M O R D I A D I

PONTIANAK. Pungutan Liar (Pungli) semakin menjadi momok bagi perkembangan dunia usaha. Sehingga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Pungli.

"Hal ini akan berimplikasi pada adanya kepastian berusaha bagi para investor," kata Supardi A Kadir, Ketua BPC Hipmi Kabupaten Pontianak ketika membacakan rekomendasi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Hipmi Kalbar di Grand Mahkota Hotel, Minggu (16/5).

Selain menghimbau untuk membentuk Satgas Anti Pungli, Hipmi juga mengharapkan pemerintah segera memangkas praktik-praktik menyimpang dalam birokrasi lainnya yang selama membuat investor urung menanamkan modalnya.

Himbauan kepada pemerintah untuk segera membentuk Satgas Anti Pungli tersebut merupakan salah satu rekomendasi dari Rakerda Hipmi Kalbar yang ditutup Minggu lalu dengan dihadiri Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharno Manoarfa.

Masih terdapat beberapa poin lagi yang menjadi rekomendasi Rakerda Hipmi kali pertama di Kalbar itu kepada pemerintah. Dengan harapan, bila rekomendasi itu diindahkan, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap daya saing perekonomian.

Supardi mengatakan, pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan daya saing ekonomi tersebut. Di antaranya melalui penyediaan modal dengan suku bunga rendah (bersaing). "Suku bunga kredit yang masih tinggi telah membuat industri nasional menanggung beban bunga (biaya modal) lebih tinggi dari negara pesaing," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan meningkatkan infrastruktur jalan. Karena keterbatasan infrastruktur membuat biaya logistik (logistic cost) di Indonesia menjadi tinggi. Hal ini mengakibatkan produk dalam negeri menjadi lebih mahal dibanding produk sejenis lainnya dari luar negeri.

Selain itu, juga dapat mempengaruhi inflasi di Indonesia.
Peningkatan infrastruktur juga memiliki efek pemerataan, karena membuka sentra ekonomi baru. Sehingga pemerintah perlu segera melakukan langkah dan terobosan dalam pembangunan infrastruktur jalan secara signifikan dan dalam waktu yang singkat.

Pemerintah juga diharapkan menyediakan energi listrik yang memadai. Karena keterbatasan suplai listrik dan minimnya pelayanan membuat industri sulit berkembang. "Peningkatan tersebut harus juga memerhatikan energi mix yang tepat agar terjaga kesinambungan suplai dan harga yang bersaing dikemudian hari," kata Supardi. (*)