M O R D I A D I

PONTIANAK. Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-64 hendaknya bukan seremoni belaka. Tetapi, dijadikan moment bagi aparat kepolisian untuk mengintrospeksi diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Seluruh anggota kepolisian di Kalbar hendaknya memaknai peringatan HUT Bhayangkara ini dengan memperbaiki kinerjanya melayani masyarakat," kata Arif Joni Prasetyo, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak ditemui di tempat kerjanya, Kamis (1/7).

Tanpa menampikkan nilai positif dari kinerja aparat kepolisian, Arif menilai, perlu ditingkatkan keseriusan dalam memberantas korupsi di Kalbar. "Tugas aparat kepolisian dalam memberantas korupsi memang berat. Namun tugas ini merupakanbentuk dari pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Arif menilai perlu keseriusan aparat kepolisian, karena banyak sekali pekerjaan rumah (PR) yang belum tertangani dengan baik hingga tuntas terkait kasus-kasus korupsi di Kalbar. "Pemberantasan korupsi bukan hanya di instansi pemerintahan, tetapi juga ditubuh kepolisian itu sendiri," pintanya.

Tindak pidana korupsi di tubuh kepolisian yang dimaksudkan Arif itu bisa saja berupa makelar kasus, mafia hukum dan lainnya. "Pemberantasan makelar kasus harus benar-benar dilakukan oleh Polda Kalbar," tegasnya.

Di samping memberantas korupsi yang telah menjadi agenda nasional, Arif juga mengharapkan aparat kepolisian terus memberantas tindak kriminalitas lainnya tanpa pandang bulu.

Ia menilai, Polda Kalbar masih kurang tegas dalam memberantas perjudian dan minuman keras (miras) di Kota Pontianak. Sehingga masih terjadi perjudian di mana-mana dan peredaran miras illegal di Pontianak semakin marak. "Kita mengharapkan Polda Kalbar bisa benar-benar membersihkan Kota Pontianak dari perjudian, miras dan peredaran narkoba," tutur Arif

Disamping meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat dan negara, Arif juga mengharapkan aparat kepolisian lebih transparan dalam menyelesaikan kasus-kasus. "Tidak lupa terhadap semboyan kepolisian sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, jangan hanya sibuk didengungkan tapi tidak diterapkan," ingatnya.

Arif menyampaikan hal tersebut, karena masih sering terdengar keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian. "Masyarakat memang selalu membutuhkan polisi, tetapi tidak sedikit juga tribulasi dalam tubuh kepolisian yang membuat masyarakat gerah," katanya.

Menurut Arif, akibat permasalahan yang menjadi polemik berkepanjangan seperti "beradu" dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), mafia hukum, makelas kasus, penahanan Susno Duaji, rekening jenderal gendut dan lainnya membuat kewibawaan kepolisian anjlok.

Arif mengharapkan, kasus-kasus seperti itu tidak terulang di Kalbar. "Kita mengharapkan hasil audit kekayaan pejabat kepolisian dipublikasikan di media massa agar masyarakat mengetahui dengan jelas kekayaan orang yang melayaninya, diperoleh dari uang halal atau tidak," pungkasnya. (*)