Naik Dangau Memperkokoh Persatuan

SAJINGAN. Upacara Naik Dangau merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan rezeki-Nya kepada masyarakat melalui hasil panen. Selain itu, warisan luluhur etnis Dayak ini juga sangat relevan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. “Nilai-nilai kearifan dan cara pendang yang tersirat dalam upacara adat Naik Dangau ini masih sangat relevan dalam upaya memperkokoh persatuan...

Trafficking, Kalbar Peringkat II se-Indonesia

PONTIANAK. Kasus perdagangan manusia (trafficking) di Kalbar menempati peringkat kedua se-Indonesia. Hal ini karena kondisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sehingga seringkali dijadikan daerah transit. “Ini artinya jumlah kasus trafficking di Kalbar paling banyak setelah Jawa Barat,” kata Drs Christiandy Sanjaya SE MM, Wakil Gubernur Kalbar ditemui usai Rapat...

Pemprov Kalbar akan Evaluasi Sistem Pembukaan Lahan Perkebunan

PONTIANAK. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar akan mengevaluasi sistem pembukaan lahan perkebunan. Hal ini terkait dengan target penurunan titik panas (hotspot) di Kalbar hingga 20 persen tahun ini."Evaluasi itu akan kita lakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki provinsi, kalau kewenangannya terkait pejabat di kabupaten sulit juga," kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar ditemui di...

Daerah Berwenang Tentukan Tarif Pajak

*Pusat Hanya Tentukan Batas Minimum dan Maksimum PONTIANAK. Desentralisasi fiskal mengalami perubahan yang mendasar pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) tentang Pendapatan dan Retribusi Daerah sejak 1 Januari 2010. Pemerintah pusat hanya menentukan batas minimum dan maksimum tarif pajak."Penentuan besaran tarif pajak, diserahkan sepenuhnya kepada daerah,"...

Harapkan Pusat Fasilitasi Kontrak Bisnis Kalbar-Afrika

PONTIANAK. Sumberdaya alam Kalbar sangat melimpah. Tetapi untuk mengelolahnya pemerintah daerah kekurangan dana. Sehingga kehadiran investor sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, diharapkan pamerintah pusat memfasilitasi kontrak bisnis antara pengusaha Kalbar dengan pengusaha negara Asia Pasifik dan Afrika."Kita mengharapkan Kementerian Luar Negeri, khususnya Dirjen Asia Pasifik dan Afrika...

Pariwisata Jangan Hanya Konsentrasi pada Satu Segmen

PONTIANAK. Berbagai even wisata terus dilaksanakan di Kalbar sejak awal 2010. Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung terus bertambah. Tetapi, masih terkonsentrasi pada satu segmen pembangunan."Seharusnya pembangunan pariwisata memiliki multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya," kata Drs Maryadi MSi, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kalbar mewakili Gubernur...

Maksimalkan Pelayanan, Baru Naikkan Retribusi

PONTIANAK. Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) menaikkan tarif retribusi kebersihan meresahkan masyarakat. Pasalnya pelayanan yang diberikan tidak sepadan dengan besarnya retribusi yang harus dibayar. Seharusnya, perbaiki dahulu pelayanan baru menaikkan tarif."Kalau memang pelayanannya belum maksimal kenapa retribusinya dinaikkan," kata HM Ali Akbar AS SH, Legislator DPRD Kalbar Daerah Pemilihan...

Ratusan Desa Miskin di Sekitar Kawasan Hutan

PONTIANAK. Tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan di Kalbar masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena sekitar 539 desa di kawasan tersebut masih tergolong miskin."Untuk memberantas kemiskinan masyarakat di kawasan sekitar hutan itu perlu didorong dengan penetapan kawasan hutan desa," kata Sulhany, Community Development Yayasan Titian kepada wartawan,...

Direksi Perusda Aneka Usaha Harapkan Keleluasaan

PONTIANAK. Kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha selalu dihadapkan pada persoalan administrasi terkait kerjasama bisnis dengan pihak lain. Karena semuanya harus mendapat persetujuan dari kepala daerah dan hal tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama."Sehingga kita merasa perlu adanya revisi Perda 5/1962 yang menjadi acuan pengelolaan Perusda," kata Paulus Florus, Direktur...

Pemdes Kurang Perhatikan Pasar Desa

PONTIANAK. Karena terbatasnya kewenangan menyebabkan Pemerintah Desa (Pemdes) kurang memerhatikan pengelolaan pasar desa atau pasar tradisional. Sehingga peran dan fungsi pusat perbelanjaan di desa itu menjadi kurang memadai."Hal ini mengakibatkan menurunnya peran dan fungsi pasar desa sebagai lembaga perekonomian masyarakat," kata Arif Muflich, Direktur Jenderal (Dirjen) Pemberdayaan Masyarakat...

