M O R D I A D I

PONTIANAK. Kinerja Sekretaris DPRD (Sekwan) Kalbar, Bambang S Soerachmat dinilai sangat bobrok dan cenderung mengeluarkan statement berbau politik. Sehingga legislator-legislator Kalbar mengusulkan agar Gubernur Kalbar segera menggantinya.

"Kita mengusulkan agar Gubernur mengganti Sekwan. Gubernur sudah tidak patut lagi mempertahankan Bambang sebagai Sekwan," tegas Ir H Prabasa Anantatur MH, Wakil Ketua DPRD Kalbar ditemui di ruang kerjanya, kemarin (3/5).

Banyak alasan dikemukakan Prabasa, sehingga Bambang diusulkan untuk dicopot dari jabatannya sebagai Sekwan Kalbar. Di antara alasan tersebut, seringkali mengganggu agenda-agenda DPRD Kalbar. "Sekwan sering jalan-jalan sehingga banyak agenda-agenda dewan menjadi molor," ungkapnya.

Selain itu, agenda rapat dan perubahan pelaksanaannya sering tanpa pemberitahuan atau tanpa undangan. Sehingga para legislator mulai gerak dengan ulah Bambang tersebut.

Kasus paling anyar, kata Prabasa, kemarin rencananya akan dilaksanakan Paripurna Laporan Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD Kalbar, tetapi tiba-tiba saja dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Bambang. "Padahal pansusnya sudah siap menyampaikan laporan," ujarnya.

Yang jelas, tambah Prabasa, Bambang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar selaku Sekwan Kalbar. "Sehingga banyak anggota-anggota dewan yang merasa gerah dengannya," katanya.

Selain itu, Bambang sering melakukan tindakan-tindakan politis seperti mengeluarkan statement-statemen yang berbau politis. "Apa yang seharusnya bukan wewenangnya untuk bicara malah dia berbicara," ungkap Prabasa.

Selaku Sekwan, terang Prabasa, seharusnya Bambang menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar agar kinerja DPRD menjadi lancar, bukan malah terganggu dengan ulah-ulahnya. "Bambang tidak cocok di DPRD, dia terlalu pintar," selorohnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Khatulistiwa Bersatu DPRD Kalbar, Andi Aswad SH. Menurutnya, kalau memang Bambang tidak bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya, lebih baik dicari atau diganti dengan yang lebih baik. "Jangan sampai hanya gara-gara persoalan administrasi yang tidak beres, lalu membuat kinerja DPRD Kalbar tidak maksimal," katanya.

Dia menjelaskan, Sekwan bertugas melayani berbagai hal mengenai persoalan administrasi DPRD Kalbar agar kinerja wakil rakyat berjalan lancar, bukan malah terhambat.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Kalbar, HM Ali Akbar AS SH menilai keputusan untuk mengusulkan pergantian Sekwan itu terlalu dini. "Kalau bisa kita bina, kita bina dulu, diarahkan, mungkin ada kelalaian yang dia (Bambang, red) tidak mengetahuinya," katanya.

Ali menilai, adanya kecewaan beberapa anggota DPRD Kalbar terhadap kinerja Bambang sebagai Sekwan tentunya menjadi catatan agar dia bekerja lebih baik lagi ke depannya.

"Ke depan Sekwan diharapkan dapat bekerjasama dengan dewan, sebab kesekretariatan DPRD Kalbar itu bertugas dan berfungsi untuk membantu tugas-tugas dewan, jangan sampai dalam kerjanya Sekwan mengecewakan dewan," kata Ali.

Tetapi, Ali menegaskan agar Bambang tidak mengeluarkan statement tanpa sepengetahuan pimpinan DPRD Kalbar. "Karena sesuai Tatib dewan, sekwan tidak boleh mengeluarkan statement, kecuali seizin pimpinan dewan," pungkasnya. (*)