M O R D I A D I

PONTIANAK. Kendati banyak masalah yang melibatkan Kalbar (Indonesia) dengan Serawak (Malaysia), kedua pihak tetap berkomitmen untuk mempererat hubungan negara serumpun ini.

"Yang penting kita (Indonesia-Malaysia, red) bekerja keras menghormati satu sama lain agar hidup harmoni," kata Liew Vui Keong, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia ketika kunjungannya ke Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, kemarin (11/5).

Pejabat Malaysia yang membidangi peraturan perundangan-undangan di negeri Jiran ini mengatakan, Indonesia-Malaysia sangat penting untuk memperat tali silaturahim, karena memiliki kesamaan, baik bahasa maupun budaya. "Boleh dikata kita ini sepupulah," kata Liew dengan logat khasnya.

Dia mengakui, terkait hubungan Indonesia-Malaysia banyak terdapat permasalahan-permasalahan–walaupun dia sendiri enggan menyebutnya sebagai suatu masalah–yang mencuat ke permukaan dan membutuhkan penyelesaian atau solusi bersama kedua negara.

Permasalahan Indonesia-Malaysia seperti terjadi antara Kalbar dengan Serawak yang berbatasan darat langsung. Misalnya mengenai tindakan-tindakan ilegal berupa illegal logging, human trafficking, illegal mining, peredaran Narkoba dan lainnya.

Menurut Liew, siapapun menginginkan agar persoalan ilegal-ilegal tersebut dihilangkan. Sehingga beberapa langkah konkrit dari kedua belah pihak secara bersama-sama sangat diperlukan.

Hal senada diutarakan Wakil Gubernur Kalbar, Drs Christiandy Sanjaya SE MM bersama jajarannya ketika menyambut kedatangan tamu dari Jiran beserta rombongannya tersebut. "Kita memang berupaya agar-agar ilegal-ilegal itu tidak ada atau hilang dan kita mengharapkan agar mendapat support dari Malaysia," harapnya.

Beberapa permasalahan antara Kalbar-Serawak yang telah sejak lama muncul ke permukaan, baik yang sudah diselesaikan maupun belum, kembali di ketengahkan dalam pertemuan tersebut.

Permasalahan itu di antaranya mengenai ketenagakerjaan. Indonesia mengharapkan Malaysia turut mengambil mengambil kebijakan untuk mengurangi penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya dari Kalbar yang dilakukan pihak swasta di Malaysia.

Sementara pihak Malaysia mengungkapkan, sebenarnya permasalahan ketenagakerjaan tersebut, di antaranya terjadi akibat banyaknya pekerja asal Indonesia yang tidak memperpanjang masa kontraknya.

Kemudian banyak pula bertebaran agen penyaluran tenaga kerja yang ilegal. Sehingga Malaysia mengarapkan agar pihak Indonesia memberitahukan agen-agen yang resmi untuk penyaluran tenaga kerja ke Malaysia dan menyarankan warga Indonesia untuk menggunakan agen penyaluran tenaga kerja yang legal.

Di antara kasus yang paling banyak terjadi terkait TKI di Malaysia tersebut, paling banyak tidak memperpanjang kontrak kerjanya, dengan alasan biaya atau lainnya. Sehingga menjadikannya sebagai pendatang haram di Malaysia.

Di samping itu, terdapat pula warga Indonesia yang masuk ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap. Sehingga menjadi masalah ketika terjadi sesuatu di Malaysia.

Selain itu Pemerintah Indonesia melalui Pemprov Kalbar dengan Malaysia juga mengharapkan dilaksanakan pemberantasan terhadapan kejahatan perbatasan secara bersama, misalnya terkait peredaran narkotika dan lainnya.

Dalam pertemuan di Balai Petitih tersebut juga dibahas mengenai permasalahan dugaan adanya terowongan untuk pertambangan batubara milik Malaysia telah masuk ke wilayah Sintang, Kalbar.

Selain persoalan-persoalan ilegal tersebut, juga dibahas mengenai pembukaan border atau pos lintas batas kedua negara. Pembelian listrik yang dilakukan Kalbar terhadap Serawak dan lainnya. (*)