Keanekaragaman Hayati di Kalbar Terancam

PONTIANAK. Karena kemiskinan mendera masyarakat di sekitar kawasan hutan, dan hal itu juga dimanfaatkan perusahaan untuk merambah hutan, menyebabkan keanekaragaman hayati di Kalbar terancam."Kemiskinan dan perambahan hutan merupakan ancaman bagi keanekaragaman hayati," terang M Hermayani Putera, Koordinator Program World Wide Fund (WWF) Kalbar didampingi Community Development Sulhany, dan...

Cornelis Tak Hadir, Paripurna Nyaris Batal

PONTIANAK. Gara-gara Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH hanya diwakili Asisten II Setda Kalbar, Maryadi, paripurna empat Rencana Peraturan Daerah (Raperda) nyaris dibatalkan. Beberapa fraksi di DPRD Kalbar menolak perwakilan tersebut, kecuali Fraksi PDIP."Kita minta siapapun yang mewakili Gubernur hendaknya memiliki surat mandate atau penunjukan, kalau tidak punya, kami minta paripurna ini...

Kepala SKPD Harus Kuasai Bidang Kerja

PONTIANAK. Memangku suatu jabatan, tentunya harus dibarengi dengan kemampuan atau kompetensi yang memadai. Olehkarenanya, kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menguasai bidang kerjanya masing-masing."Birokrat itu harus hati-hati dalam memangku jabatannya, harus menguasai betul bidang-bidang kerjanya," kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar ketika Pekan Gawai Dayak di Rumah...

Pemerintah Terancam Pidana

PONTIANAK. Pergantian UU 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berimplikasi pada ancaman pidana bagi pemerintah."Kalau dulu (UU 23/1997) pemerintah tidak dipidana, sekarang (UU 32/2009) semuanya bisa dipidana," terang Ir Joni P Kusumo MBA, Asisten Deputi Urusan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan,...

Orangutan di TNBK Sisa 1.030 Individu

PONTIANAK. Kelestarian spesies orangutan (pygmaeus) kian terancam. Di Taman Nasional Betung Karihun (TNBK) Kapuas Hulu saja, habitatnya hanya tersisa 1.030 individu."Terjadi pernurunan jumlah hingga 50 persen dari perkiraan sebelumnya," ungkap Albertus Tjiu, Koordinator Spesies dan Orangutan WWF Indonesia Program Kalimantan ditemui di Pontianak, Sabtu (22/5).Sebelumnya para ahli orangutan...

Kalbar Ajukan Lisensi Tim Komisi Amdal ke KLH

PONTIANAK. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar sedang mempersiapkan Tim Komisi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), kini telah diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Kabupaten/kota pun diharuskan membentuk Tim Komisi Amdal itu."Tim Komisi Amdal sudah kita persiapkan dan telah diajukan ke KLH," ungkap Dr Ir H Darmawan MSc, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalbar ditemui...

Singkawang Siap Jadi Tuan Rumah Hari Perdamaian

PONTIANAK. Kalbar menyatakan siap menjadi tuan rumah dalam memperingati Hari Perdamaian September mendatang. Lokasinya direncanakan di Kota Singkawang. Kini Pemprov Kalbar menunggu surat resmi dari pusat. "Singkawang telah siap menjadi tempat peringatan Hari Perdamaian 2010," kata Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya ditemui usai membuk Rapat Koordinasi (Rakor) Kerawanan Pangan di...

Pengawasan Laut Butuh Koordinasi Terpadu

PONTIANAK. Perairan Kalbar tidak hanya dimanfaatkan sebagai sarana tranportasi, tetapi juga sebagai matapencaharian masyarakat, karena kekayaan di dalamnya sangat melimpah. Tetapi sering terjadi pencurian ikan (illegal fishing). Sehingga membutuhkan pengawasan terpadu."Letak perairan Kalbar sangat strategis dan memiliki ekonomis yang tinggi, sehingga sering terjadi kapal asing masuk ke perairan...

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Penerbangan

PONTIANAK. Perusahaan penyediaan jasa penerbangan, dituntut menciptakan iklim usaha yang kondusif, beretika bisnis, profesional dan dinamis serta meningkatkan kualitas pelayanan. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang layak dan nyaman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat."Seiring semakin padatnya pengguna jasa transportasi udara, tentu merupakan peluang bisnis berdirinya berbagai travel...

