M O R D I A D I

PONTIANAK. Tidak lama lagi, petani akan mendapat potongan harga (diskon) ketika membeli pupuk. Cukup membawa voucher yang didapat dari pemerintah, ke kios pengecer.

"Tetapi sistem itu baru diujicobakan di daerah Kerawang, Bekasi, Jawa Barat," kata Ir H Hazairin MS, Kepala Dinas Pertanianan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar ditemui di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (21/5).

Hazairin menjelaskan, sistem voucher ini merupakan salah satu format yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam menyalurkan pupuk bersubsidi.

Dia mencontohkan, petani hanya membawa voucher lalu membeli satu kilogram pupuk bersubsidi. Harga seharusnya Rp 4.500, tetapi karena menggunakan voucher cukup membayar Rp 1.600 per kilogram pupuk. "Voucher itu diambil kios pengecer untuk ditukarkan ke pemerintah. Sama seperti kartu diskon-lah kalau kita mau belanja," terang Hazairin..

Sistem membeli pupuk dengan voucher ini, kata Hazairin, merupakan salah satu alternatif yang dinilai cukup baik dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. "Sebenarnya selain sistem voucher ini juga sedang dikaji sistem pinjaman atau dana talangan dari pemerintah kabupaten/kota," ungkapnya.

Tetapi terkait penyaluran pupuk bersubsidi ini, kata Hazairin, pemerintah menggunakan sistem tertutup. Sehingga pembeliannya yang dilakukan kios pengecer harus dilakukan dengan memesan terlebih ke PT Pusri. "Harus menggunakan rencana definitif kebutuhan kelompok-kelompok petani terhadap pupuk," terangnya.

Pembayarannya dilakukan dengan tunai, karena PT Pusri akan mengirim pesanan pupuk ke kios pengecer, bila pesanan itu telah dilunasi. Hal ini tentunya menjadi permasalahan baru lagi.

Karena bila pupuk yang telah dibeli kios pengecer dari PT Pusri tersebut tidak ditebus petani, maka pemilik kios pengecer akan mengalami kerugian yang sangat besar.

Untuk mengalamai hal tersebut, tentunya bisa saja kios tersebut mendapat dana talangan atau pinjaman dari pemerintah. "Jadi, bisa saja pemerintah daerah menalangi dulu bayar ke kios pengecer pupuk yang telah membeli ke PT Pusri itu," jelas Hazairin.

Sistem voucher dan talangan dana dari pemerintah ini, kata Hazairin diharapkan distribusi pupuk ke petani tepat waktu dan sasaran, bukan jatuh ke orang yang tidak berhak mendapat pupuk bersubsidi.

Hazairin juga mengupayakan agar kelompok-kelompok tani dapat menjadi pengecer. "Bila ini terealisasi, tentunya distribusi pupuk bersubsidi akan lebih terjamin, aman dan tepat sasaran," pungkasnya.

Sementara itu, kuota pupuk urea bersubsidi untuk wilayah Kalbar pada 2010 sekitar 55 ribu ton. Jenis pupuk bersubsidi yang disediakan PT Petrokimia Gresik yakni Ponska, ZA, SP-36 dan organik.

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat, kuota pupuk ZA pada 2010 sekitar 2.573 ton, SP-36 1.600 ton, Ponska 27.033 ton, dan organik 13.144 ton. (*)