M O R D I A D I

PONTIANAK. Ketapang merupakan kabupaten di Kalbar yang paling banyak memberikan Izin Usaha Pertambahan (IUP). Tetapi, dari 85 IUP yang diberikan, hanya 35 perusahaan yang melaksanakan kegiatan produksinya.

"Bupati sulit untuk mencabut IUP dari perusahaan pertambangan yang tidak menjalankan usahanya, karena terbentuk izin yang masih berlaku. Ini salah satu hal yang menjadi kendala investasi," terang Agus Aman Sudibyo, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalbar ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, baru-baru ini.

Selain Ketapang yang memberikan IUP paling banyak, di kabupaten lainnya di Kalbar juga hampir sama seperti di Landak dan Kapuas Hulu. "Namun eksplorasi tambang di dua kabupaten itu hanya sekitar lima hingga tujuh perusahaan saja," kata Agus.

Total IUP di kabupaten/kota di Kalbar diberikan kepada 481 perusahaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 356 perusahaan telah melaksanakan eksploitasi tambang. "Tetapi, yang benar-benar telah melakukan operasi produksi hanya 125 perusahaan," ungkap Agus.

Selain banyaknya perusahaan yang tidak merealiasikan IUP-nya itu, kata Agus, IUP yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada perusahaan banyak masuk ke kawasan hutan yang pelepasan lahannya memerlukan proses cukup panjang.

"Bukan tidak boleh, tapi perlu proses pinjam pakai kawasan hutan. Hal tersebut yang membuat perusahaan lambat dalam melakukan eksplorasi," terang Agus. (*)