M O R D I A D I

PONTIANAK. Tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan di Kalbar masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena sekitar 539 desa di kawasan tersebut masih tergolong miskin.

"Untuk memberantas kemiskinan masyarakat di kawasan sekitar hutan itu perlu didorong dengan penetapan kawasan hutan desa," kata Sulhany, Community Development Yayasan Titian kepada wartawan, belum lama ini.

Terkait dengan realiasi hutan desa tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang riset biodiversitas dan penyebaran informasi ini menyebutkan sedang dalam tahapan kajian di Dinas Kehutanan provinsi dan kabupaten.

Ketapang merupakan salah kabupaten di Kalbar yang sudah mempersiapkan penetapan hutan desa. Pemerintahnya telah menyiapkan sekitar 16 ribu hektar kawasan hutan gambut untuk dijadikan hutan desa demi mendongkrak taraf hidup masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Selain di Ketapang, di Kapuas Hulu dan Landak juga telah mengajukan kawasan untuk dijadikan hutan desa, setidaknya dari tiga kabupaten tersebut terdapat sepuluh lokasi yang akan dijadikan hutan desa.

Pengajuan penetapan hutan desa ini merupakan inisiatif dari bupati/walikota. Mengenai kepemilikannya, lebih ditekankan pada kelompok masyarakat di desa di sekitar kawasan hutan.

Mengenai pengajuan kawasan hutan desa ini telah sejalan dengan target Kementerian Kehutanan RI berupa penyediaan 500 ribu hektar lahan untuk hutan tanaman rakyat, hutan desa dan hutan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dari 500 ribu hektar lahan yang ditargetkan Kementerian Kehutanan tersebut, yang terealisasi sekitar 480 ribu hektar di seluruh Indonesia. "Diharapkan dengan adanya hutan desa ini, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraannya," kata Sulhany. (*)