M O R D I A D I

PONTIANAK. Di era desentralisasi, program Keluarga Berencana (KB) tidak lagi menjadi prioritas. Padahal ini merupakan progam wajib bagi pemerintah daerah kabupaten/kota.

"Kota Pontianak sendiri meski menjadi ibukota provinsi namun program KB-nya masih perlu ditingkatkan," kata Fitri Putjuk, Country Representative Johns Hopkins University Center for Communication Programs (JHUCCP) di Indonesia ditemui di Pontianak, Rabu (30/6).

Fitri mengatakan, Indonesia memang membutuhkan langkah strategis untuk percepatan berbagai program terkait Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goal's (MDG's) seperti program KB itu. "Untuk MDGs, Indonesia masih jauh yang harus dicapai," katanya.

Dia mencontohkan target pencapaian pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak mengikuti program KB masih banyak ditemukan. "Target MDGs, seharusnya nol. Tetapi Indonesia masih diatas angka tersebut," ungkap Fitri tanpa merinci.

Terkait pengembangan KB yang menjadi salah satu untuk mencapai MDG's, JHUCCP mempunyai program untuk mengadvokasi program KB di Indonesia.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar Siti Fathonah mengatakan, KB merupakan program wajib yang pasti dianggarkan pemerintah daerah. "Namun besarannya tergantung komitmen dari pemerintah daerah masing-masing," katanya.

Selain itu, tambah Fathonah, kreativitas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani KB juga dibutuhkan dalam kaitan dengan pengalokasian di APBD masing-masing kabupaten/kota. "Seperti bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan untuk memperoleh
dukungan dana," ujarnya.

Fathonah mengatakan, kreativitas juga dibutuhkan pihak yang terkait dan peduli dengan program KB serta kependudukan dalam mencari dukungan dana.

"Harus mengetahui jaringan yang tepat, baik di kalangan eksekutif maupun legislatif, agar rencana kegiatan terkait program KB dan kependudukan, mendapat alokasi anggaran yang memadai," kata Fathonah.

Sementara itu, Tujuan Pembangunan Milenium yang harus dicapai hingga tahun 2020–sesuai deklarasi PBB yang ditandatangani 189 negara pada tahun 2000–meliputi delapan tujuan pembangunan yakni pemberantasan kemiskinan dan kelaparan.

Selain itu, mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Melawan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya. Memastikan kelestarian lingkungan hidup. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan. Pendidikan untuk semua. Penurunan angka kematian anak. Serta peningkatan kesehatan ibu. (*)