M O R D I A D I

PONTIANAK. Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH menagih komitmen para bupati/walikota se-Kalbar dalam hal pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penandangan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman.

"Saya minta bagaimana keputusan politik para pemegang kekuasaan di kabupaten/kota terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi," kata Cornelis ketika Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (21/5).

Untuk melihat komitmen bupati/walikota se-Kalbar tersebut disepakatilah untuk menandangi MoU pengendalian Karhutla. "Sebenarnya tidak perlu diteken, karena dalam undang-undang sudah diatur, di mana kewajiban kita sebagai aparatur untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan," terang Cornelis.

Tetapi, tambah dia, penandangan MoU ini untuk lebih mengikat. "Ini tidak ada paksaan, walaupun sebenarnya pemerintah berhak untuk memaksa. Karena kalau tidak dipaksa akan ada pembiaran terhadap rakyat, padahal tidak boleh ada pembiaran," kata Cornelis.

Sayangnya, dalam penandangan MoU tersebut, hanya dihadiri kepala daerah dua di kabupaten, yakni Landak dan Kuburaya, sementara lainnya hanya diwakilkan. Namun, Cornelis sangat mengharapkan agar pejabat yang mewakili bupati/walikota dapat meyakinkan atasannya untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Menurut Cornelis, pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga komponen masyarakat lainnya, lembaga swadaya masyarakat, tenaga pendidik dan lainya.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup, Bidang Sosial Budaya dan Kemitraan Drs Yanuardi Rasudin menyambut komitmen pengendalian kekabaran hutan dan lahan tersebut untuk mengurangi titip panas (hotspot) di Kalbar.

"Kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Gubernur Kalbar, Bupati/Walikota yang menyusun Rencana Aksi Daerah dalam hal pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Semoga komitmen tersebut dapat mengurangi jumlah hotspot di Kalbar sehingga dapat mencapai targetkan pengurangan emisi di Indonesia," kata Yanuardi. (*)