Koperasi Harus Mandiri

PONTIANAK. Sebagai wadah ekonomi kerakyatan, koperasi dengan prinsip kekeluargaannya merupakan ujung tombak utama yang diharapkan dapat menjangkau dan mengembangkan kemandirian masyarakat secara optimal."Berbagai kegiatan koperasi selama ini begitu banyak mendukung kebijakan pemerintah dalam menggali potensi ekonomi kerakyatan agar masyarakat menjadi tangguh dan sejahtera," kata Drs Cornelis...

Ketapang Paling Banyak Berikan IUP

PONTIANAK. Ketapang merupakan kabupaten di Kalbar yang paling banyak memberikan Izin Usaha Pertambahan (IUP). Tetapi, dari 85 IUP yang diberikan, hanya 35 perusahaan yang melaksanakan kegiatan produksinya."Bupati sulit untuk mencabut IUP dari perusahaan pertambangan yang tidak menjalankan usahanya, karena terbentuk izin yang masih berlaku. Ini salah satu hal yang menjadi kendala investasi,"...

Komoditas Pertanian Kalbar Berpotensi Rambah Afrika

PONTIANAK. Selama ini komoditas hasil pertanian Kalbar hanya diekspor ke Asia, Amerika dan Eropa. Kini berpeluang merambah negara-negara Afrika, setelah Kalbar mendapat tawaran dari duta besar dan atase perdagangan di Benua Mutiara Hitam itu."Kalbar mendapat tawaran untuk pemasaran produk hasil pertanian ke Afrika," ungkap Dody Surya Wardaya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dipsperindag)...

Beli Pupuk Dapat Diskon

PONTIANAK. Tidak lama lagi, petani akan mendapat potongan harga (diskon) ketika membeli pupuk. Cukup membawa voucher yang didapat dari pemerintah, ke kios pengecer."Tetapi sistem itu baru diujicobakan di daerah Kerawang, Bekasi, Jawa Barat," kata Ir H Hazairin MS, Kepala Dinas Pertanianan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (21/5).Hazairin...

Tato, Simbolisasi Pengalaman dan Kemampuan

PONTIANAK. Dalam masyarakat Dayak khususnya sub-suku Iban, pembuatan tato atau meraja tubuh berhubungan dengan simbolisasi penglaman atau kemampuan seseorang dalam komunitasnya."Dalam makna tertentu penglaman ini berhubungan dengan tradisi mereka yang selalu berpetualang, merambah dari satu wilayah ke wilayah lain," terang Moch Andri WP, Peneliti pada Balai Pelestarian Nilai Budaya, Seni...

Cornelis “Tagih” Komitmen Bupati/Walikota

PONTIANAK. Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH menagih komitmen para bupati/walikota se-Kalbar dalam hal pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penandangan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman."Saya minta bagaimana keputusan politik para pemegang kekuasaan di kabupaten/kota terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi,"...

Inventarisasi Kesenian dan Budaya Daerah

PONTIANAK. Beberapa kesenian dan kebudayaan daerah sudah hampir punah. Sehingga pemerintah pusat meminta setiap daerah menginvetarisasinya. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalbar pun akan berupaya melakukannya bekerjasama dengan instansi terkait."Kita akan mengupayakan untuk menginventarisasi kesenian-kesenian di Kalbar, termasuk yang sudah hampir punah," kata Frederika Cornelis...

Tingkatkan Ketahanan Masyarakat

PONTIANAK. Ketahanan masyarakat (social resilience) pada dasarnya merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan ketahanan bangsa yang ditentukan ditentukan kekuatan karakter kebangsaan masyarakatnya."Namun dari kondisi yang berkembang saat ini, khususnya dari aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu disikapi secara bijak oleh seluruh komponen kekuatan bangsa," kata H Tifatul...

Lestarikan Budaya yang Positif

PONTIANAK. Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH meminta seluruh komponen masyarakat melestarikan budaya yang positif yang memiliki karakter tersendiri untuk membangun bangsa. Sedangkan budaya yang negatif dibuang saja."Paling mendasar (untuk melestarikan budaya itu, red) bagaimana peran masyarakat itu sendiri, pemerintah hanya memberikan dorongan dan semangat sehingga memiliki nilai tambah,"...

Cornelis Semprot PNS ketika Upacara Harkitnas

PONTIANAK. Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi peserta upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) k-102 mendapat teguran langsung dari Inspekstur Upacara Drs Cornelis MH, karena tidak disiplin mengikuti upacara."Kalau apel itu harus tertib, ini bukan main-main," kata Cornelis ketika menerima laporan Komandan Upacara dalam Upacara Harkitnas di halaman Kantor Gubernur...

