M O R D I A D I

PONTIANAK. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalbar menyesalkan sikap Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husin yang terkesan alergi terhadap otokritik atau masukan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

"Bupati Kapuas Hulu menyatakan LSM jangan asal ngomong, ini adalah suatu indikasi kalau beliau alergi terhadap otokritik maupun masukan yang selama ini digaungkan berbagai lembaga sosial yang menginginkan kondisi lingkungan tetap lestari," kata Hendrikus Adam, Kadiv Riset dan Kampanye Walhi Kalbar kepada Equator, Jumat (14/5).

Seharusnya, kata Adam, sikap alergi seperti itu tidak perlu terjadi dan dialami kepala daerah di alam demokrasi saat ini. "Sikap alergi seperti ini tidak hanya disampaikan beliau (Abang Tambul Husin, red) kali ini saja," ungkapnya

Bupati Kapuas Hulu dinilai seringkali menunjukkan sikap alerginya kepada LSM seperti pernyataannya yang dimuat di beberapa media massa. "Sebagai kepala daerah yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, selayaknya beliau tidak bersikap terkesan anti kritik seperti ini. Ini jaman demokrasi, bukan monarkhi dan hendaknya dipahami oleh setiap warga dinegeri ini," terang Adam.

Seharusnya, kata Adam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu menjadikan masukan dari masyarakat sebagai ruang untuk mengoreksi diri atas kebihakan yang dikeluarkan selama ini. "Dengan berkaca pada realitas dan melihat potensi keterancaman kawasan di daerahnya bila terus dilakukan pembukaan kawasan hutan skala besar yang pada akhirnya akan mengancam tatanan sosial dan ekologi," paparnya.

Disamping itu, tambah dia, apa yang disampaikan NGO's (LSM) selama ini hanyalah masukan maupun rekomendasi agar pemerintah daerah setempat mengkaji kembali kebijakan perluasan pembukaan kawasan hutan.

Hal ini tentunya dilakukan untuk kebaikan dan keberlangsungan lingkungan serta sebagai upaya antisipasi atas bencana sosial dan lingkungan yang mungkin saja terjadi kedepan.

Terlebih di Kapuas Hulu saat ini kasawan penting Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) sebagai kawasan penting seluruh warga di Pulau Borneo ini yang perlu dijaga dan diselamatkan.

Kawasan TNDS merupakan kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati, penyangga air, sumber hidup dan kehidupan masyarakat disekitarnya.

Masukan yang disampaikan NGOs harusnya dilihat secara positif oleh Kepala Daerah Kapuas Hulu untuk melakukan kajian dan perbaikan kebijakan.

"Pemerintah daerah yang pro rakyat hendaknya tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi dalam menerima investasi. Namun perlulah kiranya memperhatikan aspek sosial, budaya, ada istiadat dan keberlanjutan kondisi ekologi," tutur Adam.

Dengan dalih kesejahteraan yang disampaikan atas penerimaan investasi oleh pemerintah daerah atas investasi yang diterima menunjukkan bahwa aspek sosial, budaya, adat istiadat serta keberlanjutan ekologi diabaikan.
"Dengan kondisi yang demikian, saya yakin warga masyarakat memahami apa yang harus dilakukan. Terlebih dengan dipahaminya hutan-tanah-air sebagai "apotik" dan "supermarket" warga selama ini, tempat warga menggantungkan hidupnya," jelas Adam

Kian rusaknya kondisi lingkungan saat ini. Terutama sebagai akibat dari kebijakan pembukaan kawasan hutan skala besar untuk perkebunan monokultur misalnya, hendaknya dapat menjadi refleksi dalam menentukan pemimpin yang sungguh-sungguh mau membuka diri atas otokritik.

Pemimpin yang sungguh-sungguh berpihak pada warganya serta memiliki visi penyelamatan lingkungan. "Pembabatan hutan skala besar melalui kebijakan pembukaan perkebunan sawit yang tanpa menyisakan sebatang pohonpun sama artinya dengan menghilangkan fungsi hutan," pungkas Adam. (*)