M O R D I A D I

PONTIANAK. Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di enam kabupaten di Kalbar hendaknya tidak menjadikan beras sebagai komoditas politik, seperti yang terjadi di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

"Jangan sampai itu terjadi di Kalbar," tegas Muhammad Hasyim, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Kalbar ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/5).

Menjadi beras Bulog sebagai komoditas politik tersebut, diterang Hasyim, seperti terjadi di beberapa daerah di Indonesia, di mana para peserta menjual beras miskin (raskin) ke masyarakat seraya menyelipkan foto-foto kandidat Pemilukada.

Beruntungnya, hingga kini persoalan seperti itu belum terjadi di enam kabupaten yang akan melaksanakan Pemilukada 19 Mei mendatang. "Tidak ada dengar untuk Pemilukada," aku Hasyim.

Enam kabupaten yang melaksanakan Pemilukada serempak yang dimaksudkan Hasyim tersebut terdiri atas Ketapang, Bengkayang, Melawi, Sekadau, Sintang dan kapuas Hulu.

Selain mengingatkan para peserta Pemilukada untuk tidak memanfaatkan raskin untuk "kampanye" Pemilukada, Hasyim juga mengharapkan pegawai Bulog di daerah tidak terlibat dalam Pemilukada. "Kita ingatkan untuk tidak terlibat dalam pemilukada," ungkapnya. (*)