M O R D I A D I

PONTIANAK. Pertumbuhan Pendapatan Aslil Daerah (PAD) Kalbar memang positif. Tetapi, perbandingannya dengan Dana Perimbangan terhadap APBD menunjukkan hingga kini masih sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat (Pempus).

"Hal ini dapat dibuktikan dengan rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD baru mencapai 38,69 persen. Sedangkan rata-rata kontribusi Dana Perimbangan dalam lima tahun 57,31 persen," jelas MH Munsin MH, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar ditemui usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalbar di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Kamis (10/6).

Munsin mengatakan, berdasarkan data yang ada, APBD Kalbar dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana pada 2005 total APBD Kalbar sekitar Rp 681,6 miliar meningkat menjadi sekitar Rp 1,8 triliun pada 2009.

"Rata-rata kenaikan APBD Kalbar dalam lima tahun terakhir 164,32 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan PAD Kalbar dalam lima tahun terakhir 17,76 persen," kata Musin.

Bila melihat data tersebut, kata Munsin, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan PAD. "Dengan memerhatikan aturan dan kewenangan yang ada serta jangan sampai melemahkan iklim investasi di Kalbar," tegasnya.

Munsin mengharapkan, hambatan dalam memungut pajak dan retribusi dapat segera diinventarisir. "Permasalahan-permasalahan tersebut hendaknya dapat dicarikan solusinya. Sehingga proses implementasi UU 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dapat berjalan lancar," katanya.

Selanjutnya, dia mengharapkan seluruh dinas atau instansi, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan UU 28/2009.

"Koordinasi antara Pemprov dengan Kabupaten/Kota dalam implementasi pelaksanaan UU tersebut dapat dijalin dengan baik, agar pemerintah Kalbar tidak kehilangan objek penerimaan pada tahun-tahun mendatang," pungkas Munsin. (*)