M O R D I A D I

PONTIANAK. Selama ini bila membicarakan masalahan kerawanan sosial, seringkali Kalbar dikaitkan dengan konflik horizontal yang pernah terjadi di masa lampau. Padahal kerawanan sosial bukan hanya itu, masih sering terjadi bencana kabut asap, banjir dan lainnya.

"Mengenai kerawanan sosial ini kita jangan langsung tertuju pada konflik-konflik yang pernah terjadi di Kalbar, kalau konflik-konflik itu kita harapkan tidak terjadi lagilah," kata Drs Christiandy Sanjaya SE MM, Wakil Gubernur Kalbar ditemui usai membuka Rapat Koordinasi Kerawanan Sosial di Hotel Mercure, Selasa (18/5).

Kalbar yang memiliki luas wilayah sekitar 146.807 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 4,4 juta jiwa memiliki realitas keanekaraman agama, budaya dan adat istiadat.

Dengan kondisi letak geografis yang berbatasan langsung dengan dunia luar dan sering pengaruh global, ditambah lagi dengan dinamika yang terjadi dalam kehidupan politik.

Jika tidak dikelola secara arif dan bijak, hal tersebut memiliki potensi dan dapat menyulut timbulnya konflik dalam masyarakat. "Oleh karenanya perlu diantisipasi secara dini agar tidak terjadi konflik yang dampaknya sangat multidimensional," kata Christiandy.

Selain permasalahan tersebut, juga terdapat kerawanan sosial lainnya seperti korban banjir dan bencana lainnya. "Korban banjir itu juga bagian dari kerawanan sosial, makanya perlu dilakukan upaya antisipasi, penanggulangan untuk mengatasi persoalannya, dan hal tersebut membutuhkan perencanaan yang matang," terang Christiandy.

Menurut dia, meskipun Kalbar tidak dikategorikan sebagai wilayah rawan bencana gempa dan lainnya. "Tetapi kita juga berpotensi terkena bencana lainnya, walaupun kita berharap semoga hal itu tidak terjadi" ujarnya Christiandy.

Dia mengungkapkan, selain banjir, bencana yang sering dihadapi di Kalbar, di antaranya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan terjadinya kabut asap yang dapat menganggu aktivitas masyarakat.

Christiandy mengatakan, dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya menjadi masalah bagi Pemerintah Kalbar, tetapi sudah menjadi bagian dari permasalahan nasional. "Bahkan sudah menjadi isu di tingkat regional ASEAN," katanya.

Sehingga, tambah dia, diperlukan kepedulian yang tinggi dari seluruh elemen pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas, baik di kota maupaun di pedesaan.

Terkait dengan upaya penanggulangan bencana dan kerawanan sosial di Kalbar, melalui Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2009, Pemprov Kalbar telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mengacu pada UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres 8/2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Christiandy menerangkan, badan tersebut tidak hanya berfungsi menangani masalah bencana yang sifatnya tiba-tiba atau sesaat, seperti kerawanan sosial akibat banjir, kebakaran dan lainnya.

Tetapi juga dalam hal menangani bencana alam yang bersifat tetap, seperti kabut asap akibat terbakarnya hutan di musim kemarau. "Pembentukan badan ini sangat strategis untuk mengantisipasi berbagai ancaman bencana alam maupun bencana sosial di Kalbar," ujarnya. (*)