M O R D I A D I

PONTIANAK. Pencurian batubara di Bukit Selentik Kawasan Kelingkang, Desa jasa, Kecamatan Ketungau Hulu, Sintang masih belum dapat dibuktikan. Data dan faktanya masih dicari. Malaysia mengakui di negerinya tidak ada penambangan illegal (illegal mining).

"Pemerintah daerah melalui Kominda masih mencari data dan fakta sebagai bukti untuk menindaklanjuti secara hukum indikasi pencurian batubara oleh perusahaan negara tetangga itu," terang Drs Christiandy Sanjaya SE MM, Wakil Gubernur Kalbar ditemui usai menerima kedatangan rombongan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (11/5).

Kendati laporan tersebut baru bersifat indikasi, kata Christiandy, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar telah melayangkan surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Surat yang dimaksudkan Christiandy tersebut, berupa surat Gubernur Cornelis bernomor 641/1013/BPKPK-KS tertanggal 11 Maret 2010. Isinya, mengharapkan adanya investigasi terhadap laporan masyarakat di Bukit Selantik Kawasan Kelingkang, Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu, Sintang.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalbar, Agus Aman Sudibyo juga belum dapat memastikan informasi mengenai pencurian batubara yang dilakukan perusahaan pertambangan Malaysia tersebut. "Mungkin, masih mungkin adanya pencurian batubara di kawasan perbatasan Sintang, itu yang perlu kita buktikan secara konkrit," katanya.

Dari laporan sementara yang diterima dari warga Sintang, bahwa salah satu perusahaan batubara milik Malaysia membuat goa atau terowongan untuk mengambil batubara di Sintang.

Laporan masyarakat tersebut diketahui pada 1991, ketika salah seorang penduduk Desa Jasa, Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang pernah masuk ke areal Malaysia yang diduga menjadi lokasi pertambangan batu bara. Warga tersebut melihat terowongan menuju perbatasan Serawak-Sintang.

Selanjutnya pada 2009, seorang warga Jasa yang bekerja di perkebunan sawit di Malaysia juga pernah melihat kendaraan pengangkut batubara bergerak dari terowongan yang dimaksud melintasi perkebunan sawit.

Laporan tersebut dibenarkan Pelaksana Harian (Plh) Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) Kalbar, Manto Saidi. Dia mengatakan, terowongan itu dibuat perusahaan Malaysia untuk mengambil batubara. "Tetapi terowongan itu telah masuk ke perut bumi kita," ungkapnya.

Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Liew Vui Keong ketika berkunjung ke Pontianak memastikan kalau di Malaysia tidak terdapat illegal mining. "Kalau memang ada silahkan ditunjukkan kepada kami agar pihak Malaysia dapat segera menindaklanjutinya," katanya dengan dialek khasnya.

Saat ditanya apakah akan melakukan sweeping terkait kejahatan perbatasan tersebut, Liew mengatakan aparat keamanan Malaysia telah melakukannya agar tidak ada lagi yang illegal-illegal di perbatasan Malaysia-Indonesia. "Aparat telah meningkatkan monitoring di sepanjang garis perbatasan Serawak-Kalbar," ujar Liew. (*)