M O R D I A D I

PONTIANAK. Untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, Badan Urusan Logistik (Bulog) dapat bekerjasama dengan rumah ibadah dalam proses pendistribusian atau penjualannya kepada masyarakat.

"Tahun depan kita akan mencoba beberapa Masjid atau Rumah Ibadah lainnya, yang pengurusnya mau mendistrikan dan menjual beras untuk bekerjasama dengan Bulog, agar dapat mengendalikan harga beras di pasar," kata H Sutarmidji SH MHum, Walikota Pontianak ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, Selasa (29/6).

Menurut Sutarmidji, bekerjasama dengan Masjid atau rumah ibadah lainnya dinilai dapat mengendalikan atau menstabilkan harga pangan terutama beras, karena akan terhindar dari ulah para spekulan yang kerap kali menyebabkan tidak stabilnya harga.

"Tidak stabilnya harga pangan biasanya dikarenakan ulah para spekulan yang memainkan harga pangan. Apalagi menjelas Hari Raya atau Hari Besar Keagamaan," ungkap Sutarmidji.

Bekerjasama dengan Masjid atau Rumah Ibadan lainnya ini, menurut Sutarmidji merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menjaga agar harga-harga pangan di pasar tetap stabil. Sehingga tidak memberatkan masyarakat Kota Pontianak.

Selain itu, masih terdapat cara-cara lain yang harus disinergiskan antara pihak-pihak yang terlibat dalam urusan pangan ini, baik produsen, distributor atau konsumen itu sendiri.

Pihak yang terlibat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan tersebut harus disinergiskan, agar indikator ketahanan pangan dapat dipenuhi seperti ketersedian pangan, kelancaran pendistribuan dan jangkauan konsumen.

"Sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator serta regulator agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya dan potensi daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggung jawab," jelas Sutarmidji.

Sehingga diharapkan ketersediaan pangan akan terjamin, aman dikonsumsi, bermutu dan bergizi seimbang, baik di tingkat daerah maupun di rumah tangga.

Salah satu upaya untuk mensinergiskan berbagai pihak terkait tersebut diadakan Rakor yang menghadirkan seluruh anggota Dewan Ketahanan Pangan Kota Pontianak, terdiri atas Camat dan Lurah di seluruh Kota Pontianak beserta instansi terkait.

Rakor ini nantinya akan melahirkan kebijakan pembangunan ketahanan pangan. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi para stakeholder, mulai dari instansi pemerintah, sektor swaswa, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perguruan Tinggi, Petani, Nelayan, Industri, Pedagang, Penyedia Jasa dan masyarakat umum.

"Disamping itu juga diharapkan menjadi acuan dasar bagi lembaga pemerintah dan BUMN untuk membangun sinergi, integrasi dan koordinasi. Sejak perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing untuk mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan," terang Sutarmidji.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Pontianak, Idayati mengatakan, Rakor tersebut untuk menyusun perencanaan program penjaminan ketahanan pangan Kota Pontianak tahun depan.

"Sasarannya, untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Pontianak yaitu suatu kondisi tersedianya pangan yang cukup dari jumlah maupun mutunya agar merata dan dapat dijangkau masyarakat," ujar Idayati.

Dia memaparkan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. "Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan," pungkas Idayati. (*)