M O R D I A D I

PONTIANAK. Kasus perdagangan manusia (trafficking) di Kalbar menempati peringkat kedua se-Indonesia. Hal ini karena kondisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sehingga seringkali dijadikan daerah transit.

“Ini artinya jumlah kasus trafficking di Kalbar paling banyak setelah Jawa Barat,” kata Drs Christiandy Sanjaya SE MM, Wakil Gubernur Kalbar ditemui usai Rapat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di BPPAMKB Kalbar, baru-baru ini

Kendati kasus trafficking itu banyak terjadi di Kalbar, jumlah pastinya belum dapat diketahui, karena sulitnya mengungkapkan atau membongkar perbuatan melanggar hak asasi manusia itu.

Tidak dapat dimungkiri, jumlah kasus trafficking memang terus meningkat. Sebagai gambaran, sesuai data dari Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, angka kejadian anak Indonesia yang menjadi korban trafficking diperkirakan 70 ribu hingga 95 ribu jiwa.

Dari jumlah tersebut, paling banyak terjadi di Jawa Barat sekitar 38 persen. Sehingga provinsi ini disebut sebagai daerah pemasok (sending area) terbesar di Indonesia terhadap kasus trafficking.

Setelah Jawa Barat, di susul Kalbar. Oleh karenanya, Pemprov Kalbar menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2010 (Pergub 5/2010) tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak.

Selain mengeluarkan kebijakan tersebut, Pemprov Kalbar juga membentuk Gugus Tugas yang melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan (stakeholder) atau terkait. “Dalam RAD tersebut, diupayakan pada 2014, Kalbar terbebas dari trafficking,” kata Christiandy.

Dalam RAD itu, terang Christiandy, berbagai program telah dirancangg sedemikian rupa, mulai dari pencegahan terjadinya kasus trafficking, rehabilitasi korban hingga penindakan terhadap pelaku.

Setidaknya dengan kebijakan dan pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Trafficking itu, persoalan yang menjadi kendala Pemprov Kalbar selama ini menjadi sedikit teratasi.

Menurut Christiandy, selama ini penanggulangan trafficking dihadapkan dengan kendala pendanaan. “Dengan adanya Pergub itu, penganggaran untuk penanganan kasus trafficking menjadi lebih memungkinkan,” katanya.

Ditambah lagi dengan adanya Gugus Tugas yang melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. “Diharapkan masing-masing SKPD ini juga mengalokasikan dana untuk mewujudkan target Kalbar bebas trafficking 2014,” ujar Christiandy.

Terkait dengan banyaknya kasus trafficking di Kalbar, menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat Keluarga Berencana (BPPAMKB) Kalbar, Ida Kartini, karena transit dari daerah lain. “Banyak korban dari provinsi lain tetapi transit ke sini karena kita berbatasan langsung dengan negara tetangga,” katanya.

Hal tersebut tentunya tidak berlebihan, karena Kalbar memiliki perbatasan darat langsung dengan negara tetangga sekitar 800 kilometer dan memiliki sekitar 50-60 jalan tikus. “Jalan-jalan tikus itu sangat rentan untuk dimanfaatkan sebagai jalur menyeludupkan orang,” kata Ida.

Sementara mengenai target Kalbar bebas trafficking pada 2015, Ida memberikan respon positif, hanya perlu upaya maksimal untuk mencapainya, karena sangat sulit untuk menekan jumlah kasus hingga tidak terjadi sama sekali atau nol kasus. “Setidaknya kasus trafficking itu harus dikurangi,” ujarnya.

Ida mengakui, dengan total APBD Kalbar hanya sekitar Rp 1,5 triliun per tahun, tentunya sangat sulit untuk mewujudkan target Kalbar bebas trafficking pada 2010. Oleh karena, akan diupayakan memperoleh sumber dana lain, seperti melalui lembaga donor dan lainnya.

Menurut Ida, banyaknya terjadi kasus trafficking karena dilatarbelakangi lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan sulitnya memperoleh pekerjaan.

“Masyarakat kita masih banyak berpendidikan rendah dan miskin. Akhirnya, mereka hanya bisa bekerja di bidang yang memerlukan pendidikan rendah, modal cantik atau kerja kasar di luar negeri,” ungka Ida.

Di tempat yang sama, Pengurus Wilayah Aisyah Kalbar, Khairawati mengatakan, kini begitu banyak modus yang digunakan pelaku trafficking untuk memperdayai korbannya. “Bukan lagi hanya dalam bentuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga berkedok mengirim duta seni atau siswa magang,” ungkapnya.

Para pelaku yang terus berkeliaran tersebut, awalnya bersikap baik kepada calon korbannya. Warga yang tidak mengetahui maksud busuknya mau saja dibawa ke luar negeri. Tetapi, setelah tiba ke luar negeri, mereka pun ditelantarkan. (*)