M O R D I A D I

PONTIANAK. Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat tidak terorganisir dengan baik. Sehingga rentan terjadi tumpah tindih antara kewajiban perusahaan itu pada program-program Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

"Selam ini CSR itu memang sudah dilaksanakan. Hanya saja tidak terorganisir. Perusahaan melaksanakannya sesuai seleranya masing-masing," kata Drs Herman Hofi M MBA MHum, Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak ditemui Equator usai Rapat Kerja dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalbar, Senin (21/6).

CSR ini merupakan suatu konsep dimana suatu organisasi atau perusahaan bertanggungjawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungannya dalam segala aspek operasional perusahaan.

Konsep ini berhubungan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan, di mana suatu perusahaan diharuskana mengalokasikan sekitar 2-5 persen dari keuntungannya untuk memerhatikan lingkungan sekitarnya atau melakukan bina lingkungan

Menurut Herman, CSR ini merupakan potensi yang sangat membantu pembangunan Kota Pontianak. "Ini memang kewajiban perusahaan, tidak hanya bagi BUMN tetapi juga yang lainnya. Karena kalau tidak melakukan CSR maka perusahaannya di Pontianak terancam dibubarkan atau izinnya dicabut," terangnya.

Kalau CSR ini diorganisir dengan baik, tentunya hasilnya akan lebih maksimal. "Ini juga kaitannya dengan APBD Kota Pontianak. Karena bila suatu perusahaan sudah memberikan beasiswa sebagai bagian CSR-nya, tentunya Pemkot tidak perlu lagi mengalokasinnya ke situ. Sehingga tidak terjadi tumpah tindih," terang Herman.

Di tempat yang sama, Sekda Kota Pontianak, H Ir Toni Heriyanto MT mengatakan, selama ini perusahaan seperti BUMN yang kantornya di Kota Pontianak langsung berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan program CSR-nya itu.

Program tersebut, terang Toni, telah berjalan cukup lama sejak sekitar 1997 dan cukup membantu pembangunan di Kota Pontianak. "Tetapi kita lebih mengharapkan agar lebih terorganisir, agar tidak tumpang tindih dengan program Pemkot, bantuannya pun dapat lebih terarah," katanya. (*)