M O R D I A D I

PONTIANAK. Beberapa kabupaten/kota di Kalbar tidak memiliki batas yang jelas sehingga rentan terjadi sengketa. Paling krusial itu di kabupaten-kabupaten yang baru terbentuk atau daerah otonomi baru.

"Kadang terjadi sengketa karena potensi di perbatasan antarkabupaten/kota itu, seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan dan lainnya," kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar ditemui usai melantik Sekda Kuburaya di Randayan Resort, Jumat (4/6).

Melihat permasalahan krusial terkait perbatasan antarkabupten/kota, terutama antara kabupaten induk dan hasil pemekaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar meminta bantuan Badan Survei Nasional.

"Kita menentukan batas itu bersama Badan Survei Nasional, karena badan ini lebih legitimate dalam membaca peta. Sebenarnya banyak yang legitimate, tetapi hanya pada bidang-bidang tertentu, seperti bidang kehutanan dan lainnya," terang Cornelis.

Tetapi kerjasama antara Pemprov Kalbar dengan Badan Survei Nasional itu belum diketahui kapan pelaksanaannya dimulai. "Tinggal kesepakatannya kapan dimulai," kata Cornelis.

Selain menunggu kerjasama itu terealisasi, di Kalbar telah dilakukan penataan wilayah melalui kerjasama Kepala Daerah dan Badan Pengelolaan Pengawasan Perbatasan.

"Kabupaten/kota memberikan masukan ke provinsi terkait batas-batas wilayah itu atau tata ruang wilayahnya, kemudian kita kemas sedemikian rupa untuk diusulkan ke Jakarta," terangnya.

Permasalahan ini tentunya juga akan menjawab permasalahan tata ruang provinsi di Kalbar yang selama ini masih menimbulkan permasalahan, seperti terkait dengan masih ditemukannya kesalahan dalam menentukan kawasan lindung.

Cornelis mengambil contoh ketika terjadi permasalahan di Dabong, di mana pemerintah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung atau konservasi, padahal di dalamnya sudah ada masyarakat yang tinggal sejak lama, pembangunan pun sudah ada di situ, seperti gedung-gedung, jalan dan jembatan dan lainnya. "Inikan sesuatu yang keliru," katanya.

Permasalahan di Dabong tersebut terjadi sejak sebelum periode kepemerintahan Cornelis. Sehingga dia sulit sekali menjelaskan kenapa hal tersebut sampai bisa terjadi. Tetapi persoalan tersebut diharapkannya tidak terjadi lagi. (*)