M O R D I A D I

PONTIANAK. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar akan mengevaluasi sistem pembukaan lahan perkebunan. Hal ini terkait dengan target penurunan titik panas (hotspot) di Kalbar hingga 20 persen tahun ini.

"Evaluasi itu akan kita lakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki provinsi, kalau kewenangannya terkait pejabat di kabupaten sulit juga," kata Drs Cornelis MH, Gubernur Kalbar ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, belum lama ini.

Evaluasi sistem pembukaan lahan perkebunan yang digunakan perusahaan perkebunan di Kalbar. Karena selama ini, masih ditemukan pembukaan lahan dengan sistem bakar, karena dinilai lebih mudah dan murah.

Sistem bakar tersebut menyebabkan timbulnya bencana kabut asap di Kalbar dan merembet ke daerah lainnya, bahkan ke negara-negara tetangga.

Terkait bencana kabut asap ini, Cornelis pernah dipanggil ke luar negeri bersama Presiden SBY untuk dimintai penjelasan dan pertanggungjawaban kepada negara-negara di dunia.

Terkait dengan upaya pengurangan bencana kabut asap, Pemprov Kalbar pun menargetkan pengurangan hotspot hingga 20 persen tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, setiap kabupaten/kota diminta membuat Rencana Aksi Daerah.

"Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, peran serta masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM dan mengembangkan kearifan lokal terkait penangan kabut asap, termasuk proses hukumnya," kata Cornelis. (*)