M O R D I A D I

PONTIANAK. Para pengusaha termasuk para investor seringkali mengeluhkan keterbatasan infrastruktur dasar untuk mengembangkan perekonomian di Kalbar. Menurut Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) permasalahan infrastruktur tersebut tanggungjawab pemerintah.

"Itu tanggungjawab pemerintahlah," kata Erwin Aksa, Ketua DPP HIPMI ditemui ketika Rapat Kerja Daerah HIPMI Kalbar di Ruang Takalar Grand Mahkota Hotel, Sabtu (15/5).

Dengan kata lain, kalau pemerintah ingin memajukan atau mengembangkan perekonomian Kalbar dengan bermitra dengan dunia usaha, pemerintah harus menyediakan infrastruktur dasar yang memadai, seperti jalan dan jembatan, listrik dan lainnya.

Ketersediaan infrastruktur tersebut, kata Erwin, sangat penting. Karena dengan terbtasnya pasokanl istrik, transportasi yang tidak lancar dan lainnya akan menimbulkan biaya (cost) yang cukup besar yang harus dikeluarkan para pengusaha atau investor. "Selama ini yang menghambat investasi di Kalbar itu terkait infrastruktur, terutama listrik," ungkapnya.

Perbagaikan infrastruktur tersebut sangat perlu dilakukan, kata Erwin, kalau memang pemerintah daerah mau bermitra dengan para pengusaha. "Pemerintah harus memberikan penyikapan bawah para pengusaha itu harus mendapat keuntungan yang wajar ketika menanamkan modalnya," terangnya.

Menurut Erwin, seringkali penyikapan pemerintah selama ini cenderung tidak melihat secara strategis. Karena pemerintah selalu menganggap bahwa kedatangan swasta selalu untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada daerah.

Padahal, tambah dia, dalam teori bisnis, pengusaha itu selalu mencari profit. Bagaimanapun juga, dalam kemitraan tersebut, kedua belah pihak, (pengusaha dan pemerintah) harus saling menguntungkan. "Jangan dalam kemitraan itu, satu diuntungkan satu dirugikan, hal semacan ini yang sering mengganggu investasi kita di Indonesia," pungkas Erwin. (*)