M O R D I A D I

PONTIANAK. Ketika terdaftar sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, seharusnya pasangan incumbent mengambil cuti penuh agar tidak terjadi kampanye terselubung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

"Bukan hanya cuti pada masa kampanye seperti yang ditetapkan KPU, tetapi cuci sejak ditetapkan sebagai calon," kata H Mulyadi H Yamin, Anggota DPRD Kalbar ditemui di tempat kerjanya, baru-baru ini.

Selama ini, incumbent yang ikut bertarung kembali dalam Pemilu seringkali memboncengi program-program pemerintah untuk berkampanye.

Hal tersebut terjadi, karena program-program pemerintah dilaksanakan pada akhir periode atau jabatan kepala daerah. "Olehkarenanya ketika menjadi calon, pasangan incumbent semakin sering menemui atau bertatap muka langsung dengan masyarakat, alasannya melaksanakan program pemerintah," kata Mulyadi.

Menurut dia, apa yang dilakukan calon kepala daerah incumbent tersebut merupakan kampanye terselubung. "Karena memang disengaja program-programnya dilaksanakan akhir periode agar dapat dimanfaatkan untuk berkampanye," ujar Mulyadi.

Ulah calon incumbent tersebut dinilai sebagai kampanye terselubung, karena program-programnya mengharapkan masyarakat simpatik kepadanya dan dilakukan menjelang dilaksanakannya Pemilukada.

Mulyadi mencontohkan, di antara program-program akhir periode masa jabatan tersebut, membagi-bagikan beras gratis kepada masyarakat, pelayanan kesehatan gratis serta lainnya. "Kenapa program-program seperti itu tidak dilaksanakan pada awal masa jabatan, kenapa dilaksanakan pada akhir jabatan," tanyanya.

Dugaan unsur kesengajaan untuk melaksanakan program-program tersebut pada akhir masa jabatan itu, kata Mulyadi, memberikan peluang kepala calon incumbent untuk berkampanye secara terselubung. "Ini yang sering terjadi," ungkapnya.

Kendati demikian, tambah Mulyadi, sangat sulit dilaporkan sebagai suatu pelanggaran dalam pemilu. "Padahal apa yang dilakukan incumbent tersebut sama dengan berkampanye," katanya.

Sulitnya dilaporkan, terang dia, karena yang bersangkutan memang melaksanakan program-progam pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya.

Ulah calon-calon incumbent tersebut, jelas sekali merugikan calon kepala daerah lainnya. "Hal ini terjadi akibat calon incumbent hanya cuti ketika masa kampanye," kata Mulyadi.

Dia mengharapkan, calon incumbent mengambil cuti penuh sejak ditetapkan KPU sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah pada periode berikutnya.

Selain itu, Mulyadi juga mengharapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar memberikan teguran kepada calon-calon incumbent yang memanfaatkan program-progam pemerintah untuk berkampanye.

"Jadi jangan hanya melarang aparatur desa dan lainnya untuk berkampanye, sementara bupati/walikota yang ikut bertarung dibiarkan saja berkampanye sebelum masa kempanye memanfaatkan program-program pemerintah di akhir periode," harap Mulyadi.

Terpisah, Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH, melarang para aparaturnya untuk terlibat langsung dalam Pemilukada di enam kabupaten di Kalbar, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Kepala Desa (Kades). "Netralitas harus tetap dijaga, jangan terlibat langsung," katanya.

Terlibat langsung dalam politik yang dimaksudkan Cornelis tersebut, misalnya mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon atau menghimbau masyarakat untuk mengikuti kampanye calon bupati dan wakil bupati di enam kabupaten di Kalbar yang melaksanakan Pemilukada serentak.

Seluruh kepala desa dan perangkat desa lainnya, apalagi Sekretaris Desa (Sekdes) yang merupakan PNS tidak boleh menunjukkan dukungannya terhadap salah satu calon bupati dan wakil bupati.

Hal ini perlu dilakukan mengingat situasi dan aktivitas politik menjelang hari "H" pelaksanaan Pemilukada semakin memanas, seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. "Aparat desa harus bisa menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan dan dukungan politik yang berbeda," kata Cornelis.

Ketimbang menunjukkan sikap politiknya, menurut Cornelis, lebih baik aparatur desa menunjukkan sikap untuk menjaga ketentraman dan keamanan desanya ketika akan berlangsungnya Pemilukada. "Jangan terbawa arus kepentingan kelompok-kelompok tertentu," ingatnya.

Cornelis menyampaikan hal tersebut, mengingat kepala desa dan aparaturnya merupakan ujung tombak pencitraan aparatur pemerintahan. "Karena mereka yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik dan turut andil menyukseskan Pemilukada," ujarnya.

Salah satu upaya untuk turut menyukseskan Pemilukada, tambah dia, dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan-tahapan Pemilukada. "Mereka harus ikut mencerdaskan para pemilih dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanakan Pemilukada," harap Cornelis. (*)