M O R D I A D I

PONTIANAK. Pasca Penerimaan Siswa Baru (PSB), sekolah negeri di Pontianak hanya mampu menampung sekitar 40-45 persen dari seluruh siswa yang lulus. Hal ini dapat mengancam kesuksesan program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun.

"Kalau daya tampung sekolah seperti itu, mustahil kita dapat mewujudkan target wajar 12 tahun di Kota Pontianak," ingat Hartono Azas L, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ditemui di tempat kerjanya, kemarin (12/7).

Mengingat minimnya daya tampung di sekolah negeri ini, kata Hartono, peran sekolah swasta sangat diharapkan. Tetapi, pengembangan kualitas dan fasilitas sekolah swasta itu dihadapkan pada minimnya pembiayaan.

Di Kota Pontianak memang terdapat 10 sekolah negeri–ditambah pembangunan SMA Negeri 10 Pontianak–tetapi belum mampu menampung seluruh lulusan.

Sementara untuk masuk ke sekolah swasta, dihadapkan pada kualitas. Sehingga banyak orangtua yang enggan menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, karena kualitasnya meragukan atau kalah dengan sekolah negeri, sementara pembiayaannya mahal. "Olehkarenanya, sangat layak dan pantas Pemkot Pontianak itu untuk juga memerhatikan sekolah swasta," sarannya.

Bentuk perhatian tersebut, tambah dia, misalnya dengan pembinaan untuk peningkatan sarana dan prasarana agar sekolah swasta tersebut juga berkualitas. Sehingga dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Bila sekolah swasta berkualitas dan diminati calon siswa baru, tentunya obsesi pemerintah mengenai target wajar 12 tahun akan tercapai. "Kita berharap semua anak berusia sekolah, dapat mengenyam sekolah hingga SMA," kata Hartono. (*)