M O R D I A D I

PONTIANAK. Hampir 50 persen kendaraan di Pontianak tidak mengantongi hasil uji kelaikan kendaraan (kir). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pontianak akan berikan larangan beroperasi.

"Dari aksi Simpatik Terpadu yang kita lakukan, hampir 50 persen tidak ada hasil lulus uji kir-nya," ungkap Ir H Uray Indra Mulya MM, Kepala Dishubkominfo ditemui di DPRD Kota Pontianak, Kamis (24/6).

Aksi Simpatik Terpadu tersebut dilaksanakan di Pelabuhan Dwikora Pontianak, guna memeriksa kir kendaraan yang keluar masuk di pelabuhan. "Pemilik kendaraan yang terjaring hanya diperingatkan untuk segera mengurus uji kir kendaraannya. Namanya juga aksi simpatik, kita hanya beri peringatan," kata Indra.

Apabila setelah diperingatkan, pemilik kendaraan masih tidak mengantongi buku lulus uji kir kendaraan, kata Indra, akan diberikan tindakan penegakan hukum. "Kita akan melarangnya beroperasi," tegasnya.

Dia menjelaskan, uji kir kendaraan ini dilakukan setiap enam bulan, melalui prosedur yang telah ditetapkan, bukan dengan "jalan belakang" atau "tembak". "Uji kelaikan kendaraan ini diantaranya mengenai sistem keselamatan, laik tidaknya membawa muatan di jalan umum, bukan saja didasarkan pada usia kendaraannya," terang Indra.

Indikasi adanya pegawai Dishubkominfo Kota Pontianak yang menyediakan layanan kir tembak memang sangat memungkinkan. "Kita tidak akan mentolerir bagi pegawai yang memberikan kir tembak itu," kata Indra.

Sementara itu, dari Aksi Simpatik Terpadu di Pelabuhan Dwikora beberapa waktu lalu, terungkap dari 500 truk yang beroperasi, setengahnya telah berusia lanjut, lebih dari 10 tahun. Selain itu banyak kondisinya yang tidak memungkin lagi untuk membawa muatan.

Kendaraan yang keluar masuk pelabuhan itu diharuskan memiliki stiker dari Gafeksi. Namun dari 500 truk yang beroperasi, baru 300 truk yang telah uji kir, sisanya sedang diurus. (*)