M O R D I A D I

PONTIANAK. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar mengusulkan seluruh kabupaten/kota kecuali Pontianak, dijadikan kawasan pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi (Food Estate), termasuk kawasan yang minus produktivitas padi.

"Selain mengutamakan tujuh daerah yang produktivitas padinya surplus, daerah yang minus pun kita coba untuk menerapkan konsep Food Estate ini," kata Ir H Hazairin MS, Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura dan Tanaman Pangan ditemui usai pembukaan Sosialisasi UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (9/6).

Food Estate ini merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan lahan yang sangat luas.

Hazairin mengatakan, dalam program Food Estate ini bukan hanya menanam padi, tetapi juga membangun infrastruktur, mekanisasi produksi, penggunaan irigasi yang benar dan lainnya.

Dengan Food Estate ini, Hazairin optimis, produktivitas pangan di Kalbar akan meningkat hingga 100 persen ketimbang sebelum konsep tersebut dilaksanakan.

Oleh karenanya, bukan hanya daerah surplus yang diusulkan menerapkan Food Estate, seperti Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, Landak, Ketapang dan Kayong Utara. Tetapi juga daerah yang kawasannya minus produksi padi, seperti Sanggau, Sekadai, Sintang, Melawi, Kepuas Hulu dan Singkawang.

"Kalau sudah terkonsentrasi dan terintegrasi, diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas, dengan harapan kita dapat menjadi penyangga pangan utama di Kalimantan atau bahkan kalau bisa diekspor," kata Hazairin.

Dia mengungkapkan, tahun ini konsep tersebut sedang direncanakan. Bila tanpa halangan, pada 2011 sudah mulai dilaksanakan di 13 kabupaten/kota di Kalbar. "Kita sudah rapatkan dengan ke Komisi B DPRD Kalbar, dan katanya mereka akan mengunjungi lokasi yang kita usulkan untuk dijadikan Food Estate itu," terang Hazairin.

Hasil perhitungan sementara, untuk membangun Food Estate diproyeksi sekitar Rp 2 miliar untuk satu kawasan seluas sekitar 100 hektar. Di kawasan itu akan ada lahan pertanian, irigasi, alat-alat pertanian. "Di areal itu dari proses tanaman, hingga pengolahan hasil menggunakan mesin," kata Hazairian. (*)