Penerima DAK-LH Tak Optimalkan Laboratorium

PONTIANAK. Sebagian besar kabupaten/kota yang menerima Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup (DAK-LH) belum memanfaatkan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan secara optimal."Kendala utamanya adalah minim sumberdaya manusia teknis," terang Dr Ir H Darmawan MSc, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kalbar ketika Pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tingkat Dasar Peningkatan Kapasitas Sumberdaya...

Libatkan Masyarakat

PONTIANAK. Berbagai upaya untuk mendatangkan para investor dari luar negeri sangat disambut baik beberapa pihak di Kalbar. Tetapi, hendaknya investasi itu dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat."Pada saat mengajak investasi di Kalbar, yang dipikirkan itu hendaknya kepentingan masyarakat Kalbarnya. Semua investasi yang masuk harus menguntungkan masyarakat Kalbar," kata Raja Sapta Oktohari,...

Antisipasi Bencana Sosial

PONTIANAK. Selama ini bila membicarakan masalahan kerawanan sosial, seringkali Kalbar dikaitkan dengan konflik horizontal yang pernah terjadi di masa lampau. Padahal kerawanan sosial bukan hanya itu, masih sering terjadi bencana kabut asap, banjir dan lainnya."Mengenai kerawanan sosial ini kita jangan langsung tertuju pada konflik-konflik yang pernah terjadi di Kalbar, kalau konflik-konflik...

Rumah Buat TNI/Polri di Perbatasan

PONTIANAK. Selain memastikan ketersediaan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI memberikan rumah layak huni bagi TNI/Polri di perbatasan."Sementara ini, pembangunan rumah di perbatasan diberikan ke TNI/Polri, karena mereka yang bertugas di sana," terang Suharno Manoarfa, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) RI ditemui usai menjadi keynote speaker...

Infrastruktur Tanggungjawab Pemda

PONTIANAK. Para pengusaha termasuk para investor seringkali mengeluhkan keterbatasan infrastruktur dasar untuk mengembangkan perekonomian di Kalbar. Menurut Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) permasalahan infrastruktur tersebut tanggungjawab pemerintah."Itu tanggungjawab pemerintahlah," kata Erwin Aksa, Ketua DPP HIPMI ditemui ketika Rapat Kerja Daerah HIPMI Kalbar di Ruang Takalar...

Imbangi Pembangunan Jalan Negara

PONTIANAK. Pemerintah Pusat (Pempus) menargetkan penyelesaikan pembangunan Jalan Negara hingga 2014. Pemerintah Provinsi (Pemprov) pun optimis akan mampu mengimbanginya dengan pembangunan jalan-jalan provinsi. Demikian pula diharapkan dengan pemerintah kabupaten/kota di Kalbar."Kita akan mengimbangi target pemerintah pusat itu, kita harapkan kabupaten/kota juga begitu," kata Jakius Sinyor,...

Bentuk Satgas Anti Pungli

PONTIANAK. Pungutan Liar (Pungli) semakin menjadi momok bagi perkembangan dunia usaha. Sehingga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Pungli."Hal ini akan berimplikasi pada adanya kepastian berusaha bagi para investor," kata Supardi A Kadir, Ketua BPC Hipmi Kabupaten Pontianak ketika membacakan rekomendasi...

BPS Sensus ABK di Lepas Pantai

PONTIANAK. Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar mengerahkan 60 Petugas Sensus untuk mendata Anak Buah Kapal (ABK) di lepas pantai, Pelabuhan Nipah Kuning, Dwikora dan Sheng Hie."Di lepas pantai itu sampai ke muara Jungkat," terang Iskandar Zulkarnaen, Kepala BPS Kalbar ditemui wartawan di Administrator Pelabuhan (Adpel) Pontianak sebelum mendata ABK, Sabtu (15/5) pagi.Untuk mendata ABK di...

BKKBN Jadi BKKBD, Tapi APBD Tak Bertambah

PONTIANAK. Dengan terbitnya UU 52/2009 berdampak pada meleburnya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana ke dalam perangkat daerah, dari BKKBN menjadi BKKBD. Tetapi, anggaran daerah tidak meningkat signifikan."Sebagaimana dimaklumi, pembentukan perangkat daerah tentunya juga akan diiringi dengan pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana unit kerja tersebut," kata Drs MH Munsin MH, Pelaksana...