M O R D I A D I

PONTIANAK. Pengembangan energi terbarukan di Kalbar memiliki prospek yang cukup menjanjikan dalam menjaga keamanan pasokan energi. Tinggal bagaimana mengatasi kendala keekonomiannya.

"Karena potensi energi terbarukan di Kalbar cukup besar," kata Dr Eng Ir Hardiansyah MT, Akademisi Untan Pontianak ketika Focus Groups Discussion (FGD) Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Ulin Room Hotel Santika Pontianak, Kamis (10/6).

Selain itu, kata Hardiansyah, harga energi terbarukan semakin bersaing (kompetitif), karena permintaannya terus meningkat dan sebagian besar teknologinya telah dikuasai.

Masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai akses energi, baik listrik maupun non listrik, juga membuat prospek pengembangan energi terbarukan menjadi cukup baik. Akses masyarakat terhadap energi, khususnya listrik, masih rendah. Hal ini ditunjukkan masih rendahnya rasio elektrifikasi.

Hardiansyah menjelaskan, peranan minyak bumi dalam menyediakan energi nasional masih sangat besar. Sementara itu, harganya semakin mahal dan cadangannya semakin terbatas.

Sehingga menjadi suatu tantangan, di mana pasokan energi harus nasional tetap aman, walau harga minyak bumi mahal, rasio elektrifikasi dan daya beli masyarakat masih rendah.

Salah upaya untuk menjamin keamanan pasokan tersebut, dengan mengembangkan energi terbarukan. "Diperlukan upaya agar energi terbarukan lebih ekonomis dengan mengarahkan pemanfaatannya untuk kegiatan yang bersifat produktif," kata Hardiansyah.

Sehingga, tambah dia, energi terbarukan menjadi entry point dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Hardiansyah mengungkapkan, dalam Pasa 20 ayat (4) UU 30/2007 tentang Energi mengamanatkan, penyediaan energi baru dan terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya, dalam ayat (5) menyebutkan, penyediaan energi dari sumber energi baru dan terbarukan yang dilakukan badan usaha, bentuk usaha tetap dan perseorangan dapat memperolah kemudahan atau insentif dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu tertentu hingga tercapainya nilai keekonomiannya. (*)