M O R D I A D I

PONTIANAK. Gara-gara Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH hanya diwakili Asisten II Setda Kalbar, Maryadi, paripurna empat Rencana Peraturan Daerah (Raperda) nyaris dibatalkan. Beberapa fraksi di DPRD Kalbar menolak perwakilan tersebut, kecuali Fraksi PDIP.

"Kita minta siapapun yang mewakili Gubernur hendaknya memiliki surat mandate atau penunjukan, kalau tidak punya, kami minta paripurna ini ditunda," tegas HM Ali Akbar, Ketua Fraksi PPP DPRD Kalbar ketika menginterupsi Pimpinan Sidang, Minsen ketika Paripurna Penjelasan Gubernur Terhadap Empat Raperda di Balairungsari DPRD Kalbar, Selasa (25/5).

Keempat Raperda yang akan dijelaskan eksekutif, karena merupakan usulan Pemprov tersebut berupa Raperda Perubahan atas Perda 3/2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kalbar.

Selain itu, Raperda Penyertaan Modal Provinsi Kalbar pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah (PT Bank Kalbar), Raperda Perusahan Daerah (Perusda) Aneka Usaha serta Raperda Pajak Daerah.

Seyogianya keterangan dari eksekutif itu disampaikan Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH. Tetapi yang bersangkutan tidak dapat hadir. Bukan lantas Wakilnya Drs Christiandy Sanjaya yang menggantikan, tetapi Asisten II yang membidangi Perekonomian Setda Kalbar, Maryadi.

Melihat yang hadir itu hanya Asisten II, beberapa orang anggota DPRD Kalbar pun beraksi dan meminta agar paripurna itu segera ditunda. "Kalau memang tidak ada mandatnya, tunda saja, karena perda ini bukan main-main, ini menyangkut masalah masyarakat Kalbar," kata Ali Akbar.

Hal senada diutarakan Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kalbar, Retno Pramudya SH. Dia menjelaskan, apabila gubernur diwakili di bawah Sekda itu, harus disertai dengan surat penunjukan atau mandat dari Gubernur Kalbar. "Kita harapkan mekanismenya dijalankan sesuai dengan administrasi pemerintahan," terangnya.

Reaksi serupa juga disampaikan beberapa perwakilan fraksi lainnya. Di antaranya Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalbar, Drs H Awang Sofian Rozali. "Agar tidak menjadi polemik, hendaknya sidang ini disekor agar ada komunikasi lintas fraksi," kata Awang.

Beberapa Fraksi setuju untuk skor sidang itu, seperti dari Sekretaris Fraksi Gerinda Sejahtera Baru DPRD Kalbar Supriyanto STh MSi. Perwakilan Fraksi Hanura Baisunie. Fraksi Demokrat NCH Saiyan, Fraksi PKS Fatahilah Abrar, Fraksi Khatulistiwa Bersatu Sy Umar Alkadrie dan lainnya.

Sementara dari Fraksi PDIP, Thomas Alexander menilai, Gubernur diwakili asisten II tersebut tidak menjadi persoalan. Karena kehadiran asisten II tersebut atas petunjuk dari Gubernur. "Tidak mungkin asisten II mewakili tanpa persetujuan atau penunjukan dari gubernur," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Sidang yang juga Ketua DPRD Kalbar Minsen pun mengungkapkan, kalau sambutan Gubernur Kalbar yang akan bacakan Asisten II Maryadi itu telah ditandatangani Drs Cornelis MH selaku kepala daerah.

Asisten II Setda Kalbar Maryadi menjelaskan, kehadirannya di paripurna mewakili gubernur tersebut karena ditugaskan Plt Sekda Kalbar untuk mewakil Gubernur Kalbar yang sedang sibuk.

Setelah tidak ditemukan jalan keluar, apakah paripurna dilanjutkan atau ditunda. Akhirnya disepakati untuk dilakukan skor 10 menit agar terjadi komunikasi lintas fraksi.

Unsur pimpinan DPRD Kalbar pun berbicara tertutup di ruang rapat pimpinan. Cukup lama pembicaraan tersebut, sehingga skor sidang semula hanya 10 menjadi menjadi 35 menit.

Setelah skor sidang dicabut kembali, sidang pun dilanjutkan untuk mendengarkan penjelasan eksekutif yang dibacakan Asisten II Maryadi terkait empat raperda.

Setelah paripurna tersebut berakhir, Ketua DPRD Kalbar Minsen pun menjelaskan, semua unsur pimpinan fraksi beserta pimpinan DPRD Kalbar sepakat untuk melanjutkan paripurna setelah Asisten II menyerahkan disposisi mengenai penunjukkannya.

"Memang dalam tatib kita (tatib DPRD Kalbar, red), seharusnya yang menyampaikan itu Gubernur atau Wakil Gubernur, selanjutnya itu harus ada disposisi, tadi Asisten II ada menyampaikan disposisi penugasan itu," terang Minsen.

Sebelumnya ketika terjadi pembicaraan antara pimpinan faksi-fraksi dan pimpinan DPRD Kalbar, Maryadi memang meminta bawahannya untuk mengambil disposisi yang tertinggal di kantornya. (*)