M O R D I A D I

PONTIANAK. Sebagai wadah ekonomi kerakyatan, koperasi dengan prinsip kekeluargaannya merupakan ujung tombak utama yang diharapkan dapat menjangkau dan mengembangkan kemandirian masyarakat secara optimal.

"Berbagai kegiatan koperasi selama ini begitu banyak mendukung kebijakan pemerintah dalam menggali potensi ekonomi kerakyatan agar masyarakat menjadi tangguh dan sejahtera," kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar di Function Hal I, Hotel Kapuas Palace, belum lama ini.

Menurut Cornelis, dengan kiprahnya tersebut, koperasi mendapat dukungan, pengakuan dan penghargaan. "Sebagai organisasi mitra pemerintah, koperasi telah membuktikan kepedulian dan perhatian yang besar terhadap permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan," katanya.

Dengan jaringan yang tersbar hingga ke tingkat bawah, koperasi memiliki peran strategis dan potensial dalam mewujudkan ketangguhan ekonomi kerakyatan. "Pada akhirnya akan menciptakan masyarakat sejahtera dan mandiri," terang Cornelis.

Berbagai program dan kegiatan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui koperasi, bukan hanya berimplikasi terhadap kesejahteraan anggotanya.

Lebih luas dari itu, karya nyata koperasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan pencapaian berbagai program pemerintah yang semakin memperkuat eksistensinya di tengah masyarakat.

Dia menerangkan, Pemprov Kalbar melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) telah dibentuk dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

"Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dinas tersebut diharapkan dapat secara bersama-sama dengan berbagai pihak beserta Dekopinwil untuk menjembatani kepentingan KUMKM dalam mengembangkan potensi dan iklim perekonomian di Kalbar," kata Cornelis.

Mantan Bupati Landak ini menjelaskan, KUMKM merupakan kekuatan riil dalam membangun kehidupan perekonomian sebagian besar masyarakat Kalbar.

Pemprov Kalbar telah berkomitmen untuk meletakkan ekonomi kerakyatan sebagai tulang punggung perekonomian daerah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Bagi koperasi, UMKM diberikan kesempatan yang sama bahkan dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan saling menguntungkan," kata Cornelis.

Sementara itu, jumlah koperasi konsumsi serba usaha termasuk koperasi jasa 4.039 unit, jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) di Kalbar sekitar 416 unit dengan volume usaha mencapai sekitar Rp43,52 Miliar yang tersebar merata di 14 Kabupaten/Kota.

Sedangkan UMKM di Kalbar tercatat sekitar 2.824 unit yang menyerap sekitar sekitar 11.215 tenaga kerja. Meskipun kontribusinya relatif kecil yakni 1,89 persen terhadap PDRB, namun sumbangannya akan semakin bertambah besar manakala peran UMKM sektor informal dilibatkan. (*)