau," kata MH Munsin MH, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerha (Sekda) Kalbar ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, belum lama ini.

Dia menjelaskan, penelurusan aset tersebut melalui Biro Pengelolaan Aset dengan mengumpulkan dokumen kepemilikan atas aset atau keabsaan bukti kepemilikannya.

Dari sekian banyak aset di Kalbar, kata Munsin, penelusuran diutamakan pada dokumen sah kepemilikan atas tanah milik provinsi di Kompleks RSUD Soedarso Pontianak. "Karena tanah tersebut sudah diklaim banyak pihak," ungkapnya.

Oleh karenanya, tambah dia, pemprov akan meminta buktinya yang sah berupa dokumen. "Seperti kepemilikan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional dan lainnya," terang Munsin.

Terkait aset Pemprov Kalbar ini, Munsin memang mengakui pengelolaannya belum rapi. "Sehingga ini menjadi faktor utama yang menyebabkan BPK disclaimer opinion (tidak dapat memberikan pendapat, red) terhadap Laporang kEuangan Pemerintah Daerah lalu," ujarnya.

Untuk merapikan pengelolaan aset tersebut, Munsin menilai perlu upaya peningkatan sumberdaya manusia yang berlatar belakang akuntan. Sehingga daftar inventarisasi aset dapat dibuat dengan tertib. "Karena urusan seperti tidak mudah, butuh sumberdaya manusia yang handal dan kompeten," katanya.

Sementara itu, dari data Biro Pengelolaan Aset Setda Kalbar, bila berdasarkan neraca, total nilai asset Kalbar saat ini berkisar Rp 1,3 hingga Rp 1,5 triliun. Sedangkan berdasarkan Daftar Penilaian Aset sekitar Rp 2,5 triliun. "Sepintas lalu terdapat selisih antara keduanya, namun selisih hanya dinilai bukan pada jumlah aset," pungkas Munsin. (*)