M O R D I A D I

PONTIANAK. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar harus menyiapkan alat untuk menghitung volume penggunaan air (water meter) di setiap pipa yang digunakan perusahaan untuk memanfaatkan air permukaan.

"Sehingga volume air yang digunakan perusahaan dapat diketahui dengan pasti," kata Andi Aswad SH, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah DPRD Kalbar ditemui di tempat kerjanya, Senin (7/6).

Dengan mengetahui volume air yang digunakan perusahaan, tentunya akan diketahui dengan pasti juga berapa nilai Pajak Air Permukaan (PAP) yang harus dibayar pihak perusahaan.

Menurut Andi, selama ini Dispenda hanya menerima laporan dari perusahaan mengenai volume air yang digunakan. Lalu dari laporan perusahaan itulah ditentukan berapa tarif yang harus dibayar perusahaan.

"Hal tersebut tentunya tidak efektif dan rentan terjadi manipulasi volume air permukaan yang dimanfaat perusahaan. Makanya dalam Raperda yang kita bahas ini hal itu akan dipertegas," kata Andi.

Dia menilai, penarikan PAP selama ini tidak efektif, karena kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar tidak sebanding atau jauh lebih sedikit ketimbang jumlah perusahaan yang memanfaatkan air permukaan.

"Olehkarenanya, kita mendorong Dispenda untuk menyediakan water meter di setiap pipa air perusahaan. Hal itu akan dipertegas dalam perda pajak daerah yang sekarang sedang dibahas pansus," terang Andi.

Penyediaan water meter untuk mengukur volume air permukaan yang dimanfaatkan perusahan-perusahaan di Kalbar itu diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PAP terhadap PAD Kalbar.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Singkawang, Drs H Awang Sofian Rozali mengungkapkan, di sekitar Sungai Kapuas banyak perusahaan yang memanfaatkan air permukaan untuk proses produksinya. "Penggunaan air permukaan itu merupakan hak provinsi, kecuali air bawah tanah yang telah menjadi hak kabupaten/kota," katanya.

Awang mengatakan, memang Dispenda kesulitan untuk menarik retribusi air permukaan karena tidak mempunyai alat ukur. "Memang idealnya menggunakan alat ukur untuk mengetahui berapa kubik air permukaan yang digunakan," katanya.

Selain pabrik-pabrik yang banyak memanfaatkan air permukaan (air yang mengalir), termasuk perusahaan air minum yang memanfaatkan sumber air gunung, beberapa hotel juga banyak menggunakan air permukaan. "Ini merupakan objek retribusi yang bisa menjadi salah satu sumber PAD Kalbar," ujar Awang.

Selain harus memiliki alat ukur, kata Awang, Dispenda hendaknya menginventaris perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air permukaan. "Kita bukan bermaksud memberatkan perusahaan, tetapi setidaknya dapat memberikan pemasukan bagi provinsi," terangnya. (*)